Pemprov DKI Jakarta Targetkan Operasional 10 Ribu Bus Listrik pada 2030

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pengoperasian lebih dari 10 ribu bus listrik pada 2030 mendatang guna menekan angka emisi gas buang di ibu kota. Komitmen perluasan armada ramah lingkungan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono dalam acara Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di Jakarta, Kamis (20/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Oto.

Pengadaan moda transportasi berbasis baterai ini dilakukan secara bertahap dari jumlah yang beroperasi saat ini. Selain mengandalkan armada berbasis baterai, Pemprov DKI juga berencana mengadopsi bus berbahan bakar hidrogen dan bus hibrida untuk mempercepat langkah elektrifikasi sektor transportasi umum.

"Jakarta sendiri saya menargetkan di tahun 2030, yang sekarang ini pada saat saya bicara ini kurang lebih 500 bus elektrik, saya menargetkan di 2030 adalah 10 ribu lebih bus elektrik," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono.

TransJakarta mengalkulasikan bahwa konversi ke armada listrik mampu memangkas alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) pemerintah hingga Rp302 juta per unit setiap tahunnya. Jika diakumulasikan selama masa operasional 5,5 tahun, efisiensi dari selisih harga solar subsidi, BBM komersial, serta biaya operasional per unit dapat menyentuh Rp3,9 miliar, atau setara dengan harga satu unit bus listrik ukuran 12 meter.

Di samping itu, tingkat keterisian masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas transportasi umum di Jakarta mencatatkan tren positif. Lonjakan proporsi penggunaan moda publik tersebut didorong oleh perluasan keterhubungan rute dan jangkauan armada hingga ke area penyangga.

"Konektivitas kita sekarang ini sudah 93%, dan sekarang ini orang yang menggunakan atau transportasi yang digunakan secara terus-menerus itu sudah lebih dari 31%, sebelumnya sekitar 23%. Ada peningkatan hampir 14% sebenarnya," tutur Pramono.

Peningkatan partisipasi warga tersebut merupakan dampak dari kebijakan pembebasan biaya perjalanan bagi puluhan kelompok masyarakat tertentu. Pemprov DKI juga terus memaksimalkan integrasi layanan Transjabodetabek untuk menghubungkan wilayah Jakarta dengan kawasan sekitar.

"Dan ini menunjukkan bahwa keputusan kita untuk membebaskan 15 golongan, kemudian menyambungkan dengan sub-urban area yang kita sebut dengan Transjabodetabek, inilah yang berdampak pada kenaikan yang luar biasa," imbuhnya.