Prabowo Instruksikan Bank Negara Buka Rekening untuk Masyarakat

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan bank-bank milik negara untuk menjemput bola membuka rekening bagi masyarakat guna memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran program pemerintah, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (7/9).

Airlangga menjelaskan, tahap awal penyediaan rekening akan dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia.

"Tadi Bapak Presiden (Prabowo) meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Menurut Airlangga, integrasi data tersebut akan mendukung sistem pembayaran digital terutama melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

"Terutama untuk payment sistem-nya, dan yang kedua gateway system-nya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai," ujarnya.

Selain memperluas akses layanan perbankan, rekening yang disiapkan juga akan menjadi saluran penyaluran berbagai program pemerintah secara langsung kepada masyarakat.

Airlangga menyebutkan tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini telah mencapai 93,62 persen berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sementara literasi keuangan mencapai 69,57 persen, lebih tinggi dari standar OECD sebesar 63 persen.

"Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen," kata Airlangga.

Penguatan inklusi dan literasi keuangan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat, dengan koordinasi antar lembaga terkait agar program ini berjalan efektif.