Zulkifli Hasan Dorong Percepatan Proyek Pengolahan Sampah Jadi Energi di Bekasi

Pemerintah mendorong percepatan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, guna mengembangkan teknologi Waste to Energy (WtE), ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Rabu (26/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Zulkifli Hasan menyebut kompleksitas regulasi dan proses perizinan menjadi tantangan utama yang menghambat realisasi proyek PSEL. Pemerintah berkolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan PT PLN (Persero) untuk menjalankan proyek tersebut.

"Menko itu tugasnya mengawal agar program pemerintah itu sukses. Itu saja," ujar Zulkifli Hasan. "Yang kerja Pandu (CIO BPI Danantara), Pak Dirut PLN," tambahnya.

Menurut Zulkifli, pemerintah tidak akan mengambil alih proses bisnis PSEL yang sepenuhnya dijalankan oleh BPI Danantara dan PLN. Kemenko Pangan berfokus pada penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan proyek.

Zulkifli Hasan membandingkan kompleksitas regulasi pada WtE dengan regulasi pupuk subsidi yang berhasil disederhanakan dari 145 aturan menjadi tiga aturan, sehingga penyerapan pupuk oleh petani meningkat 58%.

"Yang kedua, sekali contoh lagi, aturan mengenai pengelolaan sampah ini. Waste to Energy. Lebih banyak lagi, Pak, aturannya.

Ratusan lebih aturannya," ujar Zulkifli. Ia menambahkan, dalam 11 tahun hanya ada dua proyek PSEL yang berjalan, satu tidak jalan dan satu hidup mati-hidup mati karena rumitnya regulasi.

Proses perizinan yang panjang juga menjadi hambatan bagi investor, melibatkan izin dari bupati, wali kota, gubernur, DPRD, Menteri ESDM, hingga Menteri Lingkungan Hidup. Setelah perizinan, proyek juga harus melalui dukungan pembiayaan dari Menteri Keuangan.

"Pingsan itu investornya. Kalau nggak stroke, pingsan," kata Zulkifli Hasan mengilustrasikan beratnya proses investasi.

Pemerintah berupaya menyederhanakan proses perizinan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 dengan koordinasi lintas kementerian agar hambatan segera diselesaikan.

"Nah, ini kita rapikan. Dari sini tinggal tiga. Seluruh proses kami yang kawal sampai bisa dilaksanakan seperti ini," ujar Zulkifli Hasan.

Dalam pengembangan PSEL, BPI Danantara akan mengelola aspek investasi, sementara PLN berperan dalam pengelolaan energi listrik dari sampah. Pemerintah akan mengawal proses dan menyelesaikan hambatan tanpa terlibat dalam bisnis proyek.

"Proses bisnis nggak ikut, Pak. Proses bisnis semua ada di Danantara," ujar Zulkifli Hasan. "Kita nggak (mengurus bisnis). Tapi kalau ada hambatan, kita selesaikan," tambahnya.

Zulkifli menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, BPI Danantara, PLN, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain agar pengembangan WtE tidak terhambat oleh regulasi dan koordinasi.

Kolaborasi ini diharapkan mempercepat realisasi proyek PSEL dan memastikan setiap pihak menjalankan fungsi sesuai kewenangannya, dengan Kemenko Pangan mengawal hambatan lintas sektor.

Acara ini juga dihadiri CIO BPI Danantara Pandu Patria Sjahrir, Kepala Staf Angkatan Darat TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo.