Zohran Mamdani Rilis Daftar Pemilik Properti Mewah New York

Pemerintah Kota New York merilis daftar sekitar 17.000 pemilik properti mewah dan rumah kedua dari total hampir satu juta data hunian publik demi menerapkan skema pajak tahunan baru.

Kebijakan Wali Kota Zohran Mamdani tersebut menyasar hunian sekunder bernilai di atas 5 juta dollar AS serta unit kondominium atau apartemen mewah berharga melebihi 1 juta dollar AS. Publikasi alamat dan nama jutawan hingga pejabat publik memicu penolakan keras dari pelaku industri real estat serta kalangan konglomerat.

Sejumlah figur publik papan atas masuk dalam daftar penerima pemberitahuan pajak khusus tersebut, mulai dari manajer hedge fund Ken Griffin dengan penthouse senilai 239 juta dollar AS, sutradara Woody Allen, mantan Pemimpin Redaksi Vogue Anna Wintour, hingga aktris Cynthia Nixon.

Langkah transparansi ini memicu perdebatan panas dalam rapat pengawasan Dewan Kota New York akibat kekhawatiran atas privasi dan keamanan para pemilik properti.

"Daftar hitam orang kaya dan orang miskin, sebuah cap buruk. Pemerintah seolah menyiratkan kepada masyarakat bahwa kepemilikan rumah adalah sesuatu yang memalukan," kata Anggota Dewan Kota New York Kamillah Hanks.

Departemen Keuangan Kota New York menegaskan bahwa seluruh data kepemilikan properti merupakan informasi publik yang wajib dibuka berdasarkan undang-undang. Namun, Asosiasi Real Estat AS menilai pengungkapan data pribadi tersebut meningkatkan risiko kejahatan.

"Bayangkan betapa menguntungkannya hal ini bagi para penipu, pelaku kecurangan, dan siapa pun yang berniat jahat. Kejut kebingungan inilah yang benar-benar membuat semua orang kehilangan kesabaran," kata Pimpinan Asosiasi Real Estat AS Jason Haber.

Dukungan terhadap kebijakan anggaran ini datang dari kelompok masyarakat dan akademisi yang mendorong keadilan fiskal di tengah kesenjangan sosial kota.

"Intinya menjadi kaya adalah Anda bisa tinggal di mana pun Anda mau. Seseorang yang memiliki tempat tinggal yang bukan tempat tinggal utama mereka dan bernilai lebih dari 5 juta dollar AS memiliki kemampuan untuk membayar lebih banyak daripada kebanyakan warga New York," kata Pimpinan kelompok Patriotic Millionaires Morris Pearl.

Ia menepis kekhawatiran penarikan investasi akibat kebijakan pajak tambahan bagi pemegang aset bernilai fantastis.

"Anggapan orang memilih tidak berinvestasi di kota ini karena pajak adalah hal tidak masuk akal," kata Morris Pearl.

Pemerintah Kota New York memproyeksikan potensi penerimaan daerah hingga 500 juta dollar AS per tahun dari skema pajak ini. Dana segar tersebut disiapkan untuk mendanai program publik seperti layanan penitipan anak universal serta armada bus gratis dengan dukungan Gubernur New York Kathy Hochul.

Di sisi lain, dinamika kepemimpinan Wali Kota Zohran Mamdani juga diwarnai pengetatan pengamanan kota pada Senin (8/6/2026) saat Presiden AS Donald Trump menghadiri laga ketiga NBA Finals antara New York Knicks melawan San Antonio Spurs di Madison Square Garden.

Pengamanan super ketat oleh Secret Service dan NYPD memicu keluhan warga serta politisi lantaran melarang acara nonton bersama dan memberlakukan area karantina ketat di sekitar arena ikonik Manhattan tersebut. Penggemar Knicks tetap memadati tribun meski harga tiket melonjak tinggi.

"Pesannya sederhana: Rayakan Knicks, tetapi hindari area MSG malam ini jika Anda tidak memiliki tiket pertandingan," kata Komisaris Kepolisian New York (NYPD) Jessica Tisch.

Akses masuk arena diperketat dengan pemindaian layaknya bandara dan larangan membawa tas demi mengamankan kunjungan Trump yang disasar pengawasan anti-drone.

"Saya pikir ini menyebalkan. Saya pikir ini benar-benar merusak semua acara nonton bersama, tapi cukup keren dia ingin datang dan menjadi bagian dari ini," kata pendukung Knicks Anthony Pulley.

Operasi pengetatan di pusat kota dipastikan berjalan sejajar dengan prosedur perlindungan kepala negara selama acara olahraga berlangsung.

"Fokus Secret Service sederhana: Memastikan semua orang yang menghadiri pertandingan dapat menikmati dan memiliki pengalaman yang aman, sementara kami menjalankan tanggung jawab untuk melindungi Presiden Amerika Serikat," kata Agen Khusus Secret Service Matt McCool.

Meskipun menghadapi tantangan gugatan hukum dari konsorsium pemilik rumah serta kritik atas pengamanan agenda kepresidenan, pihak administrasi Kota New York menegaskan tetap berkomitmen memperjuangkan kebijakan fiskal baru demi memperkecil jurang kesenjangan sosial ekonomi.