Pemerintah Tambah Kuota Undangan HUT Ke 81 RI di Istana

Pemerintah menambah alokasi kursi bagi warga serta menugaskan sejumlah menteri ke area bencana gempa bumi Nusa Tenggara Timur saat menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa tingginya animo masyarakat membuat panitia memperluas kapasitas tampung di area istana. Dari kuota awal sekitar 8.100 kursi, pemerintah menyisipkan dua blok tambahan yang masing-masing berisi 1.700 kursi untuk sesi upacara pagi dan prosesi penurunan bendera pada sore hari.

Fasilitas pendukung berupa tenda dan layar lebar juga didirikan di sepanjang Jalan Medan Merdeka Utara guna memfasilitasi warga yang tidak memperoleh akses masuk ke halaman dalam. Berdasarkan data Kementerian Sekretariat Negara, sebanyak lebih dari 336.000 pendaftar bersaing secara daring untuk mendapatkan tiket resmi, melonjak signifikan dari angka 142.000 pendaftar pada perayaan tahun lalu.

"Ini membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Langkah penambahan kapasitas tersebut diiringi dengan penyiapan pengamanan ketat usai ditemukannya marak indikasi praktik percaloan tiket di media sosial. Sejumlah akun menjajakan undangan gratis Istana dengan kisaran harga Rp80.000 hingga Rp250.000, yang direspons pemerintah dengan penegasan bahwa seluruh akses tidak dapat dipindahtangankan.

Di sisi lain, maraknya perebutan akses daring ini menuai kritik dari kalangan akademisi. Sejarawan BRIN Asvi Warman Adam menilai tingginya pendaftaran tidak serta-merta mencerminkan tingkat nasionalisme warga, melainkan pergeseran tradisi perayaan kemerdekaan.

"Mensesneg dengan bangga menyampaikan ada ratusan ribu orang yang mendaftar secara online. Artinya masyarakat sangat sangat antusias. Padahal mungkin mereka ingin membawa pulang bingkisan Istana, cukup mahal biasanya," ujar Asvi Warman Adam.

Asvi menambahkan bahwa perebutan akses secara digital telah mengubah pola perayaan publik yang sebelumnya berbasis kegiatan kewargaan lokal.

"Yang baru itu war ticket itu. Kehadiran di Istana itu diperlombakan. Selama ini perlombaan itu pada tingkat RT/RW, seperti lomba makan kerupuk, panjat pinang. Kini lomba masuk Istana," kata Asvi Warman Adam.

Pandangan serupa diutarakan sejarawan Universitas Nasional Andi Achdian yang menggarisbawahi keterpisahan antara antusiasme ritual kenegaraan dan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan nasional.

"Setiap orang pasti senang menjadi bagian ritual upacara 17 Agustus. Itu momen kegembiraan penting bagi seluruh rakyat Indonesia dan penghormatan atas perjuangan kemerdekaan. Tapi, bukan berarti mereka puas dengan pemerintah atau penguasa sekarang, yang semakin berjarak dengan rakyat," kata Andi Achdian.

Perayaan tahunan di lokasi yang pada masa kolonial bernama Paleis te Koningsplein ini memuat rekam sejarah panjang segregasi sosial. Ketika masih menjadi kediaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kompleks istana dipakai untuk merayakan Koninginnedag atau Hari Ratu sejak 1906 hingga 1942, yang memisahkan kalangan elit penguasa di dalam area Istana dengan warga lokal di area luar.

Pada peringatan tahun 2026 ini, pembagian fokus juga dilakukan pemerintah dengan mendistribusikan deretan pejabat tinggi negara ke wilayah terdampak bencana gempa di NTT. Jajaran menteri seperti Menko PMK, Mendagri, Menteri PU, Wamenkes, serta Wamensos diinstruksikan berkantor sementara di NTT untuk memimpin upacara daerah sekaligus mengawal penanganan darurat.

"Contohnya adalah Menko PMK, kemudian Bapak Mendagri, kemudian Menteri PU, kemudian Wakil Menteri Kesehatan, dan juga Wakil Menteri Sosial sekarang sedang berada di Nusa Tenggara Timur," kata Prasetyo Hadi.

Kehadiran para menteri teknis di lapangan bertujuan memastikan penyaluran bantuan dan pemulihan infrastruktur pascabencana tidak terhenti oleh agenda seremonial di ibu kota.

"Di tengah-tengah kita merayakan kemerdekaan, tentu saja di satu sisi kita tetap harus memastikan bahwa saudara-saudara kita yang kemarin terkena bencana itu semua tertangani dengan sebaik-baiknya," ujar Prasetyo Hadi.

Mensesneg turut menyampaikan permohonan maaf bagi masyarakat yang belum berhasil mengamankan tiket fisik via jalur pendaftaran resmi.

"Mari semua kita bekerja keras memberikan pengabdian yang terbaik untuk menjadikan Indonesia berdaulat, Indonesia yang benar-benar adil, Indonesia yang makmur untuk semuanya," kata Prasetyo Hadi.