Pramono Anung Melantik Tujuh Pejabat Eselon II DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merotasi dan melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di Balai Kota Jakarta pada Rabu (19/8/2026). Langkah ini diambil guna penyegaran organisasi serta mempercepat proses pengambilan keputusan di Pemprov DKI.

Pelantikan ini didasarkan pada Surat Rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5317/R-BM.02.01/SD/K/2026 tanggal 14 Agustus 2026. Selain itu, penetapan kebijakan tersebut tertuang resmi melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 755 Tahun 2026 tertanggal 19 Agustus 2026.

Jajaran pejabat yang resmi dilantik meliputi Abdul Khalit sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Mochamad Abbas sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah, serta M Matsani sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda DKI Jakarta.

Selanjutnya, Fajar Eko Satriyo mengemban posisi Kepala Biro Pemerintahan, Muhammad Herizkianto menjabat Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan, Indra Patrianto dilantik sebagai Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Faisal Syafruddin sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Permukiman.

Proses perombakan struktur pejabat ini dilakukan secara tertutup sebagai bagian dari mekanisme manajemen talenta aparatur sipil negara. Pemprov DKI Jakarta juga telah berkoordinasi secara teknis dengan pihak BKN guna memastikan seluruh tahapan legalitas terpenuhi.

Pramono Anung menjelaskan latar belakang perombakan jajaran staf pimpinan tinggi di jajaran pemerintahannya tersebut.

"Kenapa diganti? Dalam rangka untuk penyegaran dan membuat secara menyeluruh timnya lebih ini. Karena saya adalah orang yang melihat dalam organisasi ini selalu harus ada penyempurnaan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Dalam keterangan yang dilansir dari detikcom, Pramono mengumpamakan rotasi posisi para pejabat baru seperti penempatan strategi fleksibel dalam skuad permainan olahraga.

"Saya mengibaratkan seperti pemain bola ya, kadang-kadang main di kanan, di kiri, dan sebagainya. Tetapi intinya saya ingin secara organisasi di Balai Kota itu ada speed up, ada percepatan di dalam keputusan dan sebagainya," ujarnya.

Mantan Sekretaris Kabinet tersebut menambahkan bahwa kelancaran eksekusi di lapangan sangat bergantung pada ritme kerja instansi yang dinamis.

"Tinggal begitu diputuskan, harusnya segera dijalankan," tuturnya.

Mengenai aspek transparansi, Pramono menegaskan seluruh kebijakan strategis Pemprov DKI dirumuskan bersama melalui forum resmi.

"Hampir semua keputusan di Balai Kota itu kita putuskan mulai dari rapat. Karena saya tidak pernah memutuskan di luar rapat. Maka dengan demikian, ini adalah hal yang menjadi transparan, semua orang tahu dalam pengambilan keputusan," ujarnya.

Guna menghindari celah sengketa hukum di kemudian hari, ia mewajibkan seluruh pejabat untuk selalu mematuhi koridor regulasi yang berlaku.

"Yang paling penting adalah segala sesuatunya harus dikerjakan secara konsisten. Kemudian saya selalu menekankan bahwa payung hukumnya harus jelas. Jangan bermain di luar payung hukum yang telah menjadi ketentuan," tegasnya.

Di akhir penyampaiannya, Pramono memastikan mekanisme penyaringan posisi jabatan diproses dengan prinsip kehati-hatian tinggi bersama instansi pembina kepegawaian negara.

"Kita menggunakan manajemen talenta, kemudian kita berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional. Karena saya nggak mau ada celah sedikit pun untuk dipermasalahkan," imbuhnya.