Presiden Prabowo Integrasikan Danantara ke KSSK Plus untuk Koordinasi Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Dana Abadi Negara Danantara dilibatkan secara rutin dalam rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), membentuk model baru yang disebut "KSSK Plus" untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi makro di Indonesia.

Instruksi tersebut disampaikan usai pertemuan di Istana Negara pada Senin malam, yang melibatkan empat anggota KSSK serta CEO Danantara, Rosan Roeslani, seperti dilansir dari thejakartapost.com pada 6 Agustus 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa Danantara hanya hadir sebagai undangan tanpa hak suara dalam pengambilan keputusan, yang tetap menjadi kewenangan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS.

"Danantara akan diundang untuk memberikan wawasan langsung terkait operasional bisnis skala besar, namun mereka akan meninggalkan ruang rapat ketika pembahasan menyangkut kepentingan bisnis langsung," ujar Purbaya, memberikan jaminan pencegahan konflik kepentingan.

Menurut Purbaya, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 2023 mengizinkan KSSK mengundang pihak luar tanpa menjadikan mereka anggota resmi, sehingga kehadiran Danantara bersifat konsultatif saja.

Namun, langkah ini mendapat kritik karena berpotensi melemahkan independensi lembaga pengawas keuangan. KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS adalah badan pengatur yang wajib menjaga stabilitas sistem keuangan tanpa pengaruh dari pengelola investasi negara seperti Danantara.

"Danantara bukan regulator keuangan, melainkan manajer investasi negara yang portofolionya bisa terdampak putusan KSSK," kata analisis dalam thejakartapost.com, menyoroti risiko konflik kepentingan yang dapat merusak kepercayaan pasar.

Selain itu, sejak 11 bulan terakhir, kepemimpinan pada empat institusi KSSK mengalami pergantian, yang menambah dinamika dalam pengelolaan stabilitas keuangan nasional.

Di sisi lain, Danantara, yang mulai beroperasi sejak Februari 2025 dan kini mengelola aset sekitar US$1 triliun, dikabarkan akan melakukan alokasi pertama ke hedge fund pada September 2026 dengan nilai sekitar US$500 juta per manajer, menurut pernyataan Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara.

"Kami mengutamakan likuiditas dan reputasi manajer dalam pemilihan," ujar Pandu dalam wawancara dengan Bloomberg, sebagaimana dilaporkan asiaasset.com pada 6 Agustus 2026.

Meski demikian, integrasi Danantara ke dalam KSSK belum memiliki preseden internasional, karena badan pengawas stabilitas keuangan di negara maju biasanya memisahkan fungsi pengelolaan investasi negara dari pengaturan keuangan, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Singapura, dan negara-negara Teluk.