Bapenda Tingkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Melalui Penempelan Stiker

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di beberapa wilayah mengintensifkan penelusuran dan penempelan stiker pemberitahuan pada kendaraan yang belum melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Juli 2026.

Langkah penagihan aktif ini dilakukan oleh petugas penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Jawa Barat serta melalui program Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat (Gadis Pantura) di Jawa Tengah. Namun, tindakan penempelan surat pemberitahuan di ruang publik seperti area pasar sempat memicu kritik dari masyarakat karena dinilai terlalu agresif dan kurang berempati terhadap kondisi ekonomi warga.

Di Sukoharjo, Jawa Tengah, sebuah sepeda motor berpelat nomor AD 6051 K menjadi viral di media sosial setelah ditempeli stiker bertuliskan "Belum Lunas Pajak Kendaraan Bermotor" pada Rabu (8/7/2026). Menanggapi kehebohan tersebut, pihak Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sukoharjo menyatakan bahwa penempelan tersebut merupakan bagian dari penegakan disiplin rutin oleh tim gabungan di instansi pemerintah, sekolah, dan perusahaan.

"Betul, itu terkait kegiatan Gadis Pantura (Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat), yang merupakan program dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah," kata Upi, sapaan akrab Luh Ika Palupi, Kasubbag Tata Usaha UPPD Sukoharjo saat dikonfirmasi TribunSolo.com pada Kamis (9/7/2026).

Upi menjelaskan bahwa tim gabungan secara berkala memeriksa status administratif kendaraan dinas maupun milik pegawai di berbagai lokasi. Jika ditemukan adanya keterlambatan pembayaran, petugas akan menempelkan label sebagai media pemberitahuan persuasif agar pemilik segera melunasi kewajibannya.

"Prosesnya, tim gabungan secara rutin menyambangi instansi pemerintah, sekolah, maupun perusahaan untuk mengecek secara langsung status pajak kendaraan bermotor milik dinas maupun pegawai," jelas Luh Ika Palupi.

Setelah stiker tersebut viral, pemilik sepeda motor langsung merespons dengan melakukan pelunasan ke kantor Samsat setempat.

"Untuk kendaraan yang sempat viral tersebut, pajaknya sudah dibayar dan sudah lunas. Karena itu, pemilik kendaraan sudah diperbolehkan melepas label yang sebelumnya ditempeli oleh petugas," ujar Luh Ika Palupi.

Sementara itu, skema penelusuran objek pajak kendaraan juga diterapkan di Jawa Barat melalui petugas penelusuran KTMDU. Berdasarkan informasi dari situs resmi Bapenda Jawa Barat yang dilansir oto.detik.com dan otomotif.kompas.com, masyarakat diminta tidak panik atau khawatir apabila didatangi oleh petugas ke rumah karena penelusuran ini bertujuan memperbarui basis data dan memverifikasi validitas kepemilikan.

"Kedatangan petugas penelusuran KTMDU bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan sebagai bagian dari upaya memperbarui data kendaraan dan meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor," demikian dikutip dari Bapenda Jawa Barat.

Petugas di lapangan mengemban misi edukasi agar pemilik kendaraan memahami pentingnya melakukan registrasi ulang STNK serta membayar pajak tepat waktu demi ketertiban administrasi.

"Petugas penelusuran KTMDU memiliki tugas melakukan pendataan dan verifikasi terhadap kendaraan yang belum melakukan registrasi ulang atau belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor," tulis keterangan Bapenda Jawa Barat.

Dalam pelaksanaannya, warga diharapkan menyambut baik kunjungan tersebut dengan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai status kendaraan mereka.

"Petugas memberikan penjelasan mengenai registrasi ulang kendaraan, mengedukasi pemilik kendaraan tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu, serta memastikan data kepemilikan kendaraan tetap akurat," sebut keterangan resmi Bapenda Jawa Barat.

Bapenda Jawa Barat menegaskan kembali komitmennya agar penataan administrasi kendaraan ini berjalan transparan dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

"Sebaliknya, masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang benar agar data kendaraan tetap valid dan administrasi kendaraan bermotor berjalan tertib," pungkas keterangan Bapenda Jawa Barat.