Indonesia Gandeng China Bangun Rumah Susun Sasar MBR Hingga Komersial

Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan China untuk mengembangkan proyek rumah susun guna menekan backlog perumahan nasional yang mencapai 9,29 juta rumah tangga, seperti dilansir dari Detikcom, Rabu (9/9/2026).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa rencana awal pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kini berkembang ke berbagai opsi lain.

"Kita lihat nanti bentuknya seperti apa ya, bisa menengah, bisa MBR, bisa mix ya, dan berbagai hal," kata Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Skema investasi penanaman modal asing ini bakal melibatkan pihak swasta dari kedua negara, mencakup alih teknologi perumahan yang disesuaikan dengan regulasi serta kondisi geografis Indonesia.

"Saya lihat dalam berbagai bidang kan, misalnya di bidang pertambangan, dari Tiongkok kan sudah banyak kerja sama dan investasi di Indonesia. Saya rasa ini bukan sesuatu yang baru untuk kerja sama, dan salah satu negara yang meningkat investasinya di Indonesia adalah Tiongkok, itu jelas sekali gitu loh ya karena saling percaya dan saling menguntungkan. Tidak menguntungkan salah satu pihak, kan seperti itu," kata Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemerintah Indonesia optimistis proyek sektor riil ini mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar serta menggerakkan 183 industri turunan di dalam negeri.

"Kebutuhan, regulasi, disesuaikan. Jadi dipelajari dulu, baru dilihat teknologi yang cocok. Tadi kan saya bilang yang aman, ya cocok dengan kondisi Indonesia.

Aman itu segala-galanya ya secara tanah, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian juga dari segi regulasinya tentu kita akan melihat itu," kata Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Guna merealisasikan proyek tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan tim gabungan dari Kementerian PKP dan BP Tapera untuk berkolaborasi dengan pihak Tiongkok dalam menyiapkan aturan serta lahan.

"Karena kita sangat membutuhkan juga foreign direct investment (FDI), untuk membuka lapangan pekerjaan di sektor real dan perumahan adalah sektor real. Karena melibatkan tenaga kerja dengan jumlah besar. Industri turunannya (dari pembangunan rumah) 183 (bidang)," kata Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Proses inventarisasi lahan dan penyesuaian aturan langsung ditangani oleh jajaran pejabat kementerian terkait bersama perwakilan pemerintah China.

"Kami sudah membentuk tim bersama dari kementerian kami, dipimpin oleh Dirjen Roberia (Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko), Dirjen Sri (Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan), dan Pak Heru (Komisioner) dari BP Tapera. Kemudian akan bekerjasama dengan tim dari Tiongkok untuk membahas, satu soal regulasi yang bisa saling menguntungkan, yang kedua adalah soal lahan akan segera disurvei beberapa lahan-lahan, yang ketiga bagaimana tadi menggerakkan ekonomi secara utuh dengan prinsip tadi saling percaya dan saling menguntungkan," kata Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pihak Kedutaan Besar China mengonfirmasi keterlibatan Kementerian Perumahan China serta menjadwalkan pertemuan lanjutan dalam dua pekan mendatang.

"Menteri Perumahan Tiongkok dan saya, kami menempatkan orang-orang yang berhubungan dari dua tim kami, dan kami akan bertemu lagi dalam dua minggu yang akan datang. Untuk membicarakan proses, untuk mengetahui perkembangan pekerjaan, dan saya pikir kami juga akan berkomunikasi soal teknologi perumahan dan aturannya," kata Wang Lutong, Duta Besar China untuk Indonesia.