Pemerintah Tanggapi Keluhan Masyarakat Terkait Kelompok Desil DTSEN

Pemerintah memberikan penjelasan resmi mengenai penetapan kelompok desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jakarta Pusat pada Rabu (19/8/2026), menyusul maraknya keluhan masyarakat di media sosial yang menganggap indikator kesejahteraan tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil mereka, seperti dilansir dari Detik Finance.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut disusun berdasarkan pendataan komprehensif melalui mekanisme sensus ekonomi yang tersimpan dalam database nasional.

"Kan kita udah ada, desil itu basisnya sensus ekonomi. Jadi, sudah ada DTSEN (data tunggal sosial dan ekonomi nasional)," kata Airlangga di AYANA Midplaza, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

Airlangga menegaskan bahwa variabel penentuan desil yang mencakup pengeluaran hingga kepemilikan aset warga didasarkan pada instrumen pengukuran resmi pemerintah.

"Ya itu berdasarkan survei," tambahnya.

Isu mengenai penetapan tingkat kesejahteraan ini mencuat setelah netizen membagikan hasil tangkapan layar status desil mereka yang diakses melalui laman resmi pemerintah. Sejumlah warga merasa janggal karena ditempatkan pada desil tinggi yang tergolong mampu, padahal memiliki keterbatasan ekonomi hingga mengancam kepesertaan beasiswa pendidikan.

Salah satu warganet mengeluhkan hal tersebut melalui unggahan media sosial.

"Udah pada cek data ekonomi kalian kah? Kalian di desil berapa? Aku mau flexing lah, karena aku masuk desil 10 alias SANGAT KAYA.

Entahlah.. Aminkan aja ya gaes ya.. amiiin.. Ada tetangga yg kerja serabutan tapi masuk desil 9," tulis listyan******.

Kritik lain juga dilayangkan oleh pengguna media sosial yang mempertanyakan akurasi indikator penilaian tersebut.

"Terlepas dari tabel nya yg hoax, gue rasa ini pengukurannya perlu dibenahi sih. Masa iya gue di desil 9 weiii??? Rumah aja kaga punya," tulis @Seek******.

Kondisi serupa dialami oleh warga yang khawatir penentuan skala ekonomi ini berdampak negatif pada program bantuan pendidikan yang sedang diajukan.

"mamaku single parent dengan gaji 1,4 jt perbulan, tapi herannya kami malah dapet desil 9. aneh banget:( kip kuliahku terancam gagal karena desilnya terlalu tinggi.. padahal seharusnya kami masuk desil 3," tulis @keluhkesah*****.

Merespons dinamika tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerangkan bahwa pengelompokan data sosial masyarakat tidak bersifat permanen dan terus mengalami pemutakhiran berkala.

Gus Ipul menyampaikan bahwa warga yang mendapati ketidaksesuaian status ekonomi dapat mengajukan perbaikan data secara mandiri melalui aplikasi resmi atau jalur birokrasi tingkat lokal.

"Setiap tiga bulan sekali ada hasil pemutakhiran. Maka itu kita harapkan memang semuanya bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data ini," ujar Gus Ipul dikutip dari 20Detik.