Zulkifli Hasan Minta Pemecatan Petugas Soal Insiden MBG Sidoarjo

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tindakan tegas berupa pemecatan terhadap petugas yang lalai dalam insiden keamanan pangan program makan bergizi gratis (MBG) di Sidoarjo yang menyebabkan lebih dari 500 santri mengalami gangguan kesehatan, Jumat (4/9/2026).

Dilansir dari Detik Finance, paket makanan MBG yang seharusnya dikonsumsi sebelum pukul 10.00 malah tiba pada pukul 11.00. Hal ini menyebabkan makanan tidak layak konsumsi dan berdampak pada kesehatan penerima manfaat.

Zulkifli menegaskan tidak ada toleransi untuk petugas yang tidak bertanggung jawab dalam operasional MBG. Ia menyatakan, "Tidak boleh ada toleransi ya, kepada petugas yang tidak bertanggung jawab. Itu kan makan dimasak jam setengah enam, jam enam, harusnya dimakan jam sepuluh, jam sebelas. Dikirimnya jam sebelas," ujar Zulkifli Hasan saat ditemui di Jakarta Pusat.

Soal sanksi, Zulkifli menegaskan tindakan pemecatan dan proses hukum akan menanti pihak yang terbukti sengaja melanggar aturan. "Tegas, ya dipecat. Kalau yang sengaja, ya ditindak," tambahnya.

Zulkifli juga telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menindak tegas pihak yang bertanggung jawab atas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalitengah, Sidoarjo setelah insiden ini terjadi.

Dia menekankan pentingnya keselamatan penerima manfaat MBG dan meminta pemeriksaan menyeluruh atas dugaan kelalaian tersebut. "Saya minta diperiksa sampai tuntas. Kalau terbukti kepala SPPG tidak bertanggung jawab, tindak tegas.

Tidak ada toleransi. Memberi makan anak-anak kita adalah tanggung jawab yang sangat besar karena menyangkut kesehatan, keselamatan dan masa depan manusia," ujar Zulkifli.

Selain itu, Zulkifli mengingatkan agar penindakan tidak hanya berhenti pada sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran hukum. "Kalau memang ditemukan pelanggaran hukum, jangan ragu diproses sesuai ketentuan, termasuk diteruskan kepada aparat penegak hukum. Harus ada efek jera. Seluruh Kepala SPPG dan pengelola dapur MBG harus memahami bahwa tanggung jawab mereka bukan sekadar menyiapkan dan membagikan makanan, tetapi memastikan makanan yang diterima anak-anak aman dan layak dikonsumsi," tambahnya.

Pemerintah juga memastikan insiden Sidoarjo menjadi bahan evaluasi serius untuk memperketat pengawasan dan disiplin operasional SPPG di seluruh Indonesia. Dari evaluasi sebelumnya terhadap 27.485 SPPG, ditemukan 3.515 SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Penertiban dan pembenahan sumber daya manusia juga dilakukan. Sebanyak 249 Kepala SPPG diberhentikan karena pelanggaran, termasuk insiden keamanan pangan dan pelanggaran disiplin lainnya.

Menurut Zulkifli, Kepala SPPG wajib menjalankan disiplin ketat mulai proses produksi dini hari hingga distribusi selesai pagi hari. "Program MBG terus kita perbaiki. Kita tidak hanya mengejar berapa banyak dapur yang beroperasi atau berapa banyak penerima manfaat.

Yang utama adalah makanan harus aman, bergizi, dan prosesnya memenuhi standar. Kalau standar tidak dipenuhi, kita tindak," ujarnya.

Dia menegaskan insiden keamanan pangan harus menjadi peringatan seluruh SPPG untuk meningkatkan disiplin dalam standar higiene, sanitasi, pengolahan, penyimpanan, penyajian, dan distribusi makanan. "Satu kejadian saja harus kita anggap serius. Apalagi kalau sampai ratusan anak terdampak.

MBG adalah program untuk memperbaiki gizi dan masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, keselamatan mereka tidak boleh dikompromikan," tutup Zulkifli Hasan.