ICW Soroti Anggaran HUT RI Rp22 Miliar di Tengah Bencana

Indonesia Corruption Watch menyoroti pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta dan suvenir mencapai Rp22,4 miliar oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk perayaan HUT ke-81 RI pada Jumat, 21 Agustus 2026, di tengah belum tersedianya paket pengadaan penanganan bencana.

Temuan yang bersumber dari portal pengadaan pemerintah INAPROC tersebut memicu keprihatinan publik karena dinilai tidak berbasis skala prioritas. Pada saat bersamaan, penanganan pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur serta pemulihan di wilayah lain masih membutuhkan alokasi anggaran yang mendesak.

Penelusuran lembaga pengawas korupsi tersebut menunjukkan pengadaan merpati dimenangkan oleh vendor Indoglobal Multi Karya. Namun, pemeriksaan pada sistem pengadaan di Kemensetneg maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana tidak menemukan satu pun paket pengadaan penanganan bencana untuk tahun anggaran 2026.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Ramsyah, menilai pengadaan barang untuk kegiatan seremoni tersebut dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara.

"Hasilnya tidak ditemukan satu pun paket pengadaan," kata Wana Ramsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW.

Wana mengingatkan pemerintah mengenai deretan peristiwa bencana yang melanda berbagai daerah, mulai dari gempa di NTT, kebakaran hutan di Kalimantan, hingga pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatra.

"Persoalannya bukan semata pada nominal Rp305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi," kata Wana Ramsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW.

Ia menekankan bahwa agenda peringatan kemerdekaan seharusnya tidak menjadi ajang untuk menghamburkan keuangan negara.

"Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran," kata Wana Ramsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW.

Staf Investigasi ICW, Z Azhim Syah, turut menyampaikan pandangan serupa terkait proporsi pengeluaran perayaan nasional tersebut.

"Pengadaan ini kami nilai merupakan bagian perayaan HUT RI yang berlebihan karena dilakukan di tengah situasi anggaran negara mengalami efisiensi besar-besaran dan bencana besar," kata Z Azhim Syah, Staf Investigasi ICW.

Ia menyebutkan penataan prioritas anggaran publik sangat krusial di tengah kondisi darurat yang dialami warga terdampak bencana.

"Persoalannya bukan semata pada nominal Rp 305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi," kata Z Azhim Syah, Staf Investigasi ICW.

Azhim menegaskan bahwa alokasi pembiayaan negara mesti lebih diarahkan pada sektor-sektor yang menyentuh kepentingan dasar masyarakat.

"Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran," kata Z Azhim Syah, Staf Investigasi ICW.

Rincian Anggaran Suvenir dan Respon Pemerintah

Selain pengadaan satwa, data INAPROC mencatat alokasi suvenir HUT ke-81 RI di Istana Merdeka terbagi dalam tiga paket utama. Paket I bernilai Rp8,82 miliar dikerjakan Satria Internusa Perkasa, Paket II senilai Rp10,79 miliar oleh PT Sarinah, dan Paket III senilai Rp2,79 miliar oleh Buana Kencana Sejahtera. Bingkisan tersebut berisi kipas, buku catatan, kaus, topi, gelas, card holder, handuk, buku Presiden Prabowo Subianto, hingga permainan tradisional.

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Ketua Panitia HUT ke-81 RI, Prasetyo Hadi, memberikan penjelasan mengenai alasan penyertaan permainan tradisional seperti kelereng dan karet tali dalam bingkisan suvenir tersebut.

"Ya, maknanya sebenarnya supaya kita ada mengingat juga hal-hal yang menjadi tradisi-tradisi kita selama ini menjadi budaya-budaya kita," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Prasetyo menambahkan bahwa konsep perayaan memang dirancang untuk menonjolkan aspek kebudayaan nasional.

"Dan memang sejak awal kami selaku ketua panitia perayaan HUT tingkat pusat, memang bersama dengan Ketua Panitia kita mengkonsep acara peringatan itu dengan lebih banyak menampilkan budaya-budaya dan kesenian-kesenian yang kita miliki. Semata-mata untuk menjaga semua tradisi kita dan melestarikan kepada generasi-generasi yang akan datang," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Besarnya pengeluaran suvenir tersebut dibandingkan netizen dengan dana awal bantuan gempa M 7,7 di NTT sebesar Rp44 miliar yang jatuh pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Bencana tersebut mengakibatkan 75 orang meninggal dunia dan 92.735 warga mengungsi, sementara pemantauan Satelit NOAA-20 hingga Kamis, 20 Agustus 2026, mencatat 1.487 titik panas karhutla di Kalimantan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik masyarakat dengan menjelaskan bahwa dana Rp44 miliar tersebut merupakan bantuan darurat tahap awal.

"NTT yang kemarin kan? Itu kan sebelum itu ada salah paham masalah saya tambah uang Rp 44 miliar itu kan. Itu tuh sudah Rp 44 miliar tuh jumlah yang kita kirim awal Agustus untuk bantuan pemerintah pusat ke daerah atas petunjuk Bapak Presiden," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya menduga keterbatasan dana di daerah terjadi karena kendala pencatatan administrasi pemerintah daerah.

"Jadi, yang dibilang bupati di sana hanya punya sekian ratus juta, rupanya dia kemungkinan besar lupa menghitung yang transferan baru itu," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Menkeu memastikan pengajuan tambahan anggaran penanganan bencana dari Kementerian Dalam Negeri akan segera dicairkan setelah mendapatkan persetujuan persuratannya.