Pemkab Nabire Hentikan Gaji 187 ASN dan Pecat 32 Pegawai Ilegal

Pemerintah Kabupaten Nabire menindak tegas pelanggaran administrasi kepegawaian dengan menghentikan pembayaran gaji bagi 187 Aparatur Sipil Negara dan merumahkan 32 pegawai ilegal. Langkah pembersihan ini menyasar 648 pegawai terindikasi bermasalah dari total 5.600 ASN di wilayah tersebut.

Hasil pencocokan data aplikasi MyASN dengan daftar pembayaran gaji serta data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membongkar berbagai praktik manipulasi. Pemeriksaan Nomor Induk Kependudukan dan biometrik, termasuk rekam iris mata, menunjukkan adanya keterlibatan anggota keluarga yang secara sepihak menggantikan posisi ASN yang telah meninggal dunia.

Langkah tegas dalam menertibkan jajaran birokrasi di wilayahnya disampaikan oleh pejabat daerah setempat.

"Kami cocokkan data MyASN dengan data kependudukan di Dukcapil. NIK dan data biometriknya kami periksa untuk memastikan keberadaan pegawai secara riil," kata Yulianus Passang, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire.

Verifikasi identitas para pegawai negeri secara langsung di lapangan menggunakan teknologi biometrik sebagai kunci utama.

"Untuk pegawai pengganti, ada 32 orang yang langsung saya putus," kata Yulianus Passang, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire.

Tujuan penataan administrasi ini adalah memastikan anggaran daerah tepat sasaran serta menutup celah kecurangan dalam pembayaran gaji pegawai.

"Kalau ada pegawai tidak bekerja di tempat tugas sesuai SK, maka gajinya dihentikan dan jika sudah terlanjur diterima harus dikembalikan," kata Yulianus Passang, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire.

Audit kepegawaian tersebut mendeteksi ratusan ASN yang tidak berada di lokasi penempatan sesuai Surat Keputusan. Sebagian besar oknum pegawai yang gajinya dihentikan ternyata telah berpindah tugas tanpa izin sah ke instansi lain, seperti Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta Kabupaten Dogiyai dan Deiyai.

Reformasi tata kelola birokrasi secara nasional juga menjadi fokus Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam momen terpisah.

"Pemerintah terus mengakselerasi reformasi birokrasi baik dengan pendekatan tematik dan digital, menata manajemen ASN berbasis meritokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, transformasi ini tidak cukup hanya ditopang oleh teknologi dan regulasi, melainkan juga membutuhkan karakter, pengalaman, dan keteladanan," kata Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Penegasan tersebut disampaikan Rini Widyantini saat menghadiri Munas XV Persatuan Wredatama Republik Indonesia di Jakarta pada Jumat, 24 Juli 2026.

"Setiap kemajuan birokrasi hari ini berdiri di atas jejak langkah, dedikasi panjang, dan tetesan keringat para aparatur negara yang telah menegakkan pilar Republik Indonesia," kata Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Nilai dasar pelayanan publik yang berkelanjutan dari para purnabakti menjadi arah transformasi birokrasi.

"Saat ini kita bertransformasi bukan untuk mengganti nilai lama, melainkan untuk melestarikan dan melanjutkan nilai dasar BerAKHLAK yang Bapak/Ibu wariskan," kata Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Dukungan terhadap arah kebijakan kepegawaian turut disampaikan oleh jenderal purnabakti yang memimpin organisasi pensiunan sipil.

"Di PWRI tidak ada lagi sekat instansi. Yang ada adalah semangat persaudaraan atas dasar kesamaan pengabdian terhadap bangsa dan negara," kata Setyanto P. Santosa, Pj. Ketua Umum Pengurus Besar PWRI.

Pemerintah memastikan perlindungan hak-hak pensiun dan jaminan hari tua bagi seluruh ASN yang menyelesaikan masa baktinya secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

"Pengabdian seorang Abdi Negara tidak pernah mengenal kata titik, yang ada hanyalah koma untuk melanjutkan pengabdian dalam bentuk baru. Terima kasih atas seluruh dedikasi dan teladan mulia bagi Ibu Pertiwi," kata Rini Widyantini, Menteri PANRB.