Aturan Dhe SDA Mundur Lagi Purbaya Sebut Ada Lobi Eksportir ke Istana

Pemerintah kembali menunda implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sektor Sumber Daya Alam atau aturan devisa hasil ekspor hingga 1 Juni 2026 mendatang. Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan bahwa penundaan yang terjadi berulang kali ini disebabkan oleh adanya lobi-lobi intensif dari para pelaku usaha komoditas yang langsung mengarah ke Istana Negara.

Kabar penundaan ini menjadi sorotan tajam mengingat kebijakan tersebut sangat dinantikan untuk memperkuat cadangan valuta asing di dalam negeri. Langkah mundur ini memicu pertanyaan besar di kalangan pelaku pasar mengenai komitmen ketegasan regulasi finansial nasional.

Sebelumnya, penundaan regulasi ini disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab rupiah melemah hari ini karena ketidakpastian arus modal masuk dari sektor komoditas utamanya. Para investor memantau ketat bagaimana cara pemerintah atasi dolar kabur ke singapura dan negara suaka pajak lainnya.

Kronologi Penundaan Aturan Devisa Hasil Ekspor

Kebijakan penahanan devisa di dalam negeri ini tercatat sudah mengalami beberapa kali pergeseran jadwal sepanjang semester pertama tahun ini. Ketidakpastian lini masa tersebut memicu spekulasi tinggi di pasar keuangan domestik.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Keuangan, berikut adalah perjalanan rencana pemberlakuan aturan DHE SDA sepanjang tahun 2026:

Banyak pihak di pasar keuangan mempertanyakan "kenapa aturan dhe mundur terus" dalam beberapa bulan terakhir ini. Menkeu Purbaya secara terbuka membeberkan dinamika di balik layar yang melibatkan para sekutu bisnis sektor penambangan dan perkebunan besar.

"Ada upaya lobi yang cukup masif dari kelompok usaha tertentu langsung ke Istana untuk meminta kelonggaran waktu dengan alasan kalkulasi arus kas korporasi," ujar Purbaya saat memberikan keterangan kepada media.

Langkah Antisipasi Jaga Stabilitas Moneter

Guna meredam sentimen negatif akibat mundurnya implementasi aturan DHE ini, pemerintah menempuh jalur alternatif untuk menjaga ketersediaan likuiditas valuta asing. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melakukan intervensi melalui pasar modal dan penerbitan instrumen utang.

Pemerintah meluncurkan beberapa strategi taktis sekuritisasi demi menambal kebutuhan cadangan devisa jangka pendek, di antaranya:

• Penerbitan Global Bond Pemerintah pada pekan ketiga Mei 2026 senilai total 3,4 miliar dollar AS.
• Penerbitan instrumen utang dalam dua mata uang yang terdiri atas 2 miliar dollar AS dan 1,25 miliar euro dengan tenor pecahan 5 tahun serta 10 tahun.
• Optimalisasi penyerapan aliran modal masuk dari investor asing di pasar sekunder dan primer.

Langkah taktis penerbitan obligasi global tersebut terbukti cukup efektif menarik sentimen positif instan. Aliran modal masuk dari investor asing dilaporkan langsung membanjiri pasar sekunder dan primer Indonesia dengan nilai total mencapai hampir Rp 2 triliun lebih.

Kendati aliran modal portofolio jangka pendek mulai masuk, pengamat ekonomi menilai penahanan DHE secara struktural tetap menjadi solusi jangka panjang yang mutlak diperlukan. Penegakan hukum yang tegas terhadap eksportir komoditas besar menjadi kunci utama optimalisasi pendapatan negara terlepas dari adanya lobi-lobi politik.

Informasi mengenai kebijakan fiskal dan moneter ini bersumber dari laporan resmi kementerian. Perkembangan regulasi dan nilai tukar dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar finansial global.

Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia kini tengah mematangkan sistem pengawasan terintegrasi agar tidak ada lagi celah pelarian dana saat aturan resmi berlaku per 1 Juni. Pengetatan regulasi ini diharapkan dapat memaksa para eksportir menempatkan dana hasil bumi mereka di perbankan dalam negeri secara berkelanjutan.