Pemerintah Batasi Tambahan Anggaran Kementerian Lembaga di RAPBN 2027

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk tidak mengabulkan seluruh pengajuan tambahan anggaran kementerian dan lembaga yang totalnya hampir menyentuh angka Rp1.000 triliun di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026), dilansir dari Detik Finance.

Keputusan tersebut diambil seiring dengan penyesuaian target belanja negara dalam pembahasan postur sementara RAPBN 2027 bersama Badan Anggaran DPR, yang dinaikkan dari Rp4.097,2 triliun menjadi Rp4.106,3 triliun.

Kenaikan pos belanja pemerintah pusat sebesar Rp9,1 triliun tersebut dipastikan bukan untuk menampung seluruh usulan tambahan dari kementerian dan lembaga.

"Kalau minta semua, semua kan mintanya (total anggaran) sampai Rp 1.000 triliun waktu itu kan bilangnya. Kalau kita uangnya banyak kayak di surga ya, saya kasih semua," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Pemerintah memilih untuk memprioritaskan alokasi dana pada program-program strategis yang mampu memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah keterbatasan anggaran yang ada.

"Ini kan ada keterbatasan. Itulah ekonomi. Kita selalu menghadapi scarcity.

Jadi kita mesti pilih yang mana yang paling optimal buat perekonomian. Itu yang sedang kita lakukan," tambahnya.

Guna menopang perubahan belanja negara, target pendapatan negara dan hibah turut ditingkatkan sebesar Rp9,1 triliun dari Rp3.426 triliun menjadi Rp3.435 triliun.

Peningkatan target penerimaan negara tersebut berasal dari pos perpajakan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diproyeksikan naik sebesar Rp5,1 triliun menjadi Rp522,5 triliun dari angka awal Rp517,4 triliun.

Penyesuaian angka target penerimaan khususnya PNBP telah memperhitungkan berbagai variabel ekonomi makro terkini.

"PNBP kan lihat juga harga, biasanya juga kurs. Jadi, ada harga komoditas, kurs, dan itu kalau peningkatan juga cukup bagus," katanya Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.