Pemerintah Targetkan Pembiayaan Utang Rp876 Triliun pada RAPBN 2027

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengajukan penarikan pembiayaan utang sebesar Rp876,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 kepada DPR pada akhir pekan lalu. Pengajuan ini disampaikan guna menjaga keberlanjutan fiskal dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, penarikan utang baru tersebut direncanakan melalui dua jalur utama. Pemerintah menargetkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp779,9 triliun, meningkat dari outlook tahun 2026 yang sebesar Rp736,6 triliun. Sementara itu, porsi pinjaman dalam dan luar negeri dialokasikan sebesar Rp96,3 triliun, atau lebih rendah dibanding perkiraan tahun 2026 yang mencapai Rp131,6 triliun.

"Dalam RAPBN tahun anggaran 2027, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp876,272,3 miliar yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman," tulis Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 yang dilansir CNN Indonesia.

Rencana penerbitan SBN tersebut mencakup Surat Utang Negara (SUN) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

"Pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan SUN dan SBSN/Sukuk Negara. Sementara itu, pinjaman Pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri," tulis dokumen tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga mematok alokasi Pembayaran Bunga Utang (PBU) sebesar Rp650,31 triliun pada 2027, yang melonjak 11,7 persen dibanding perkiraan tahun 2026. Angka tersebut terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp589,68 triliun dan bunga utang luar negeri mencapai Rp60,63 triliun.

Meskipun beban pembayaran bunga mengalami kenaikan secara nominal, pengelolaan fiskal menunjukkan tren positif melalui penekanan defisit keseimbangan primer hingga Rp20,8 triliun. Angka ini mendekati nol jika dibandingkan defisit keseimbangan primer pada 2025 yang mencapai Rp155,9 triliun dan perkiraan tahun 2026 sebesar Rp152 triliun, sehingga menekan praktik penerbitan utang baru hanya untuk membayar utang lama beserta bunganya.

Adapun total defisit APBN 2027 dirancang pada level 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp671,1 triliun. Penurunan defisit keseimbangan primer ini mencerminkan langkah konsolidasi fiskal yang lebih adaptif setelah sempat melebar pada periode 2024–2025 guna menjaga stabilitas ekonomi dari ketidakpastian global, sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia dan Databoks Katadata.