Pemerintah Targetkan Penerapan BBM E20 Secara Nasional pada 2029

Pemerintah Indonesia menetapkan target implementasi bahan bakar minyak jenis bioetanol dengan kadar campuran 20 persen atau E20 secara nasional pada tahun 2029. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan energi nasional serta menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi menyampaikan bahwa regulasi mandatori saat ini baru mewajibkan pencampuran bioetanol sebesar lima persen atau E5 pada bensin komersial. Target kenaikan bauran energi ini didukung pemanfaatan komoditas pertanian seperti tebu dan singkong melalui proyek lumbung pangan di Papua.

"Kami berharap dapat menerapkan campuran etanol 20 persen pada tahun 2029," ujar Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian.

Elen menegaskan pentingnya kedaulatan energi dalam merespons dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah. Pemerintah menjadikan keberhasilan program biodiesel B50 sebagai acuan untuk mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati di sektor bensin.

"Arahan Presiden di bawah program Asta Cita jelas: ketahanan energi adalah fondasi krusial, diikuti oleh hilirisasi industri," kata Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian.

Meskipun program E20 ditargetkan berjalan dalam beberapa tahun ke depan, Elen memastikan kebijakan harga bahan bakar bersubsidi jenis Pertalite dan Solar tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.

"Presiden telah menjamin bahwa harga BBM bersubsidi, baik solar maupun Pertalite, akan tetap pada level saat ini hingga akhir tahun," tegas Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian.

Guna memperkuat payung hukum pencampuran bahan bakar nabati secara luas, Kementerian ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 sebagai aturan teknis dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025. Regulasi yang ditetapkan pada 3 Maret 2026 tersebut mewajibkan badan usaha BBM melakukan pencampuran untuk lima kategori bahan bakar, meliputi biodiesel subsidi, biodiesel non-subsidi, bioetanol bensin, diesel biohidrokarbon, dan bioavtur.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan kapasitas produksi nasional agar Indonesia dapat menyusul penerapan E20 di India atau E100 di Brasil. Prabowo menginstruksikan pembangunan 30 hingga 50 pabrik bioetanol baru dari bahan baku lokal seperti molase tebu, sorgum, singkong, dan jagung.

"Saya melihat pameran tadi sudah mampu menuju E10, etanol 10, jadi bensin nanti dicampur 10% etanol tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik, tadi pabriknya yang kita miliki baru 1 pabrik tadi saya putuskan kita bangun minimal 30 pabrik kalau perlu sampai 50 pabrik," katanya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Presiden Prabowo membandingkan kemajuan teknologi bahan bakar nabati di negara lain yang sudah melangkah lebih jauh dibandingkan kondisi domestik saat ini.

"India sudah E20, India sudah E20, Brasil sudah E100. Masa Indonesia gak bisa, Indonesia bisa kan? bisa? bisa," katanya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Saat ini, produk E5 baru didistribusikan secara terbatas oleh PT Pertamina (Persero) melalui varian Pertamax Green 95 di 170 SPBU wilayah Jakarta dan Jawa Timur. Per 1 Agustus 2026, harga Pertamax Green 95 dijual sebesar Rp16.600 per liter, turun dari Rp17.000 per liter pada bulan sebelumnya. Pada periode yang sama, Kementerian ESDM menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) BBN Bioetanol murni sebesar Rp11.695 per liter berdasarkan rata-rata harga tetes tebu KPB Rp1.748 per kilogram dan kurs Bank Indonesia Rp17.931.

Chief Executive Officer Pertamina New & Renewable Energy John Anis menyatakan kesiapan BUMN untuk memperluas jaringan E20 dan membangun ekosistem bioenergi yang memberdayakan petani lokal.

"Jadi mungkin Bapak bertanya kenapa Pertamina ada di sini Pak, tapi Bapak lihat bahwa kami ingin berkontribusi di bioenergi Pak. Jadi kami juga ingin terima kasih Pak yang B50, selamat, kami juga punya cita-cita dan semangat yang sama untuk E20 Pak," kata John Anis, CEO Pertamina New & Renewable Energy.

John menambahkan bahwa penambahan infrastruktur produksi sangat mendesak agar alokasi belanja energi dapat berputar di dalam negeri.

"Jadi kita nggak mau kalah Pak, kita harus kejar mereka. Kita baru E5 Pak. Jadi ini E5 di 170 outlet kami di Jawa Timur dan di Jakarta," katanya John Anis, CEO Pertamina New & Renewable Energy.

Pertamina menekankan perlunya regulasi mandatori yang konsisten agar industri pengolahan bahan bakar nabati mendapat kepastian pasar.

"Jadi impor daripada uangnya ke luar Pak, kasih petani Pak," tegas John Anis, CEO Pertamina New & Renewable Energy.

Namun, Asosiasi Produsen Bioetanol Indonesia (Apsendo) menyoroti ketidaksiapan kapasitas produksi nasional saat ini. Sekertaris Jenderal Apsendo Geovanni mengungkapkan total kapasitas produksi etanol anggota asosiasi mencapai 366.000 kiloliter, tetapi fasilitas yang mampu menghasilkan fuel grade ethanol (FGE) baru sekitar 70.500 kiloliter. Padahal, kebutuhan bioetanol E100 untuk program E20 mencapai 4.000.000 kiloliter per tahun, sehingga kapasitas FGE nasional saat ini baru memenuhi 1,8 persen dari total kebutuhan.

"Memang kapasitas industri saat ini belum siap dikarenakan industri melihat keberlanjutan dan kepastian serapan, mengingat ekosistem bensin bioetanol ini belum terbentuk atau berkembang seperti halnya biodiesel," ujar Geovanni, Sekertaris Jenderal Asosiasi Produsen Bioetanol Indonesia (Apsendo).

Keterbatasan fasilitas produksi yang tersedia menjadi penghalang utama jika E20 dipaksakan berlaku serentak secara nasional dalam waktu dekat.

"Dengan kemampuan produksi bioetanol nasional saat ini yang hanya 70.500 kiloliter, masih sangat jauh untuk mencapai target E20," kata Geovanni, Sekertaris Jenderal Asosiasi Produsen Bioetanol Indonesia (Apsendo).

Apsendo menyarankan agar pemerintah mengimplementasikan E20 secara bertahap berbasis wilayah, seperti memulainya dari Jawa Timur yang memiliki konsentrasi pabrik bioetanol terdekat.

"Kalau hari ini E20 dilaksanakan (secara nasional) kami enggak bisa memenuhi. Bukan kami enggak mau, tapi karena memang kapasitas kami terbatas," ujarnya Geovanni, Sekertaris Jenderal Asosiasi Produsen Bioetanol Indonesia (Apsendo).

Untuk menarik investasi baru di sektor hulu hingga hilir, industri membutuhkan jaminan penyerapan hasil produksi agar fasilitas yang dibangun tidak mangkrak atau beralih fungsi ke sektor non-bahan bakar.

"Prinsipnya kami sangat mendukung, namun perlu perhatian khusus dari pemerintah kepada hal-hal real yang terjadi di lapangan," katanya Geovanni, Sekertaris Jenderal Asosiasi Produsen Bioetanol Indonesia (Apsendo).