Warga Pati Hadiri Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Perampasan Aset

Pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok bersama 13 warga Kabupaten Pati mendatangi dan menyaksikan secara langsung rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Kehadiran rombongan warga Pati tersebut bertujuan untuk mengawal secara langsung agenda pembahasan Rencana Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset setelah sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang kompleks parlemen sejak pekan lalu.

Saat memantau jalannya persidangan dari lantai balkon, rombongan menyaksikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan perkembangan penyusunan regulasi perampasan aset tersebut di hadapan anggota dewan.

"Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Proses penyusunan aturan tersebut dilakukan oleh pihak legislatif menyusul pembaruan pada dua kerangka hukum utama pidana nasional yang telah disahkan sebelumnya.

"Ya penyusunan RUU Perampasan Aset disahkan setelah kita kemarin ya, mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP," kata Habiburokhman.

Setelah pembacaan laporan Komisi III DPR selesai, rombongan warga Pati meninggalkan tribun persidangan untuk menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di ruangan lain. Sejumlah anggota DPR juga menemui pengunjuk rasa yang masih menggelar aksi di luar area gedung DPR.

Di sisi lain, perwakilan massa meluruskan tudingan yang mengaitkan pergerakan warga dari Jawa Tengah menuju ibu kota dengan pihak-pihak tertentu.

"Tidak ada ya tunggang-tunggangan, kami dibekingi geng Solo, kami dibekingi geng penguasa, enggak ya. Kami tidak kenal geng Solo, kami enggak kenal geng penguasa. Ini ada murni gerakan rakyat biasa yang berasal dari kampung," kata perwakilan AMPB Supriyono alias Botok.

Penggalangan dana serta pemenuhan kabutuhan logistik selama pengawalan aspirasi di Senayan ditanggung secara kolektif oleh warga desa, termasuk membawa pasokan bahan pangan sendiri.

"Pembiayaan ini swadaya dari teman-teman dan donasi dari masyarakat. Kalau misalkan saya dari Pati tidak membawa bekal beras, sembako, sayuran, terus gimana nasib kita?" kata Botok.

Pembekalan mandiri dilakukan untuk mengantisipasi kendala operasional selama bertahan di area gedung parlemen.

"Untung kemarin saya dari Jakarta saya membawa bekal, beras, sembako, minyak goreng, sayuran, kita bawa dari kampung," kata Botok.