Presiden Prabowo Soroti Birokrasi Berbelit dan Praktik Korupsi

Sistem birokrasi yang lambat dan tidak efisien dinilai masih menjadi persoalan utama bangsa Indonesia saat ini. Penegasan mengenai hambatan tata kelola pemerintahan tersebut disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menyampaikan bahwa pengakuan atas kelemahan sistem administrasi negara ini sangat krusial demi merumuskan perbaikan nyata ke depan.

"Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien," kata Prabowo.

Kritik terhadap kinerja birokrasi tersebut diarahkan untuk mendorong terobosan baru tanpa menyalahkan pihak tertentu.

"Walaupun kita tidak menyalahkan siapa pun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik," ucap dia.

Di samping ketidakseimbangan sistem, Kepala Negara menyoroti praktik penyelewengan wewenang yang masih marak dilakukan oknum pejabat untuk keuntungan pribadi maupun kelompok.

"Ini harus kita berantas," tegas dia.

Langkah penutupan informasi dinilai tidak lagi relevan di tengah keterbukaan akses teknologi modern saat ini.

"Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi, tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini," tutur dia.

Penanganan terhadap komplikasi birokrasi dan tindakan koruptif membutuhkan sinergi lintas elemen politik demi menjaga ketahanan nasional.

"Ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa," imbuh dia.

Pemerintah berkomitmen memastikan pemanfaatan nilai investasi berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan pengetasan kemiskinan.

"Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin. Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya. Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar," ujar dia.