Pemerintah Kaji Pembatasan Pembelian Pertalite untuk Desil 9 dan 10

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menelaah rencana pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok masyarakat desil 9 dan 10. Kebijakan ini ditinjau untuk memastikan data pembagian desil akurat agar subsidi BBM tepat sasaran, dilansir dari Detik Finance.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa data desil masyarakat saat ini sedang diverifikasi karena banyak dikeluhkan tidak sesuai dengan kondisi perekonomian. Pemerintah khawatir kebijakan ini justru menyulitkan masyarakat kurang mampu jika data tidak valid.

"Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid," ujar Bahlil di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).

Bahlil menjelaskan pihaknya terus memeriksa data desil agar kebijakan tidak menimbulkan dampak negatif. Ia menekankan pentingnya akurasi data sebelum penerapan pembatasan.

"Nah desilnya ini yang kita lagi ngecek terus jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," terang Bahlil.

Selain itu, pemerintah juga sedang menghitung potensi kenaikan kuota BBM subsidi Pertalite akibat lonjakan harga Pertamax. Bahlil mengakui adanya peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi saat harga BBM dunia naik.

"Kita lagi tetap menghitung potensi kelebihannya berapa. Memang kan waktu ketika terjadi kenaikan harga BBM dunia itu ada sebagian yang RON 92 rakyat yang lain masuk untuk mengisi ke RON 90 sehingga terjadi kenaikan. Tapi kenaikannya kita lagi menghitung," papar Bahlil.

Meskipun demikian, Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga jual Pertalite hingga Desember 2026. Harga BBM nonsubsidi akan diserahkan kepada mekanisme pasar.

"Tapi apapun yang terjadi saya menyampaikan bahwa harga minyak atau harga BBM subsidi khususnya subsidi itu tidak akan kita naikkan. Sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tapi kalau untuk harga BBM non-subsidi kita akan serahkan kepada harga pasar," tegasnya.