Purbaya Yudhi Sadewa Periksa Pajak IAS Akibat Tarif Logistik Udara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memeriksa perpajakan PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS) akibat tidak tercapainya kesepakatan terkait penyesuaian biaya logistik kargo udara dalam sidang ke-14 Kanal Debottlenecking di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Langkah tegas tersebut diambil setelah Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) mengadukan kenaikan tarif Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (JASPER) serta Jasa Terkait Bandar Udara (JASTER) dari Rp700 per kilogram menjadi Rp850 per kilogram sejak 15 Agustus 2025 di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Purbaya sempat meminta pihak IAS menunda penyesuaian tarif tersebut hingga Kementerian Perhubungan merampungkan regulasi penataan komponen biaya kargo. Namun, IAS belum sepakat karena telah merealisasikan investasi penambahan 271 personel Aviation Security (Avsec) dan pengadaan perangkat X-ray.

"Saya mau periksa habis-habisan dia. Kita tunggu aja Perhubungan ngeluarin seperti apa, sementara IAS diskusi sama pimpinannya seperti apa, tapi saya akan periksa pajak dia habis-habisan sekarang," kata Purbaya dalam sidang debottlenecking di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Penerapan komponen JASPER dan JASTER dinilai menambah beban rantai pasok logistik karena diduga bertumpal tindih dengan fungsi Regulated Agent (RA). Selain masalah tarif, ASPERINDO menyoroti perbedaan standar pembagi berat volumetrik kargo antarmaskapai yang diubah dari 6.000 menjadi 5.000 sejak 16 Juni 2025, yang memicu lonjakan berat tertagih hingga 20 persen bagi barang berukuran besar.

"Jadi, harusnya sih ini penting karena salah satu proses untuk mengendalikan biaya logistik. Apalagi kita banyak antar pulau kan, kalau nggak kan seperti yang dibilang tadi oleh anggota Asperindo, transportasi barang antar pulau jadi mahal", ujar Purbaya.

Sebagai langkah lanjut penanganan masalah ini, Kementerian Perhubungan mempercepat penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan guna menyelaraskan proses bisnis dan memberikan kepastian standar komponen biaya logistik kargo udara nasional.