Pemerintah Terapkan Mandatori Biodiesel B50 Guna Tekan Impor Solar

Pemerintah Republik Indonesia resmi meluncurkan Program Mandatori Biodiesel 50 persen (B50) di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Kamis, 9 Juli 2026. Kebijakan ini mewajibkan pencampuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit ke dalam bahan bakar minyak jenis solar untuk memperkuat kedaulatan energi nasional.

Peluncuran ini didasari oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global yang mendongkrak harga solar nonsubsidi di dalam negeri hingga mencapai Rp 21.150 per liter pada awal Juli.

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada para akademisi dan jajaran instansi terkait yang berhasil merealisasikan program inovatif ini. Kepala Negara mendorong agar pengembangan energi alternatif berbasis kekayaan alam domestik tersebut tidak berhenti pada tahapan saat ini saja.

"Terima kasih para ilmuwan dari kampus-kampus, teruskan pengkajian ini. Terima kasih Pertamina dan semua jajaranmu ya, teruskan jangan berhenti di B50 kalau bisa B60. Bulan apa B60?" kata Prabowo.

Sebagai bentuk penghargaan, Presiden menginstruksikan Menteri ESDM beserta jajaran menteri terkait untuk mendata para tokoh dan peneliti yang terlibat. Pemerintah berencana menganugerahkan tanda kehormatan bintang penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai berjasa besar dalam pencapaian program nasional ini.

"Saya minta nama-nama ya Menteri ESDM, Dirut Pertamina, Menko Ekon, Pak Rosan dan pejabat lain saya minta mereka-mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50, saya minta nama-namanya ya," ujarnya.

Presiden menegaskan bahwa penghargaan ini murni didasarkan pada kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Menurutnya, keberhasilan memproduksi dan menerapkan B50 secara mandiri merupakan pencapaian besar yang menempatkan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mengimplementasikannya.

"Saya ingin memberi tanda kehormatan bintang penghargaan kepada mereka. Yang dapat bintang semuanya pangkatnya sudah tinggi, bukan soal pangkat, soal pekerjaan, jasa, hasil untuk bangsa dan negara. B50 ini hasil besar untuk bangsa dan negara dan rakyat," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah melalui uji jalan selama enam bulan. Hasil pengujian menunjukkan performa yang aman dan kompatibel untuk berbagai jenis kendaraan bermesin diesel, baik pabrikan Asia maupun Eropa.

“Tidak hanya dites di Toyota, di Mercedes pun oke. Jadi, ini dari Asia sampai Eropa semua kita bikin,” ujar Bahlil.

Mantan sopir angkutan kota tersebut menambahkan bahwa kualitas B50 terbukti lebih baik dibandingkan dengan formula B40 sebelumnya. Hal ini terlihat dari efisiensi penggantian filter bahan bakar kendaraan uji coba yang mampu bertahan hingga jarak tempuh 40 ribu kilometer tanpa perlu diganti.

“Waktu saya jadi sopir angkot, belum ada B50 ini. Karena itu, saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang melakukan ini secara teknis,” ujar Bahlil.

Implementasi kebijakan ini turut mendapat tanggapan dari pengamat sektor energi. Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai kebijakan pencampuran kelapa sawit ini berdampak positif bagi struktur makroekonomi domestik.

"Penerapan B50 dapat membantu memperbaiki Neraca Perdagangan Indonesia melalui pengurangan impor minyak solar," ujar Fabby Tumiwa.

Kendati demikian, IESR mengingatkan agar pemerintah tetap mengombinasikan kebijakan ini dengan strategi energi lainnya demi mengantisipasi beban subsidi. Fluktuasi harga minyak mentah dunia serta tingginya harga bahan baku minyak sawit mentah (CPO) menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dalam jangka panjang.

"Pemerintah tetap perlu menjalankan bauran kebijakan yang saling melengkapi, seperti percepatan elektrifikasi transportasi dan penerapan standar efisiensi bahan bakar (fuel economy standard), yang dinilai lebih efektif dari sisi biaya dalam menekan impor BBM sekaligus memperkuat kemandirian energi dalam jangka panjang," katanya.

Di sisi lain, laporan dari Reuters dan Kontan menunjukkan terjadinya fenomena migrasi konsumsi ke biodiesel B50 oleh pemilik kendaraan akibat disparitas harga yang tinggi dengan solar nonsubsidi. Sejumlah pemilik kendaraan bahkan melakukan modifikasi teknis dan pemrograman ulang komputer mesin dengan biaya sekitar Rp 4 juta agar kendaraan mereka optimal mengonsumsi bahan bakar baru ini.