Badan Gizi Nasional Tata Ulang Operasional Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperketat pengawasan menjelang dimulainya kembali operasional Program Makan Bergizi Gratis pada Senin, 20 Juli 2026, di tengah langkah Badan Gizi Nasional yang tengah menata ulang tata kelola puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah evaluasi ini juga beriringan dengan kebijakan moratorium pembangunan dapur baru yang menuai berbagai tanggapan dari DPR RI serta mitra pelaksana. Di tingkat daerah, sejumlah kendala operasional mulai muncul, salah satunya pemberhentian sementara dapur produksi di Desa Muraharjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sejak Senin, 13 Juli 2026, setelah Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat mengundurkan diri secara mendadak.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa Gubernur NTB menyambut baik langkah penyempurnaan tata kelola oleh Badan Gizi Nasional sebelum operasional kembali berjalan demi memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program.

"Bapak Gubernur juga memandang penyempurnaan tata kelola ini sebagai langkah positif. Program sebesar MBG harus dibangun di atas tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat, sekaligus memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat," ujar Ahsanul Khalik, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB.

Pemerintah daerah setempat didorong untuk memastikan kebutuhan bahan baku melibatkan masyarakat lokal dan bersikap tegas terhadap satuan pelayanan yang melanggar ketentuan.

"Jangan sampai ada praktik yang justru mengurangi manfaat program, termasuk mencari keuntungan yang tidak wajar dari harga bahan pangan. Program ini harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi penerima manfaat sekaligus membuka ruang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal," tegas Ahsanul Khalik.

Pembinaan akan menjadi langkah awal bagi pelanggaran yang dapat diperbaiki, namun penghentian operasional dapat diusulkan jika ketidakpatuhan terus berlanjut.

"Kalau masih bisa dibina, lakukan pembinaan. Tetapi kalau tetap tidak mematuhi ketentuan, laporkan kepada Badan Gizi Nasional agar dilakukan evaluasi. Jika memang tidak layak lagi beroperasi, pemerintah daerah dapat mengusulkan penghentian operasional sesuai mekanisme yang berlaku," katanya.

Sementara itu, kendala di lapangan terjadi di Kabupaten Blora akibat kekosongan pimpinan operasional setelah kepala satuan pelayanan di Desa Muraharjo mendadak pergi.

"Benar, sejak Senin Pak Toha (kepala SPPG) sudah tidak ada di dapur. Dapur tidak berjalan," ujar Barlan, salah seorang relawan setempat.

Pihak yayasan mengonfirmasi bahwa hilangnya kepala satuan pelayanan tersebut terjadi secara mendadak pada siang hari saat izin untuk beribadah.

"Hal itu diketahui dari Sobri selaku Aslap yang mana pada siang hari kepala SPPG M. Abdul Toha, ijin untuk sholat dengan berjalan kaki, namun tidak kunjung kembali dan hingga saat ini tidak dapat dihubungi," jelas Mei, PIC Yayasan Catur Pilar.

Koordinator Kecamatan Kunduran memastikan operasional dihentikan sementara hingga ada pengganti, namun ia menjamin tidak ada dana negara yang disalahgunakan.

"Memang tutup per Selasa kemarin. Ini murni kepala SPPG-nya resign langsung kabur, tidak menunggu kepala SPPG baru untuk serah terima. Jadi kalau dapur tidak ada kepala SPPG, otomatis berhenti operasional sementara sambil menunggu pengganti," jelas Afif Ma'ruf, Koordinator Kecamatan SPPG Kunduran.

Sistem pengawasan berlapis pada rekening virtual membuat dana tidak dapat dicairkan sepihak.

"Tidak ada indikasi uang dibawa kabur. Untuk virtual account SPPG, itu kan yang memegang dari yayasan dan kepala SPPG. Kalau salah satu tidak ada maker atau signer, tidak akan terjadi," terang Afif Ma'ruf.

Kepala satuan pelayanan tersebut mengirimkan surat pengunduran diri secara digital pada sore hari dengan alasan ingin kembali ke daerah asal.

"Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Dari SPPG saya tanya, tidak ada. Dari saya juga tidak ada. Saya tahunya dari Korwil, dia mengirim surat resmi ke Korwil sore itu," kata Afif Ma'ruf.

Pihak wilayah terkejut dengan keputusan tersebut karena operasional sebelumnya dinilai berjalan tanpa kendala berarti.

"Iya benar, kepala SPPG muraharjo mengirimkan surat pengunduran diri. Kemudian yang bersangkutan tanpa sepengetahuan Korwil, Korcam dan Mitra ternyata sudah meninggalkan dapur," ucap Artika Diannita, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Blora.

Keputusan akhir mengenai status operasional kini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas pusat.

"Untuk sementara kondisi dapur berhenti operasional sementara. Kami sudah melapor ke KPPG Semarang, KPPG mengarahkan untuk berhenti sementara, kemudian proses pengunduran diri kepala SPPG-nya diajukan to BGN," terang Artika Diannita.

Di Nusa Tenggara Barat, Ketua Satgas MBG Pemprov NTB Fathul Gani memaparkan usulan 135 titik baru dapur untuk memperluas jangkauan ke daerah terpencil.

"Usulan dapur MBG untuk wilayah 3T itu tersebar di seluruh wilayah Bumi Gora. Di Pulau Sumbawa terdapat 75 usulan dan 60 titik usulan berada di Pulau Lombok," ujarnya.

Distribusi makanan di wilayah terpencil akan disesuaikan dengan kondisi geografis lapangan serta sebaran jumlah sasaran.

"Kalau memang hanya 300 atau 400 penerima manfaat, tetap akan dilayani. Semuanya disesuaikan dengan jumlah sasaran dan kondisi wilayah," kata Fathul Gani.

Alternatif moda transportasi seperti motor trail hingga perahu disiapkan untuk mengatasi kendala akses jalan.

"Nanti tergantung kondisi wilayahnya. Bisa menggunakan kendaraan roda dua yang dimodifikasi. Untuk daerah kepulauan, dapur bisa berada di pesisir daratan, kemudian makanan diantar menggunakan speedboat atau perahu," ujarnya.

Pendataan ulang sedang berjalan untuk memastikan ketepatan sasaran bagi masyarakat yang selama ini belum terlayani.

"Harapan kita prioritasnya adalah daerah terpencil, masyarakat desil paling rendah, serta kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," katanya.

Di tingkat pusat, wacana pelibatan kantin sekolah di kawasan terpencil mulai dikaji sebagai alternatif pengganti pembangunan dapur baru.

“Kan kalau menurut Perpres 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya.

Pak Presiden pun tadi mengatakan ‘silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh’. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya,” kata Agustina Arumsari, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional.

Kajian mendalam mengenai manfaat dan risiko kebijakan baru diminta diselesaikan sebelum diputuskan.

“Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya,” ujar Agustina Arumsari.

Hasil pembahasan lebih lanjut akan diserahkan kembali kepada Kepala Negara.

“Nanti datang lagi ke beliau sampaikan progres untuk kita putuskan gitu,” ucapnya.

Kepala BGN Nanik S Deyang memberikan gambaran mengenai sekolah di pulau kecil yang tidak efisien jika harus dibangun dapur baru.

“Ini masih kita lihat (skema kerja sama dengan kantin), di tempat terpencil itu misalnya di Lombok, di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau muridnya hanya 119, kan enggak mungkin didirikan dapur,” kata Nanik S Deyang.

Pemanfaatan kantin dinilai dapat menekan biaya pembangunan infrastruktur baru.

“Di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan, jadi kantin ini salah satu alternatif, begitu,” kata Nanik S Deyang.

Saat kunjungan kerja ke Papua Selatan, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga menegaskan pentingnya program ini menyentuh wilayah terluar.

“Perlu kita highlight di sini bahwa kami memperjuangkan program-program prioritas dari Bapak Presiden di area-area 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). MBG misalnya, harus kita perjuangkan di sini, di Asmat,” kata Gibran Rakabuming Raka.

Kerja sama dengan lembaga keagamaan setempat sedang dijajaki untuk mempermudah distribusi logistik di daerah minim akses.

“Dan tadi dengan Romo (tokoh agama) sudah kita diskusikan bahwa di area ini mungkin ke depan lebih baik MBG itu bekerja sama dengan keuskupan, dengan gereja-gereja, dengan kantin-kantin sekolah,” tuturnya.

Namun, wacana penambahan skema baru ditolak oleh Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago yang meminta penyelesaian masalah operasional yang ada terlebih dahulu.

“Jangan lagi ditambah deh dengan sekolah-sekolah kan membuat dapur baru, dapur baru, itu enggak perlu ya. Pak Presiden baru minta dikaji, tapi jangan deh ya, jangan bikin masalah baru lah,” ujar Irma Suryani Chaniago.

Fokus pimpinan baru diharapkan tertuju pada evaluasi menyeluruh terhadap kelangsungan operasional yang sudah berjalan.

“Itu harus dilakukan secara paralel. Enggak bisa tata kelola duluan yang diselesaikan, tapi solusi untuk semua masalah yang ada hari ini tidak juga diselesaikan,” tegasnya.

Komisi IX mendesak adanya kepastian bagi para pengelola yang telah berinvestasi secara mandiri.

“Jadi, bapak-bapak yang berkompeten hari ini mewakili BGN, Bapak Wakil Kepala BGN berdua, harusnya ya, evaluasi tata kelola itu berbanding lurus nih dengan rencana kerja ke depan, jadi enggak mandek. Jadi enggak banyak semua kawan-kawan yang memiliki SPPG teriak-teriak di ruangan ini meminta kepastian, karena berbanding lurus nih antara perbaikan dan jalan keluar yang akan diambil,” sambung Irma Suryani Chaniago.

Dukungan berbeda datang dari parlemen Komisi X yang menganggap pemanfaatan kantin lebih sesuai untuk tantangan geografis kepulauan.

“Kalau di Komisi X sejak awal kami justru mengarahkan seperti itu bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama di daerah-daerah yang 3T ya, ” ujar Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Terkait moratorium, DPR meminta ada kejelasan batas waktu agar investasi yang dikeluarkan mitra tidak terbengkalai.

"Terkait dengan moratorium dapur baru Komisi IX telah mengadakan RDPU dengan mitra MBG yang terdiri dari berbagai asosiasi dan konsorsium," kata Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Mitra pelaksana secara kelembagaan memiliki ikatan kerja resmi yang sah dengan otoritas berwenang.

"Aspirasi mereka BGN harus berlaku adil dan menempatkan mereka secara setara, karena mereka secara resmi mendapat persetujuan bekerjasama dengan BGN untuk membangun dapur dan telah mendapat ID. Kerjasama mereka sah secara kelembagaan dengan BGN, bukan kerjasama dengan perorangan," sambungnya.

Banyak pengelola dilaporkan telah mencairkan modal besar, bahkan hingga menjual aset demi merampungkan fasilitas fisik dapur.

"Mereka juga sudah keluar uang untuk menjaga dan merawat bangunan yang sudah selesai. Mereka telah berinvestasi jadi harus dihargai dan diperhatikan oleh BGN," ujarnya.

Otoritas didesak segera mengklasifikasikan kesiapan infrastruktur dapur yang pembangunannya tertunda moratorium.

"BGN harus punya limit waktu untuk melakukan moratorium sekaligus evaluasi serta membuat klasifikasi terhadap dapur yang bagaimana yang masih bisa dilanjutkan kerjasamanya," paparnya.

Prioritas kelanjutan program disarankan menyasar fasilitas yang sudah memiliki kesiapan administrasi dan virtual account.

"Bagi dapur yang sudah ada SPPI dan sudah ada virtual accountnya harus diprioritaskan untuk dilanjutkan. Kedua, dapur yang sudah selesai dibangun juga perlu mendapat prioritas. BGN jangan terlalu lama melakukan moratorium karena hal ini menyangkut kepastian," sambungnya.

Tercatat sekitar 2.000 dapur yang telah rampung di wilayah terluar kini tidak dapat beroperasi akibat penghentian sementara.

"Yang perlu mendapat prioritas untuk dilanjutkan adalah pembangunan dapur di daerah 3T. Informasinya ada 2.000 dapur yang sudah selesai di bangun tapi sekarang terkendala dengan adanya moratorium. Itu harus diprioritaskan untuk dilanjutkan kerjasamanya," tuturnya.

Merespons desakan parlemen, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono memohon waktu kepada seluruh mitra demi menata kembali manajemen internal program nasional ini.

"Kemarin keluhan dari mitra, ya datang ke sini untuk menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya. Ada yang ditanyakan juga tadi dari Komisi IX. Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi hanya penghentian sementara," kata Trenggono.

Pihaknya kini berfokus melakukan verifikasi faktual terhadap puluhan ribu fasilitas pelayanan pemenuhan gizi di lapangan.

"Kita berikan waktu dong untuk menata kembali. Sejumlah 27 ribu sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Kemudian juga untuk SPPG yang lain-lain, seperti yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), semuanya akan kita berikan waktu. Tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya," jelasnya.