Asap Karhutla Kalimantan Selimuti Tiga Negara Anggota ASEAN

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Indonesia, menembus wilayah Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina pada awal September 2026. Bencana asap lintas batas tersebut mengganggu kualitas udara hingga memicu penutupan aktivitas belajar mengajar di ratusan sekolah.

Badan Manajemen Lingkungan Filipina mencatat indeks kualitas udara di Metro Manila berada pada tingkat sangat tidak sehat akibat asap kiriman dari titik api yang berjarak sekitar 2.000 kilometer di Kalimantan. Otoritas setempat menginstruksikan warga membatasi aktivitas luar ruangan dan memakai masker berfiltrasi tinggi.

Data platform pemetaan Mapbiomas Fire menunjukkan luas karhutla di Indonesia periode Januari hingga Juni 2026 mencapai 178.232 hektare, atau sekitar tiga kali luas Singapura. Sementara itu, Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan mencatat angka 107.465,47 hektare pada periode sama.

Fisikawan atmosfer dari Universitas Filipina, Gerry Bagtasa, memaparkan ancaman sebaran polutan yang terdeteksi dari citra satelit di wilayah barat dan selatan Kalimantan.

"Kabut asap itu berbahaya karena terdiri dari partikel-partikel kecil yang dibawa oleh angin barat daya," paparnya.

Merespons situasi tersebut, Malaysia dan Brunei Darussalam sepakat membawa persoalan polusi asap lintas batas ini ke tingkat regional melalui mekanisme ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan hasil kesepakatan tersebut usai menggelar Pertemuan Konsultasi Pemimpin Tahunan bersama Sultan Brunei Hassanal Bolkiah di Bandar Seri Begawan pada Sabtu (22/08/2026).

"Kami berdua sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN sebagai pilihan terbaik. Kami telah meminta [Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan] untuk menangani masalah ini," ujar Anwar dalam konferensi pers setelah pertemuan itu.

Penghentian kelas tatap muka juga sempat diberlakukan di Sarawak, Malaysia. Warga Sarawak, Muhammad Fazli Bendaud, mengeluhkan paparan asap tebal yang terus memburuk setiap hari.

"Penduduk yang berada di Sarawak terganggu dengan asap yang semakin hari semakin menebal," ucapnya, Selasa (01/09/2026).

Dampak penutupan sekolah merugikan anak-anak di kawasan terdampak yang terpaksa beralih ke pembelajaran daring.

"Kasihan kita tengok anak-anak yang sekolahnya terpaksa ditutup," ia menambahkan.

Ia meminta seluruh pihak berwenang segera merumuskan langkah penanganan permanen agar krisis lingkungan serupa tidak berulang pada masa depan.

"Jadi kami harap ada solusi dari semua pihak supaya dapat diselesaikan dengan baik permasalahan ini. Mungkin bukan untuk masa sekarang, masa akan datang, supaya tidak terus terjadi, terjadi, dan terjadi lagi."

Di Metro Manila, penangguhan sekolah negeri memaksa orang tua membatasi aktivitas anak-anak di dalam rumah. Estela Lata, seorang ibu rumah tangga di Filipina, mengungkapkan keprihatinannya atas kesehatan kedua putrinya.

"Saya khawatir putri-putri saya akan menderita batuk dan flu akibat kabut asap, itulah sebabnya saya meminta mereka mulai memakai masker. Saya harap ini [kabut asap] akan segera berakhir," tutur Estela Lata kepada jurnalis BBC di Filipina, Virma Simonetta Rivera.

Kualitas udara yang memburuk turut berdampak langsung pada kesehatan warga di kawasan ibu kota Filipina. Victoria Lagao, seorang profesor yang tinggal di Kota Malabon, terdiagnosa menderita gangguan pernapasan.

"Awalnya saya pikir sinusitis ini disebabkan perubahan cuaca, tapi setelah pengumuman pemerintah Kota Quezon, saya tahu kalau penyakit saya dipicu oleh kabut asap..."

Pengajar universitas tersebut lantas mengimbau para mahasiswanya untuk mengambil tindakan pencegahan saat beraktivitas.

"Saya sudah menyarankan siswa saya untuk memakai masker dan tidak meninggalkan rumah jika tidak perlu. Ini adalah waktu yang tepat untuk mulai menanam pohon demi mengurangi polusi seperti sekarang," ucapnya di sela-sela kelas daringnya.

Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana, menilai eskalasi isu karhutla ke tingkat regional menunjukkan belum maksimalnya penanganan domestik.

Pemerintah Indonesia terkesan tidak mampu dan tidak mau menyelesaikan permasalahan ini, tutur Satria Unggul Wicaksana.

Menanggapi keluhan negara tetangga, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pergerakan asap karhutla sangat dipengaruhi oleh faktor arah angin secara alami.

"Arah anginnya kebetulan memang naik ke atas. Kalau seandainya arah anginnya dari sini, ini menurut teman-teman dari LH juga, ini kebakaran yang terjadi di sini juga akan masuk ke Indonesia. Karena emang asap enggak ada KTP-nya gitu," kata Raja Juli di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (01/09/2026).

Pemerintah mengklaim terus berupaya melakukan penanggulangan darat dan udara agar pencemaran tidak berlanjut.

"Jadi tetap saja akan kita akan berjuang. Semaksimal mungkin ya, kita tidak akan memberikan dampak negatif atau mudarat kepada tetangga kita," tegas dia.

Ia menambahkan bahwa kerja sama pencegahan terus dilakukan sembari mengontrol titik api di dalam negeri.

"Bahwa kemudian kita bisa jaga atau kontrol karhutla kita, asap kita, kemudian tidak terjadi, apa namanya, transboundary haze, alhamdulillah," ucap dia.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh unsur penanganan difokuskan pada perlindungan warga.

"Pak Presiden mengatakan kepada kita, fokus utama pemerintah Indonesia di dalam penanganan karhutla adalah untuk keselamatan rakyat Indonesia," kata dia.

Pemerintah mengimbau korporasi dan masyarakat untuk menahan diri tidak membuka lahan dengan metode pembakaran selama musim kemarau.

"Sekali lagi mohon dukungan ya, mohon dukungan agar September ini masyarakat kita dapat lebih teredukasi, baik yang masyarakat kecil maupun yang gede-gede, perusahaan-perusahaan gede, untuk tidak melakukan land clearing pada masa kering semacam ini, ya," tuturnya.