Purbaya Yudhi Sadewa Bantah Subsidi BBM Bentuk Pemborosan Anggaran

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kritik yang menyebut pemerintah membuang-buang anggaran melalui pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak atau BBM pada Selasa (19/5/2026) di Jakarta. Kebijakan ini dipertahankan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz.

Langkah alokasi anggaran subsidi tersebut diambil demi menjaga ketenangan masyarakat serta stabilitas sosial dan politik. Purbaya menyatakan bahwa stabilitas ekonomi nasional tidak akan tercapai untuk melakukan pembangunan jika situasi negara mengalami kekacauan akibat aksi protes kenaikan harga energi.

"Jadi saya dikritik orang di luar kenapa kamu buang-buang uang. Uangnya lebih baik kamu ambil dan dipakai untuk membangun. Tetapi mereka tidak tahu Indonesia, kalau saya naikin BBM pasti banyak protes dan nanti ada bisa keributan di sana sini yang akan merusak stabilitas sosial politik dan pada akhirnya ekonomi. Sehingga uang yang Saya punya tidak bisa membangun ekonomi. Keadaan kacau," ungkap Purbaya dalam konferensi APBNKita di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Penerapan strategi pengelolaan fiskal ini diklaim berjalan efektif dalam menopang ketahanan domestik. Melalui kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan masih mampu mencapai angka 5,61 persen pada Maret 2026 di tengah ketidakpastian global.

"Jadi keluarkan sedikit untuk subsidi [BBM] supaya masyakarat tenang dan saya bisa membangun. Ini yang terjadi selama ini." kata Purbaya.

Kementerian Keuangan juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan belanja subsidi telah melewati proses perhitungan yang matang dan terukur. Pemerintah mengerahkan ratusan peneliti internal untuk memantau pergerakan risiko sektor keuangan secara proaktif dari waktu ke waktu.

"Walaupun ada majalah yang bilang Presiden Prabowo menghabis-habiskan duit, ini bukan untuk menghabis-habiskan uang. Semua dilakukan dengan terukur. Saya punya 400-800 orang peneliti yang melototi ini terus," ungkap Purbaya.

Di sisi lain, kalkulasi dari sektor akademis menunjukkan adanya selisih yang lebar antara harga jual eceran saat ini dengan nilai keekonomian riil komoditas energi di pasar. Ekonom energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, memproyeksikan beban kompensasi untuk Jenis Bahan Bakar Umum Pertamax dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pertalite bisa menembus Rp238,6 triliun per tahun.

Berdasarkan formula Keputusan Menteri ESDM Nomor 19/2019 dengan acuan Mean of Plats Singapore periode 25 Maret hingga 24 April 2026, harga keekonomian Pertamax diperkirakan berada di level Rp17.080 per liter, sedangkan Pertalite mencapai Rp16.968 per liter.

"Angka ini jauh di atas harga jual yang saat ini ditahan masing-masing, yaitu Pertamax pada Rp12.300/liter dan Pertalite pada Rp10.000/liter," kata Yayan saat dihubungi, Selasa (19/5/2026).

Merujuk pada hasil perhitungan matematis tersebut, estimasi total beban untuk komoditas Pertamax diprediksi menyentuh angka Rp17,1 triliun per bulan. Sementara itu, total beban untuk penyaluran Pertalite diperkirakan mencapai Rp2,51 triliun setiap bulannya.