Kalteng Terapkan PJJ Menkes Kirim Masker Redam Dampak Karhutla

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh bagi seluruh siswa sekolah akibat pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada Selasa, 1 September 2026. Keputusan tersebut diambil melalui surat edaran Gubernur Kalimantan Tengah untuk melindungi kesehatan peserta didik.

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah di seluruh wilayah terdampak. Langkah darurat ini diatur agar tetap mengacu pada jadwal masing-masing satuan pendidikan dengan pengawasan dari guru sekolah setempat.

Sebelumnya, kebijakan sekolah di tengah bencana asap sempat memicu perdebatan terkait dampaknya terhadap operasional program sosial dan ekonomi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo sempat memaparkan potensi risiko penghentian aktivitas tatap muka.

"Ketika sekolah libur dikarenakan asap, akan mengakibatkan dapur-dapur MBG mati, kantin-kantin mati," kata Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhammad Reza Prabowo.

Meski memaparkan dampak operasional tersebut, Muhammad Reza Prabowo menegaskan bahwa skema pembelajaran daring bukan berarti menghentikan proses pendidikan secara keseluruhan bagi siswa.

Menanggapi situasi tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan penentuan kebijakan operasional sekolah merupakan wewenang instansi pendidikan. Kendati demikian, Kementerian Kesehatan telah menyalurkan bantuan logistik medis ke daerah terdampak karhutla.

"Kalau masalah di kebakaran hutan, kita sudah kirim lebih dari 5 juta masker dan juga oksigen konsentrator," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Budi menjelaskan bahwa potensi paparan polusi udara tinggi tetap ada meskipun masyarakat berada di dalam rumah. Oleh sebab itu, perlindungan fisik menjadi hal krusial untuk menekan risiko penyakit saluran pernapasan.

"Walau bagaimanapun enggak mungkin populasinya kita pindahkan. Dia sekolah maupun tinggal di rumah sama saja, terkena eksposur terhadap udara," ujar Budi Gunadi Sadikin.

Kementerian Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah untuk mengantisipasi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak.

"Yang penting harus pakai masker supaya partikel-partikel PM2.5-nya itu yang bahaya bisa tersaring. Kita sudah bagi lebih dari 5 juta masker, kita drop ke sana," kata Budi Gunadi Sadikin.

Selain alat pelindung diri, fasilitasi medis tambahan juga disiapkan bagi warga yang sudah menunjukkan gejala gangguan pernapasan akibat asap.

"Kalau yang sudah terkontaminasi atau terkena, yaitu kita bantu dengan bantuan oksigen. Oksigennya kita juga sudah kirim, oksigen konsentrator ke sana," ujar Budi Gunadi Sadikin.

Penggunaan masker menjadi penekanan utama pemerintah guna melindungi anak-anak dari ancaman bahaya paparan polusi udara di lokasi bencana.

"Sama, jadi anaknya juga harus pakai masker. Itu pencegahannya yang terbaik," kata Budi Gunadi Sadikin.

Budi menutup keterangannya dengan kembali menegaskan batasan kewenangan kementeriannya terkait penetapan libur sekolah.

"Kalau sekolah enggak sekolah itu bukan wewenang saya," kata Budi Gunadi Sadikin.