Prabowo Instruksikan Menkeu Naikkan Gaji Seluruh Petugas Pengadilan

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengalokasikan anggaran kenaikan upah bagi seluruh petugas pengadilan di Indonesia pada Jumat (15/5/2026). Arahan ini disampaikan Kepala Negara saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung.

Perintah tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah yang sebelumnya telah menetapkan kenaikan gaji bagi para hakim sebesar 280 persen. Berdasarkan laporan Warta Ekonomi, Presiden menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan harus dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh aparatur di lingkungan peradilan.

"Menteri Keuangan, cari uang untuk semua petugas pengadilan harus juga naik gajinya ya," ungkap Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden memaparkan bahwa pembenahan di sektor yudikatif menjadi salah satu agenda prioritas dalam masa pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa institusi peradilan harus diperkuat agar tetap bersih dan memiliki pertahanan yang kuat terhadap segala bentuk intervensi atau praktik suap.

"Salah satu langkah kita pertama adalah menaikkan gaji-gaji hakim kita hampir 300%. Saya maunya 300%. Tapi Menteri Keuangan hanya setuju 280%. Okelah, tapi kita sudah lompat," ujar Prabowo Subianto.

Kepala Negara juga meminta kepada seluruh jajaran di cabang pemerintahan lainnya untuk memahami prioritas kenaikan penghasilan di sektor hukum ini. Langkah ini diambil untuk memastikan rakyat mendapatkan keadilan yang semestinya melalui sistem hukum yang sehat.

"Cabang-cabang lain dari pemerintahan, jangan iri sama yudikatif. Kita harus bikin yudikatif kita tempat rakyat mendapat keadilan," kata Prabowo Subianto.

Selain masalah kesejahteraan, Presiden memberikan peringatan keras kepada para hakim mengenai tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas. Menurutnya, setiap putusan yang diambil akan diawasi secara langsung oleh masyarakat yang kini memiliki tingkat kritis yang tinggi terhadap kinerja penegak hukum.

"Itu saya pesankan kepada Ketua Mahkamah Agung, saya pesankan kepada semua hakim, hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat," tegas Prabowo Subianto.

Presiden menambahkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk merasakan secara langsung jika terjadi ketidakadilan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, perbaikan di sektor yudikatif akan diikuti dengan pembenahan di seluruh lini eksekutif.

"Masyarakat kita dan rakyat kita sudah tidak bodoh, mereka lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan. Jadi yudikatif kita, kita perbaiki. Kemudian, eksekutif yang lain kita perbaiki semuanya," tambah Prabowo Subianto.