Pemkot Makassar Atur WFH dan Daring Imbas Antrean BBM SPBU

Pemerintah Kota Makassar menerapkan kebijakan pembelajaran daring bagi peserta didik serta pola kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara menyusul kelangkaan dan antrean panjang pengisian bahan bakar minyak di sejumlah SPBU wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, sejak pertengahan September 2026.

Kebijakan sekolah daring berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD, hingga SMP pada 12–19 September 2026. Langkah responsif ini diambil untuk menekan mobilitas kendaraan masyarakat di jalan raya pada jam-jam krusial sekolah.

"Saya sudah instruksikan ibu Kadis Pendidikan keluarkan edaran agar siswa PAUD sampai SMP sekolah daring mulai besok," ujar Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin, dilansir detikSulsel.

Munafri menegaskan pentingnya efisiensi pergerakan masyarakat demi menjaga stabilitas mobilitas kota selama krisis pasokan bahan bakar berlangsung.

"Melalui kebijakan ini, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan tanpa mengharuskan siswa melakukan perjalanan dari rumah menuju sekolah sehingga mobilitas kendaraan pada jam-jam sekolah dapat kita tekan," jelasnya.

Selain sektor pendidikan, Pemkot Makassar memberlakukan WFH bagi ASN pada Senin dan Selasa, 14–15 September 2026, berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 13 September 2026.

"ASN di lingkungan Pemerintah Kota Makassar melaksanakan tugas kedinasan dengan pola Work From Home (WFH) pada hari Senin dan Selasa, tanggal 14 dan 15 September 2026, dari tempat tinggal masing-masing," tulis Appi dalam suratnya.

Ia menambahkan bahwa penyesuaian sistem kerja instansi pemerintah ini bakal dipantau secara berkala.

"Pelaksanaan WFH ini bersifat sementara dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan kondisi ketersediaan BBM serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," tegas Appi.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memberlakukan skema pembatasan ganjil genap untuk pembelian Pertalite dan Solar bersubsidi di seluruh SPBU pada 13–20 September 2026 guna mengurai penumpukan kendaraan.

Hasil pemantauan di SPBU Pertamina 74.902.32 Racing Center pada Minggu, 13 September 2026, menunjukkan kondisi antrean yang relatif lebih terkendali dibandingkan hari-hari sebelumnya.

"Hari ini, tepatnya mulai pukul 08.00, di SPBU Racing Center, kita telah menerapkan sistem ganjil-genap pada seluruh masyarakat yang isi BBM. Sampai saat ini cukup longgar," kata Pelaksana Tugas Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Sulsel Fahlevi Yusuf, seperti dikutip dari portal resmi Pemprov Sulsel.

Fahlevi mencatat adanya perubahan signifikan pada arus lalu lintas di area pengisian bahan bakar.

"Masyarakat patuh untuk mengikuti anjuran imbauan terkait penerapan ganjil genap," ujarnya.

Ia mengklaim skema pembatasan pelat nomor kendaraan efektif mencegah sumbatan lalu lintas hingga ke jalan umum.

"Sangat jelas dampak perbedaannya, antrean itu bahkan sudah tidak antre di jalan, di dalam SPBU saja cuma setengah," kata Fahlevi.

Inspeksi lapangan di SPBU Racing Center tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPH Migas periode 2025–2029 Wahyudi Anas untuk meninjau efektivitas layanan.

Sejumlah warga pengguna jalan memberikan pandangan beragam terkait penerapan regulasi ganjil genap tersebut.

"Saya antri kurang lebih setengah jam. Hari ini kebetulan ada kegiatan di Makassar, saya dari Maros. Kebetulan saya lihat kurang bensin, saya jadi singgah di depan Kantor Gubernur. Di depan SPBU Racing Center itu diberlakukan ganjil," katanya Jabar, seorang warga yang sedang melintas di lokasi.

Meskipun harus menyesuaikan jadwal pengisian, warga berharap kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Solar dapat segera teratasi.

"Kalau hari-hari sebelumnya kan antrinya lebih panjang. Ya tidak apa-apa hari ini ganjil, besok yang genapnya. Semoga tidak lama, tidak lewat seminggu sudah normal," ujarnya.

Respons positif juga disampaikan oleh pengendara sepeda motor di area pengisian BBM.

"Menurut saya pemerintah memilih opsi ini bagus untuk mengatasi persoalan kemarin itu, antrean yang membludak," kata Andi Muhammad Fikri Rafi'i.

Namun, aturan ganjil genap memicu reaksi keras dari kalangan pengemudi transportasi berbasis aplikasi. Lebih dari 300 pengemudi ojek online yang tergabung dalam Jaringan Ojek Online (JOS) Sulsel menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pertamina Regional Makassar, Jalan Garuda, pada Senin, 14 September 2026, pukul 09.00 WITA.

"Hari ini kami dari JOS demo mengenai ganjil-genap yang diberlakukan oleh pemerintah. Kami minta supaya dari pemerintah dan juga Pertamina membebaskan hal seperti itu kepada kami para ojol," ujar Dewan Pertimbangan Organisasi JOS Franz kepada Kompas.com.

Aksi tersebut membawa tiga tuntutan utama, yakni pembebasan ojol dari skema ganjil genap, penanganan kendala sistem transaksi satu akun/barcode, serta penuntasan kelangkaan gas LPG 3 kg.

"Kami di lapangan itu setiap orderan sangat berguna buat kami, dan itu juga akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar kami. Jadi kalau diberlakukan ganjil-genap, kasihan teman-teman di lapangan," kata dia.

Franz juga menyampaikan masalah teknis transaksi serta distribusi energi domestik yang membebani anggota asosiasi.

"Kedua mengenai satu barcode sama dengan poin yang pertama dan yang ketiga adalah kelangkan gas LPG," katanya.

Aksi berlanjut ke sesi mediasi antara manajemen Pertamina dan 11 perwakilan pengemudi dari tiga platform aplikasi, yakni Gojek, Maxim, dan ShopeeFood. Pertamina akhirnya sepakat membebaskan seluruh pengemudi ojol di Makassar dari aturan ganjil genap BBM.

"Alhamdulillah, semua sudah ditanggapi oleh pihak Pertamina. Hari ini semua SPBU tidak memberlakukan ganjil-genap kepada para ojol di Makassar," jelas Franz usai keluar dari ruang mediasi.

Aturan pembebasan tersebut mensyaratkan pengemudi ojol untuk mengenakan atribut resmi seperti jaket atau helm serta menunjukkan aplikasi mitra pengemudi yang sedang aktif saat mengisi BBM di SPBU.

"Syarat setiap ojol itu memperlihatkan aplikasinya dan juga atributnya," bebernya.

Massa ojol membubarkan diri secara tertib setelah kesepakatan verifikasi atribut dan aplikasi aktif disetujui bersama.

"Kami saat ini hadir kurang lebih 300 lebih peserta untuk membawakan suara teman-teman kami yang ada di lapangan. Hasilnya resmi berlaku mulai hari ini, seluruh SPBU bebas ganjil-genap untuk ojol," pungkasnya.