Pemko Pekanbaru Liburkan Sekolah Akibat Kabut Asap Karhutla

Pemerintah Kota Pekanbaru mewajibkan seluruh siswa PAUD hingga SMP melakoni Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring pada Senin (24/8/2026). Kebijakan ini diterbitkan usai paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memperburuk kualitas udara di wilayah setempat.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru merilis Surat Edaran Nomor: 400.3/Disdik.Sekretaris.1/2796/2026 yang menginstruksikan murid tetap belajar dari rumah tanpa perlu hadir secara fisik ke sekolah. Kebijakan darurat ini diambil berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru yang mencatat konsentrasi partikulat PM2.5 berada di level Tidak Sehat hingga Sangat Tidak Sehat dengan nilai mencapai 170,2 µg/m³ hingga 235,7 µg/m³.

Pejabat otoritas pendidikan mengonfirmasi pergeseran metode belajar tersebut difokuskan untuk memproteksi kesehatan anak-anak dari ancaman pencemaran udara yang kian mengkhawatirkan.

"Dimana konsentrasi PM2.5 terpantau berada pada kategori Tidak Sehat hingga Sangat Tidak Sehat, dengan nilai berkisar antara 170,2 µg/m³ sampai dengan 235,7 µg/m³," kata Abdul Jamal.

Pemerintah kota juga mengimbau instansi pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama untuk menyesuaikan langkah perlindungan serupa demi keselamatan para siswa.

"Poin ketiga yaitu satuan pendidikan agar melaksanakan pembelajaran daring secara sederhana, efektif, dan tidak membebani peserta didik, dengan tetap memastikan proses pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya," katanya.

Langkah pencegahan ekstra turut diarahkan kepada lingkungan keluarga agar para murid tidak berkeliaran di luar pemukiman selama masa pembelajaran jarak jauh berlangsung.

"Pada poin keempat, dikatakan Jamal, Orang tua atau wali diminta memastikan anak tetap berada di dalam rumah dan tidak bermain maupun melakukan aktivitas di luar rumah guna menghindari paparan kabut asap. Jika terpaksa keluar rumah, agar menggunakan masker," katanya.

Mengenai pemenuhan nutrisi harian anak, skema distribusi bantuan pangan juga mengalami penyesuaian teknis untuk menghindari kontak langsung anak dengan udara luar.

"Pada poin kelima terkait penyaluran Program Makan Bergizi Gratis. Bagi pihak sekolah agar menghubungi orang tua atau wali peserta didik untuk mengambil MBG di sekolah. Pengambilan MBG dilakukan oleh orang tua atau wali dan tidak diperkenankan dilakukan oleh peserta didik, sehingga MBG tetap dapat diterima dan dikonsumsi oleh peserta didik di rumah," katanya.

Ketentuan pembatasan fisik di sekolah ini dipastikan bakal terus dievaluasi secara berkala mengikuti dinamika pergerakan indeks kualitas udara harian.

"Surat edaran ini ditujukan kepada Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta PAUD atau TK, SD dan SMP se-Kota Pekanbaru, serta Orang Tua atau Wali Peserta Didik. Dengan langkah ini, Pemko Pekanbaru berharap dapat meminimalkan dampak kabut asap terhadap kesehatan anak-anak sekolah," pungkasnya.

Kondisi krisis udara ini dikukuhkan kembali oleh jajaran dinas pendidikan yang menegaskan operasional sekolah tatap muka dihentikan sementara demi menghindari risiko penyakit pernapasan.

"Proses belajar tetap berjalan, tetapi dilaksanakan secara daring dari rumah. Kebijakan ini kita ambil untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik dari paparan kabut asap," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal, Senin (24/8).

Pihak sekolah diinstruksikan untuk mempermudah porsi tugas mandiri agar tidak menambah beban psikologis siswa di tengah situasi darurat asap.

"Pihak sekolah juga diminta memberikan pembelajaran secara sederhana, efektif, dan tidak membebani peserta didik selama kegiatan belajar dari rumah berlangsung," ujarnya.

Pengawasan ketat dari para orang tua murid menjadi kunci keberhasilan pemutusan rantai paparan asap selama masa pengalihan aktivitas sekolah.

"Jangan sampai karena tidak datang ke sekolah, anak-anak justru bermain di luar rumah. Kami minta orang tua menjaga anak-anak tetap di rumah. Kalau memang ada keperluan mendesak untuk keluar, gunakan masker," ungkapnya.

Keberlanjutan sistem PJJ untuk hari-hari berikutnya dipastikan sangat bergantung pada laporan pemantauan cuaca dan kualitas udara dari lembaga berwenang.

"Kita akan melihat perkembangan kondisi kualitas udara. Untuk kegiatan belajar hari berikutnya akan kita sesuaikan berdasarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Mudah-mudahan kondisi udara segera membaik sehingga anak-anak dapat kembali belajar di sekolah dengan aman dan nyaman," pungkasnya.

Dampak kabut asap karhutla turut mengancam keselamatan para pengguna jalan, termasuk di sepanjang rute Tol Pekanbaru-Dumai. Salah seorang pengendara mobil, Nasrio, menceritakan pekatnya asap yang membatasi jarak pandang saat melintas di gerbang Tol Pekanbaru pada Minggu (23/8/2026) malam.

"Kondisi di tol malam ini sudah buram, kabut asap terlihat jelas di pintu masuk Tol Pekanbaru," kata Nasrio.

Akibat kabut asap yang pekat, kondisi fisik pengendara mulai terganggu oleh bau sangit dan iritasi mata.

"Tadi sempat membuka mata, mata pedih, bau bekas kebakaran juga sudah sangat menyengat," ujarnya.

Intensitas asap terpantau makin memburuk di area tertentu sepanjang lintasan jalan bebas hambatan tersebut.

"Sekitar KM 30-an ke bawah yang sangat pekat asapnya," pungkasnya.

Eskalasi kabut asap di Pekanbaru mendapat perhatian mendalam dari kalangan legislatif lokal yang menyoroti kiriman asap dari wilayah tetangga seperti Kampar dan Pelalawan. Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla, mendesak pemerintah daerah bergerak cepat melindungi kelompok rentan.

"Kita tentu khawatir dengan kondisi kabut asap yang dalam beberapa hari terakhir mulai meningkat. Karena Pekanbaru juga berpotensi mendapat kiriman asap dari wilayah sekitar, maka langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini, terutama untuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap gangguan kesehatan," kata Roni kepada Antara, Minggu (23/8/2026).

Fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas diimbau untuk menyiagakan posko layanan serta stok obat-obatan antisipasi lonjakan penderita ISPA.

"Pelayanan di puskesmas harus ditingkatkan. Jangan sampai masyarakat yang mengalami keluhan ISPA kesulitan mendapatkan pelayanan. Kita minta puskesmas siap, obat-obatan tersedia, dan petugas memberikan edukasi kepada masyarakat agar segera memeriksakan diri apabila mengalami gangguan pernapasan," ujarnya.

Penyesuaian jam belajar mengajar di kawasan rentan dianggap sebagai keputusan tepat untuk meminimalkan dampak buruk polusi asap pada anak-anak.

"Kalau kondisi udara sudah masuk kategori yang membahayakan, jangan sampai kita terlambat mengambil keputusan. Untuk sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan terdampak, pengurangan PBM atau penyesuaian kegiatan belajar harus menjadi salah satu opsi untuk melindungi anak-anak," katanya.

Regulasi perlindungan anak sekolah ini ditegaskan wajib mengacu pada indikator terukur yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait.

"Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Kalau memang kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan belajar secara normal, pemerintah harus berani mengambil langkah perlindungan dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan pendidikan," ujarnya.

Sinergi penanggulangan karhutla dinilai harus memprioritaskan upaya pencegahan lintas wilayah sebelum kualitas udara memburuk secara masif.

"Yang paling penting sekarang adalah jangan menunggu sampai asap semakin pekat. Pencegahan harus dilakukan bersama, pelayanan kesehatan harus siap, dan perlindungan terhadap anak-anak serta kelompok rentan harus menjadi perhatian utama," kata Roni.

BMKG Stasiun Pekanbaru melaporkan jarak pandang di Pekanbaru sempat menyusut hingga 2,5 kilometer. Prakirawan BMKG Stasiun Pekanbaru, Yudhistira, mengonfirmasi penurunan visibilitas akibat paparan asap tersebut.

"Pembaruan jarak pandang pukul 16.00 WIB Pekanbaru 2,5 km (asap), Rengat 5 km (asap), Pelalawan 6 km, dan Tambang 9 km," katanya di Pekanbaru, seperti dikutip dari Antara, Minggu (23/8).

Data satelit BMKG mencatat lonjakan 1.754 titik panas (hotspot) di Pulau Sumatra, dengan Riau menyumbang 306 titik yang mayoritas terkonsentrasi di Kabupaten Pelalawan (161 titik) dan Indragiri Hilir (101 titik). Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan, akumulasi luas karhutla di Provinsi Riau sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menembus angka 15.738,9 hektare yang didominasi kawasan ekosistem gambut.