Pemprov Sulsel Hentikan Sekolah Tatap Muka Akibat Kelangkaan BBM

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberlakukan kebijakan pembelajaran secara daring selama sepekan mulai Sabtu (12/9/2026) untuk seluruh jenjang sekolah guna mengurangi mobilitas warga di tengah kelangkaan bahan bakar minyak yang memicu kemacetan parah akibat antrean panjang di SPBU.

Kebijakan penghentian sementara proses belajar mengajar tatap muka ini berlaku dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Langkah darurat diambil setelah antrean kendaraan mengular hingga ke jalan raya di seluruh titik SPBU selama tiga hari terakhir, yang juga bertepatan dengan kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram serta pemadaman listrik di beberapa kabupaten.

Gubernur Sulawesi Selatan memantau langsung kepadatan di salah satu SPBU Makassar pada Jumat (11/9/2026) untuk memastikan penanganan penumpukan kendaraan di lapangan.

"Hasil koordinasi dengan sejumlah pihak. Maka telah diputuskan melalui dinas Pendidikan, Sulawesi Selatan untuk melakukan pembelajaran secara daring seluruh sekolah dan ini berlaku selama satu minggu. Kita mengambil langkah pembelajaran daring selama satu minggu," kata Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

Ia menambahkan bahwa penyesuaian metode belajar dilakukan tanpa menghentikan hak siswa dalam mendapatkan pendidikan.

"Pembelajaran tetap berlangsung hanya tidak tatap muka langsung. Ini sifatnya sementara, karena kita melihat kondisi di lapangan dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat," ujar Andi Sudirman Sulaiman.

Di tingkat pengecer, harga Pertalite di Kota Makassar bahkan melambung hingga Rp35.000 untuk ukuran 1,5 liter karena masyarakat kian terdesak oleh kondisi kelangkaan BBM pada Sabtu (12/9/2026).

Menanggapi lonjakan permintaan, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menambah alokasi BBM sebesar 10 hingga 15 persen dari rata-rata penyaluran harian. Selain itu, 12 SPBU di Kota Makassar mengalami penyesuaian konfigurasi kapasitas dan penambahan nozzle BBM subsidi untuk mempercepat pengisian, melengkapi kebijakan pengoperasian 25 SPBU selama 24 jam serta penerapan sistem marshalling untuk mengurai antrean.

Pihak manajemen Pertamina menjelaskan bahwa pemantauan lapangan terus memandu kebijakan distribusi BBM dan LPG di wilayah terdampak.

"Kami terus menyesuaikan distribusi berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Mulai dari penambahan alokasi, pengaturan antrean melalui marshalling, penguatan pasokan LPG, sampai memperluas jam pelayanan SPBU," kata Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar pada Kamis (10/9/2026).

Deny juga memaparkan bahwa langkah tegas pengawasan telah diberlakukan terhadap potensi pelanggaran distribusi energi subsidi.

"Kami memastikan stok BBM dan LPG tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ucap Deny Sukendar.

Pertamina mencatat sebanyak 6.023 nomor polisi telah diblokir akibat terindikasi melakukan transaksi yang tidak sesuai aturan penyaluran BBM bersubsidi.

Dari sisi penjualan retail, Pertamina mendeteksi adanya lonjakan konsumsi yang signifikan dari sektor industri dan pariwisata.

"Kenaikan demand (permintaan) dari sektor-sektor pariwisata, logistik, dan itu juga memiliki peranan yang cukup besar," ujar Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom pada Kamis (10/9/2026) dilansir dari Antara Sulsel.

Rainier menekankan bahwa pengiriman pasokan ke jaringan SPBU sebenarnya tidak pernah mengalami penghentian.

"Stok selalu kami suplai ke SPBU, tidak pernah putus setiap hari, tetapi antrean terus saja terjadi," ucap Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom.

Dari korporasi pusat, penambahan sarana pengisian terus dioptimalkan guna mengurai kepadatan kendaraan di area SPBU.

"Kami terus melakukan evaluasi dan tindak lanjut berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penyesuaian konfigurasi kapasitas dan penambahan nozzle BBM Subsidi di 12 SPBU Makassar merupakan salah satu langkah yang kami lakukan untuk mengoptimalkan kapasitas pelayanan dan mendukung kelancaran masyarakat dalam mendapatkan BBM," ujar VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora dalam keterangan tertulis pada Sabtu (12/9/2026).

Untuk menjaga ketertiban lalu lintas, Satlantas Polrestabes Makassar bersama jajaran Polsek menyiagakan personel di sekitar SPBU guna mengamankan objek vital dan mengantisipasi sumbatan jalan.

Kepolisian melakukan pemantauan ketat agar antrean tetap berada di lajur yang benar dan melarang pengisian BBM mengunakan jerikan secara ilegal.

"Setiap SPBU sudah dimonitor dari masing-masing anggota Polsek. Anggota Sat Lantas membantu kelancaran jika diperlukan perkuatan Polsek," kata Kasat Lantas Polrestabes Makassar, AKBP Siska Dwimarita Susanti pada Kamis (10/9/2026), dikutip Jumat (11/9/2026).

AKBP Siska meminta agar pengguna jalan tetap mematuhi aturan pengisian di lapangan.

"Kami imbau masyarakat untuk bersabar dan berdoa semoga pemerintah bisa mengambil kebijakan demi kebaikan bersama," ujar AKBP Siska Dwimarita Susanti.

Kapolrestabes Makassar menegaskan penempatan personel lalu lintas berfokus pada titik-titik rawan kemacetan di area SPBU.

"Untuk antrean SPBU, kami tetap melakukan pengamanan. Namanya objek vital, kalau ada kemacetan, ada polisi lalu lintas yang langsung kami taruh di situ," kata Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana.

Kombes Arya menyebutkan volume kendaraan yang mengantre membutuhkan kebiasaan disiplin dari para pengemudi.

"Pengaturan lalu lintas dilakukan agar tidak macet. Cuma karena memang banyaknya kendaraan, padahal sudah kita atur, kan namanya orang mengantre, ya ada kepadatan, tapi itu semua kita atur," jelas Kombes Arya Perdana.

Penjagaan juga ditujukan untuk mencegah timbulnya kecurangan saat antrean berlangsung.

"Anggota Polsek setempat juga sama, kami taruh di situ untuk melakukan pengaturan dan menjaga agar tidak ada yang mengambil BBM yang bukan haknya. Artinya tidak boleh pakai jeriken dan lain sebagainya," kata Kombes Arya Perdana.

Ia meminta pengendara menjaga kerapian barisan dan tidak memotong arus kendaraan lain.

"Kami imbau pengendara kalau mengantre, bagusnya di pinggir saja. Jangan ada yang menyerobot mengambil sebelah kanan, sebelah kiri, supaya tidak terjadi kemacetan, tidak menutup jalan," tandas Kombes Arya Perdana.