Menteri ESDM Tunggu Data Valid untuk Batasi Pembelian Pertalite

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah masih menunggu data yang valid sebagai dasar pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok masyarakat desil 9 dan 10.

Menurut Bahlil, pembatasan ini bertujuan agar subsidi BBM tepat sasaran, sehingga data pengelompokan masyarakat berdasarkan desil harus akurat.

"Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid," ujar Bahlil di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026) dilansir dari Detik Oto.

Dia juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang memeriksa data desil masyarakat untuk menentukan siapa yang masih layak mendapatkan Pertalite bersubsidi dan siapa yang harus beralih ke BBM nonsubsidi.

"Nah desilnya ini yang kita lagi ngecek terus jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," tambah Bahlil.

Bahlil menegaskan harga BBM subsidi, termasuk Pertalite, tidak akan naik dan tetap dijual Rp 10 ribu per liter hingga Desember 2026 sambil memantau perkembangan global.

"Tapi apa pun yang terjadi saya menyampaikan bahwa harga minyak atau harga BBM subsidi khususnya subsidi itu tidak akan kita naikkan. Sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tapi kalau untuk harga BBM non-subsidi kita akan serahkan kepada harga pasar," tegas Bahlil.

Pembatasan pembelian Pertalite ini direncanakan untuk kelompok masyarakat dengan desil tertinggi, yakni 9 dan 10, yang dianggap paling sejahtera. Namun, penetapan desil tersebut mendapat protes karena dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah terus memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan desil, dan akan menyelesaikan masalah secara khusus jika ada kebijakan yang bermasalah.

"Nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang desil 10, kita batasin dulu," ujar Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/8/2026) dilansir dari Detik Oto.

Purbaya juga menyebut pembatasan ini akan diterapkan secara bertahap mulai dari desil 10, dengan implementasi dalam beberapa bulan ke depan sesuai rencana sebelum pergantian tahun.