Pemerintah Tawarkan SR025 dengan Imbal Hasil Hingga 6,9 Persen

Pemerintah menetapkan tingkat imbal hasil tetap Sukuk Ritel seri SR025 sebesar 6,80 persen per tahun untuk tenor tiga tahun dan 6,90 persen per tahun untuk tenor lima tahun selama masa penawaran sejak 21 Agustus hingga 16 September 2026. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan untuk investor individu Warga Negara Indonesia ini memiliki total kuota nasional sebesar Rp 20 triliun, terdiri atas Rp 15 triliun untuk SR025-T3 dan Rp 5 triliun untuk SR025-T5. Memasuki pekan kedua penawaran pada Jumat (28/8/2026) pukul 12.45 WIB, sisa kuota nasional SR025-T3 tercatat sebesar Rp 11,81 triliun atau 78,76 persen. Sementara itu, sisa kuota SR025-T5 berada di angka Rp 4,15 triliun atau 83,12 persen.

Penyerapan kuota ini mencatatkan pergerakan dari hari sebelumnya, Kamis (27/8/2026), di mana transaksi pada mitra distribusi Bibit mencatat penjualan SR025-T3 sebesar Rp 2,58 triliun (17,2 persen) dan SR025-T5 sebesar Rp 680 miliar (13,6 persen).

Penjualan SR025 pada pekan pertama ini dinilai sedikit berada di bawah proporsi waktu penawaran bulanan, namun daya tariknya masih ditanggapi secara positif oleh para pengamat pasar modal. Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, menilai bahwa penetapan kupon SR025 masih berada pada level yang kompetitif di tengah dinamika pasar keuangan global dan domestik.

"Yield dari SR025 lumayan kompetitif (6,8% untuk 3 tahun & 6,9% untuk 5 tahun) di tengah tren kenaikan yield," ujar David Sumual, Ekonom Bank Central Asia (BCA). David menjelaskan terdapat dua risiko utama yang perlu dicermati investor, yakni ancaman inflasi akibat cuaca ekstrem El Nino dan krisis minyak akibat konflik AS-Iran, serta potensi kenaikan yield jika rupiah kembali tertekan.

"Meski data pada sepekan terakhir berada di bawah target secara rata-rata, masih terlalu dini untuk menentukan apakah penjualan SR025 akan berada di bawah target," kata David Sumual, Ekonom Bank Central Asia (BCA). Ia menambahkan bahwa potensi peningkatan permintaan SR025 masih terbuka menjelang akhir bulan seiring dengan periode pencairan gaji masyarakat. Di sisi lain, tantangan penjualan SR025 juga dipengaruhi oleh perbedaan imbal hasil dibandingkan penerbitan instrumen SBN sebelumnya serta persaingan dengan yield Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tenor 12 bulan yang mencapai 7,37 persen.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih, menyatakan bahwa tingkat kupon SR025 tetap memberikan kepastian investasi jangka panjang bagi pemodal ritel.

"Di tengah tekanan geopolitik yang mengerek harga minyak Brent, tren kenaikan BI Rate sejak Mei 2026 sebesar 100 basis poin menjadi 5,75%, serta melesatnya yield SRBI hingga 7,37% untuk tenor 12 bulan, kami melihat prospek permintaan SR025 tetap positif, namun karakternya akan lebih selektif dibandingkan ORI030," ujar Ratih Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Ratih menguraikan selisih kupon 10 basis poin dari ORI030 serta jarak penerbitan yang berdekatan—hanya tiga minggu setelah pemerintah menyerap Rp 40 triliun dari ORI030—menjadi faktor penahan daya beli masyarakat. "Investor ritel yang sensitif terhadap yield membuat perbedaan kupon sebesar 10 bps (0,10%) untuk membatasi alokasi dana pada SR025," kata Ratih Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas.

Ketatnya likuiditas investor ritel saat ini diprediksi membuat volume penjualan instrumen syariah ini bergerak relatif terbatas dibanding seri terdahulu.

"SR025 berpotensi tidak memecahkan rekor penjualan ORI030 akibat ketatnya likuiditas pasar saat ini," ungkap Ratih Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Dari aspek teknis, SR025 menggunakan struktur akad Ijarah Asset to be Leased dengan jaminan Barang Milik Negara serta proyek APBN 2026. Masyarakat dapat membeli instrumen ini mulai dari Rp 1 juta hingga batas maksimum Rp 5 miliar untuk tenor 3 tahun dan Rp 10 miliar untuk tenor 5 tahun.

Imbal hasil SR025 dikenakan PPh final 10 persen dengan pembayaran kupon pertama dijadwalkan pada 10 Oktober 2026, sedangkan perdagangan di pasar sekunder baru dapat dilakukan mulai 11 Oktober 2026 setelah berakhirnya minimum holding period.