AS Resmi Kenakan Tarif Antidumping Panel Surya Indonesia

Pemerintah Amerika Serikat resmi menetapkan tarif antidumping terhadap impor produk panel surya asal Indonesia pada Sabtu, 12 September 2026. Langkah tersebut diambil usai penyelidikan menyimpulkan adanya praktik penjualan di bawah harga wajar di pasar domestik AS.

Dilansir dari Detik Finance, Indonesia dikenakan margin antidumping sebesar 94,36 persen. Selain Indonesia, kebijakan serupa menyasar produk panel surya dari India dengan margin 123,04 persen dan Laos sebesar 65,43 persen.

Produk panel surya asal Indonesia juga digetok bea tambahan atau countervailing duty sebesar 73,2 persen hingga 173,7 persen. Sementara tarif bea tambahan untuk India mencapai 126,09 persen dan Laos berada pada rentang 82,03 persen hingga 153,67 persen.

Pemerintah AS menilai produsen di ketiga negara tersebut menerima subsidi dari pemerintah masing-masing sehingga memicu penetapan bea tambahan tersebut. Penyelidikan ini diawali atas adopsi tuntutan Alliance for American Solar Manufacturing and Trade yang menaungi produsen lokal AS seperti First Solar, Hanwha Qcells, dan Mission Solar Energy.

"Keputusan final pada Jumat ini merupakan langkah penting untuk menegakkan aturan perdagangan kami dan memulihkan persaingan yang adil bagi produsen panel surya AS dan para pekerja yang mereka pekerjakan," kata pengacara utama Alliance, Tim Brightbill.

Brightbill menegaskan pihak asosiasi akan terus memantau pergerakan impor produk panel surya di pasar domestik AS.

"Kami akan terus memantau data impor dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, ke mana pun mereka berpindah selanjutnya," kata Tim.

Komisi Perdagangan Internasional AS (USITC) dijadwalkan mengambil keputusan final pada 14 Oktober untuk menentukan kerugian industri dalam negeri. Apabila USITC mengonfirmasi adanya kerugian, Departemen Perdagangan AS diperkirakan menerbitkan perintah pengenaan bea final pada November.

Sengketa ini merupakan kelanjutan dari kebijakan perdagangan AS sejak 2012 yang mengenakan bea serupa terhadap produk asal China. Sanksi tersebut memicu pemindahan pusat produksi sejumlah manufaktur asal China ke beberapa negara di kawasan Asia.