AS Mediasi Pertemuan Diplomatik Suriah dan Israel di Yordania

Amerika Serikat memediasi pembicaraan tingkat tinggi antara Suriah dan Israel di Yordania pada Minggu (23/8/2026) untuk meredakan ketegangan militer. Perundingan diplomatik tersebut digelar menyusul serangan udara pasukan Israel yang menghantam Pangkalan Udara Abu al-Duhur di Provinsi Idlib, Suriah.

Delegasi Suriah dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Asaad Al Shaibani, sedangkan delegasi Israel menghadirkan Kepala Mossad Roman Gofman. Pertemuan itu membahas pembentukan ruang operasi khusus di Yordania di bawah pengawasan Amerika Serikat guna mencegah konfrontasi militer susulan, termasuk potensi bentrokan yang melibatkan Turki.

Dalam perundingan tersebut, pemerintah Suriah menegaskan kembali bahwa Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah kedaulatan mereka yang diduduki Israel. Damaskus mendesak pemulihan batas wilayah sesuai posisi sebelum 8 Desember 2024 serta penegakan penuh kesepakatan pelepasan pasukan tahun 1974.

Serangan udara tentara Israel ke Pangkalan Udara Abu al-Duhur sebelumnya memicu kritik domestik tajam dari media Israel, Haaretz. Surat kabar tersebut menilai aksi militer Netanyahu berisiko memicu konflik langsung dengan Turki dan merusak stabilitas kawasan.

"Ketika kami bertanya-tanya apakah, menjelang pemilu, Benjamin Netanyahu akan memilih untuk berperang di Gaza atau Lebanon, atau mungkin memicu Tepi Barat, dia memutuskan untuk melakukan langkah di Suriah utara, memperluas front dengan Turki," tulis Haaretz dalam editorialnya.

Haaretz menilai operasi militer tersebut didasari kalkulasi politik internal jelang pemilu Israel, bukan atas dasar ancaman nyata dari Ankara.

"Israel bertindak dengan cara yang bertentangan dengan logika ini. Karena itu, Israel tidak hanya menjauhkan Suriah, tetapi juga semua pemain lain yang terlibat di sana, terutama AS," tulis Haaretz.

Kritik dari media internal Israel tersebut juga menggarisbawahi kegagalan pendekatan kekerasan dalam mencapai keamanan jangka panjang.

"Ketika Netanyahu membual tentang operasi yang sangat terarah di Suriah utara, yang berbahaya dan tidak ada gunanya, aliansi-aliansi baru sedang terbentuk di bawah hidungnya, dan Israel bukan bagian dari aliansi tersebut," tulis Haaretz.

Surat kabar tersebut meminta pemerintah Israel menghentikan penggantungan pada kekuatan bersenjata tanpa arah diplomasi yang jelas.

"Seseorang tidak dapat menciptakan keamanan dan menggagalkan ancaman hanya dengan melakukan pengeboman. Ini bukan pengganti diplomasi dan kebijakan yang dipikirkan dengan matang, sesuatu yang pada era Netanyahu telah kehilangan maknanya," tulis surat kabar tersebut.

Haaretz juga meminta pemerintah Israel mempertimbangkan masukan utusan khusus Amerika Serikat.

"Israel harus mendengarkan peringatan yang disampaikan utusan Barrack dan berhati-hati agar tidak terjerat konflik dengan Turki," tulisnya.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Al Shaibani menyatakan bahwa saluran komunikasi diplomatik dengan pihak Israel tidak sepenuhnya tertutup.

"Pintu diplomasi terbuka," ujar Asaad al-Shaibani, Menteri Luar Negeri Suriah.

Kementerian Luar Negeri Suriah telah melayangkan dua surat resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan PBB untuk memprotes pelanggaran wilayah serta tindakan perintangan proses stabilisasi pasca-tumbangnya rezim Bashar al-Assad.