BGN Batasi Pertemuan Mitra dan Percepat Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan berangka stunting tinggi sekaligus membatasi akses pertemuan mitra kerja di ruang Kepala BGN pada Rabu (29/7/2026) di Jakarta.

Langkah penataan pelayanan publik dan transparansi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dilakukan guna mencegah potensi fitnah serta memastikan penyaluran gizi tepat sasaran. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 40 persen atau 116 juta penduduk Indonesia pada kuintil bawah masih mengalami defisit kalori dan protein.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan komitmen lembaga untuk mengalihkan seluruh urusan pelayanan dan aduan masyarakat ke Pusat Pelayanan Terpadu yang ditetapkan sebagai zona hijau resmi.

"Ini menunjukkan komitmen sebagaimana sudah saya sampaikan di awal-awal dulu. Kita ini maunya terang benderang, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang gelap-gelap, semuanya harus terang benderang," kata Sudaryono, Kepala BGN.

Pusat Pelayanan Terpadu difungsikan sebagai area terbuka untuk menerima masyarakat, sementara ruang pejabat dikategorikan sebagai zona merah yang melarang pertemuan khusus demi menjaga independensi.

"Maka Pusat Pelayanan Terpadu itu adalah zona hijau namanya, jadi semua orang diterima di tempat itu. Zona hijau di mana orang boleh ketemu sama orang di tempat itu," ucap Sudaryono, Kepala BGN.

Larangan pertemuan langsung di ruang kerja personal diberlakukan ketat kepada para mitra kerja dan pemasok bahan pangan.

"Kalau ada zona hijau, maka ada namanya zona merah. Zona merah itu misalnya seseorang yang berkepentingan itu ketemu dengan pejabat dengan kepentingan dia, itu nggak boleh, ya. Jadi segala aduan, segala hal yang memang perlu dibicarakan harus dibicarakan secara resmi," tambah Sudaryono, Kepala BGN.

Pembatasan ini diambil untuk menghindari tuduhan atau asumsi negatif publik terhadap jajaran BGN.

"Saya pribadi membatasi orang-orang yang barangkali dia punya dapur, dia mitra, dia supplier-lah, dia entah apalah begitu, saya membatasi untuk tidak saya terima di ruangan saya. Sekali lagi, belum tentu kalau saya terima itu kemudian saya bicara hal-hal yang tidak etis. Tapi kalau saya terima, itu membuat orang menduga-duga, jadilah yang namanya fitnah gitu," jelas Sudaryono, Kepala BGN.

Pengawasan ketat ini bertujuan untuk menjaga integritas kelembagaan dari isu yang tidak diinginkan.

"Jadi saya daripada menjadi diduga-duga oleh orang, apalagi diduga-duga oleh publik, diduga-duga oleh netizen, diduga-duga oleh masyarakat dan itu diduga-duganya adalah diduga-duga yang negatif, lebih baik itu kita hindarkan," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Instruksi ini diteruskan hingga ke seluruh tingkatan pejabat eselon BGN untuk menutup jalur komunikasi informal.

"Saya ingin, saya bersama dua waka saya berkomitmen dan kami membawa budaya ini sampai ke level bawah. Di level eselon 1, eselon 2, dan seterusnya, saya larang dengan keras menerima pihak-pihak yang berkepentingan secara gelap-gelap, diam-diam. Semuanya harus direspons dengan cara yang proper, yang baik ya," imbuh Sudaryono, Kepala BGN.

Di sisi lain, BGN memprioritaskan pembukaan dapur SPPG di wilayah dengan tingkat masalah gizi berat seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur.

"Kami, di rapat ini sudah dipaparkan Kemenkes, daerah-daerah mana yang memang memerlukan sentuhan butuh gizi segera, dimana angka stuntingnya tinggi. Maka kami akan memprioritaskan. Berdasarkan data ini, kita cek, dapur yang sudah dibangun, segera kami bisa dioperasionalkan," kata Sudaryono, Kepala BGN.

Fokus pengoperasian dapur gizi disesuaikan dengan peta wilayah prioritas nasional.

"Jadi sudah ada merah-merah, ada Papua, NTT, termasuk daerah di pulau-pulau lain, Sumatera. Itu daerah-daerah yang sangat butuh sentuhan gizi langsung kepada masyarakat, kepada anak2 kita," kata Sudaryono, Kepala BGN.

BGN juga menyiapkan sistem pemantauan digital berupa portal informasi untuk menjamin akuntabilitas penyaluran makanan.

"Itu kami siapkan sebagai transparansi, termasuk alamat SPPG dan kepala SPPG-nya siapa," kata Sudaryono, Kepala BGN.

Sistem ini dirancang guna mencegah kesalahpahaman informasi terkait menu makanan di media sosial.

"Jangan sampai ada yang timbul-timbul interpretasi berbeda-beda dan diupload di media sosial jadi misleading. Jadi kami menyiapkan itu. trust is good, control is better, memastikan semua tim dapur memastikan gizi cukup, menu bagus, diterima dengan baik oleh penerima manfaar secara kualitas dan kuantitasnya bisa dipertangungjawabkan," kata Sudaryono, Kepala BGN.

Terkait kondisi pemenuhan gizi nasional, BGN mencatat puluhan juta warga masih mengalami kekeringan asupan makanan dasar.

"Jadi sebanyak kurang lebih 40% penduduk Indonesia yang berada di kuintil 1 dan kuintil 2, itu mengalami kekurangan kalori dan protein," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Kekurangan nutrisi ini dinilai sebagai realita konkret yang memerlukan penyelesaian cepat.

"Mohon maaf, kasarnya kurang makan. Ini menyedihkan, tapi ini realita yang juga harus kita menghadapi bahwa 40% itu kira-kira 116 juta, 116 juta orang kita itu kemudian kurang makan, atau kasarnya lapar. Jadi yang dimakan lebih sedikit daripada aktivitas dia.

Ini satu realita. Ini saya dapat datanya dari Kementerian Kesehatan," kata Sudaryono, Kepala BGN.

Terkait dengan laporan tunggakan senilai Rp1,6 triliun kepada mitra, BGN menyatakan proses pembayaran menunggu penyelesaian audit.

"Mengenai utang, ini, tunggakan lah bukan utang ya, tunggakan ini ranah dari auditor, sedang diaudit, manakala clean and clear, ya saya kira dibayar. Saya nggak ada 'oh yang ini mesti kubayar sendiri', nggak bisa, ya saya nggak mau itu. Semuanya trust in system (percaya kepada sistem yang berlaku), ya. Tidak trust in person," kata Sudaryono, Kepala BGN.

Proses audit dilakukan sesuai mekanisme kelembagaan yang melibatkan unsur BPKP.

"Bu Waka (Wakil Kepala BGN) saya, Bu Arumsari adalah kiriman dari BPKP, saya kira beliau yang in charge. Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar, sesuai dengan mekanisme, yang mana itu yang kita selesaikan. Saya kira no issue, nggak ada masalah," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Kecepatan penanganan administrasi menjadi faktor penting mengingat target program merupakan kelompok rentan.

"(Terkait) yang tenggat waktu itu masalahnya begini, kenapa kok dikasih waktu? Masalahnya kan tidak bisa lama-lama. Ya, anak-anak yang membutuhkan itu tidak bisa disuruh nunggu lama.

Ibu-ibu hamil itu nggak bisa nunggu, 'ibu hamilnya diperpanjang ya, jangan 9 bulan kalau bisa', nggak bisa. Butuhnya sekarang," tutur Sudaryono, Kepala BGN.

BGN memfokuskan penyelesaian kendala operasional agar program MBG berjalan secara konsisten.

"Jadi ini kami ini selalu mengatakan ibaranya kompetitor utama kami ini adalah waktu. We are racing against time. Jadi kita sedang berlomba dengan waktu, bagaimana semua persoalan bisa kita selesaikan segera satu persatu, beres-beres-beres-beres-beres sehingga kita bisa jump in kepada materi-materi lain yang memang.. kita ini kan nggak cukup mengurusi begini-begini saja ya. Urusan kita besar, banyak dan banyak sekali orang yang sangat berharap dengan kiprah dan kinerja kita," pungkas Sudaryono, Kepala BGN.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa penanganan masalah gizi menjadi kunci utama penyelesaian berbagai tantangan kesehatan nasional.

"Di mata Kementerian Kesehatan, masalah gizi adalah salah satu masalah utama kesehatan. Jadi kalau program ini berhasil, banyak sekali masalah kesehatan yang bisa diselesaikan," ujar Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Selain ketimpangan asupan gizi kurang, Kemenkes mencatat adanya dinamika gizi berlebih pada kelompok usia tertentu di wilayah perkotaan.

"Hasil cek kesehatan gratis kita sudah keluar, sampai dengan SMA itu sebagian besar anak-anak gizi kurang. Ada catatan sedikit, gizi yang lebih juga ada, terutama kalau SMA ke atas dan dewasa di perkotaan. Gizi yang lebih itu juga tidak baik, ya, tapi sebagian besar masih gizi yang kurang," terang Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.