Pemerintah Kota Batam Tata Kelola Sampah Lewat Strategi Baru

Pemerintah Kota Batam bersama Badan Pengusahaan Batam mulai menerapkan strategi baru tata kelola persampahan terintegrasi dari hulu hingga hilir berbasis analisis ilmiah dan kemitraan swasta di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Mei 2026.

Langkah strategis ini diambil guna mengatasi peningkatan volume limbah seiring lonjakan investasi dan pertumbuhan penduduk. Salah satu fokus utama adalah penyusunan regulasi daerah terkait pengangkutan serta transparansi iuran retribusi.

Penyusunan strategi tata kelola tersebut melibatkan Center for Environmental Technology Study Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasil kajian ini diproyeksikan menjadi landasan materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang sedang dibahas bersama DPRD Kota Batam.

"Kami ingin pengelolaan sampah di Batam punya arah penyelesaian yang jelas dan terukur sesuai rekomendasi para pakar. Setiap kebijakan harus dibangun melalui analisis yang cermat," ujar Amsakar Achmad, Wali Kota Batam pada Senin, 18 Mei 2026.

Pemerintah daerah tengah mengkaji beberapa skema pengelolaan, termasuk penguatan peran aparatur tingkat bawah hingga pola kemitraan dengan pihak ketiga.

"Kami ingin ada gambaran utuh dari hulu hingga hilir. Langkah-langkah strategis ini penting agar persoalan sampah di lapangan bisa ditangani lebih baik dan berkelanjutan," kata Amsakar Achmad.

Selain sistem pengangkutan, mekanisme penarikan iuran juga menjadi perhatian utama agar lebih akuntabel melalui metode kategorisasi pelanggan.

"Jika pola kategorisasi ini bisa dimasukkan ke dalam regulasi daerah, tata kelola retribusi sampah akan menjadi lebih jelas dan transparan," ucap Amsakar Achmad.

Keterlibatan pihak swasta dalam pengangkutan sampah di Batam saat ini sudah mulai berjalan di tingkat kecamatan, salah satunya oleh PT Mahaju Langgeng Jaya di Sekupang.

"Mengingat dan menimbang untuk meningkatkan kebersihan lingkungan Kota Batam, kami PT Mahaju Langgeng Jaya sebagai mitra DLH Kota Batam mulai tanggal 4 Mei 2026 akan melaksanakan pengangkutan sampah di semua kios dan ruko, grosir dan minimarket, rumah makan, cafe dan resto yang ada di wilayah Kecamatan Sekupang. Dengan catatan, pengangkutan akan dilakukan 2 kali seminggu," tulis keterangan dalam selebaran perusahaan tersebut yang sempat viral karena memuat tarif dari Rp100 ribu hingga Rp497 ribu per bulan.

Perusahaan swasta tersebut menegaskan rincian biaya pengangkutan yang ditarik secara mandiri setiap awal bulan kepada pelaku usaha.

"Adapun biaya pengangkutan yang kami kenakan adalah sebagai berikut: Kios dan Ruko: Rp 100.000 per bulan, Grosir dan Minimarket: Rp 300.000 per bulan, Rumah Makan: Rp 200.000 per bulan, Cafe dan Resto: Rp 497.000 per bulan. Dan akan dilakukan penagihan setiap awal bulan. Demikianlah pemberitahuan ini disampaikan. Terima kasih," tulis selebaran PT Mahaju Langgeng Jaya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam menyatakan bahwa selebaran tarif tersebut bukan dokumen resmi pemerintah, melainkan mekanisme pemasaran jasa dari transporter swasta berizin.

"Betul, itu untuk pengangkutan sampah. PT tersebut transporter, dia menyelenggarakan pengangkutan sampah," kata Iqbal, Kepala Bidang Persampahan DLH Batam pada Jumat, 22 Mei 2026.

Pihak dinas menjelaskan bahwa pengumuman tarif yang beredar luas murni merupakan strategi operasional internal perusahaan.

"Dari DLH enggak ada. Itu cara dia marketing mungkin, nyebar-nyebar selebaran gitu," ujar Iqbal.

Kerja sama dengan DLH Batam mencakup legalitas pembuangan limbah secara resmi menuju Tempat Pembuangan Akhir.

"Mitra DLH itu maksudnya dia berizin lengkap dan memang bermitra sama kami. Sehingga dia boleh buang di TPA," tutur Iqbal.

Mengenai nominal tarif yang lebih tinggi dari retribusi pemerintah, pihak DLH menilai hal tersebut wajar karena swasta menanggung seluruh biaya operasional mandiri.

"Kalau swasta bebas lah, Pak. Dia kan mau gaji orang, bayar bensin, perawatan mobil, bayar sendiri. Tentu beda harganya dengan pemerintah," kata Iqbal.

Masyarakat setempat diberikan kebebasan penuh dalam menentukan penyedia jasa pengangkutan limbah ruko atau rumahtangga mereka.

"Intinya dia swasta yang mengangkut sampah. Jadi terserah masyarakat mau pilih swasta atau pemerintah," jelas Iqbal.

Dinas Lingkungan Hidup menegaskan status kemitraan tetap melekat pada perusahaan yang mematuhi prosedur perizinan dan koordinasi daerah.

"Pengangkut swasta yang melaksanakan pengangkutan sampah dan berizin itu jatuhnya mitra DLH," tambah Iqbal.

Selain penataan pengangkutan lokal, aspek makro pengelolaan limbah di Batam mulai diarahkan pada investasi teknologi pengolahan sampah menjadi energi bersama investor global.

"Rencana kerja sama investasi yang disampaikan akan kami bahas sesuai mekanisme yang ada," ujar Fary Francis, Anggota/Deputi Bidang Investasi BP Batam setelah menerima audiensi PT Chuansheng Import Export Trading Indonesia selaku perwakilan Cevia Enviro Inc asal China pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Penjajakan teknologi pemanfaatan sampah menjadi listrik dan panas ini diharapkan mampu memperluas opsi penanganan dampak lingkungan perkotaan.

"Kami berharap pembahasan serta diskusi ini dapat membuka peluang kerja sama yang baik ke depan," ungkap Fary Francis.

Upaya BP Batam menarik investor hijau asal Tiongkok ini sejalan dengan tren peningkatan realisasi investasi asing di kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, dan Karimun. Dilansir dari The Straits Times, modal China di Batam yang semula di bawah 1 juta dolar AS pada 2013 sempat menyentuh 253 juta dolar AS pada 2024, sebelum mencatat angka 74,6 juta dolar AS pada 2025.

Meskipun minat korporasi Tiongkok menguat di sektor manufaktur maju hingga pusat data, Singapura tetap bertahan sebagai investor terbesar. Pada tahun 2025, penanaman modal Singapura mencapai 16,6 triliun rupiah, memimpin di atas Taiwan dan China.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi regional terus menunjukkan tren positif. Pada kuartal pertama tahun 2026, realisasi investasi di Batam menembus angka 17,4 triliun rupiah, melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kondisi ini dipengaruhi oleh posisi geopolitik Indonesia yang cenderung nonblok serta adanya insentif pembebasan bea masuk di kawasan perdagangan bebas.

"Catatannya, jika Washington memperluas tekanan tarif terhadap barang yang dikirim melalui Indonesia, sebagian investasi asing langsung China di sektor manufaktur bisa saja hanya bersifat sementara," kata Tay Qi Hang, analis Economist Intelligence Unit seperti dikutip dari The Straits Times.