BGN Fokus Aktivasi Dapur MBG dan Gandeng Mitra di Daerah 3T

Badan Gizi Nasional memfokuskan pengaktifan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di kawasan dengan prevalensi stunting tinggi, sekaligus menggandeng Tim Ekspedisi Patriot untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar pada Rabu (5/8/2026) di Jakarta.

Langkah penanganan masalah gizi ini memanfaatkan integrasi data milik Kementerian Kesehatan untuk menentukan lokasi penetapan prioritas intervensi serta pengoperasian fasilitas dapur baru.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan bahwa pemetaan penerima manfaat di tingkat sekolah dilakukan secara presisi menggunakan basis data yang tersedia.

"Data di Kementerian Kesehatan ini top luar biasa. Jadi CKG, kemudian pelibatan data mendata di mana stunting itu ada semua," kata Kepala BGN Sudaryono di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2026).

Pihaknya melakukan sinkronisasi data internal guna memastikan ketersediaan sarana pendukung di lapangan sebelum memulai operasional distribusi.

"Termasuk anak sekolah itu, misalnya dia bagian yang di data stunting atau tidak, kemudian dapat MBG atau tidak, ada datanya," sambungnya.

Upaya pemerataan layanan dilakukan melalui integrasi fasilitas yang sudah ada maupun pembangunan sarana baru di lokasi strategis.

"Kami overlay dengan data kami (BGN), apakah di situ ada dapur? Kalau sudah ada maka kami segera aktivasi," kata Sudaryono.

Prioritas kerja instansi tersebut kini diarahkan pada wilayah yang mencatatkan tingkat kerentanan gizi paling krusial.

"Dalam waktu-waktu minggu ini, hari dan minggu ke depan, kami fokus bagaimana mengaktivasi dapur yang berada di wilayah yang kondisi stuntingnya tinggi dan tinggi sekali," sambungnya.

Selain fokus pada wilayah pemetaan stunting, penguatan operasional di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dilanjutkan melalui kemitraan strategis bersama 1.200 personel Tim Ekspedisi Patriot, khususnya untuk penempatan di wilayah Papua.

Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN Sitti Aida Adha Taridala menegaskan penempatan tenaga pengabdian tersebut berfokus pada daerah yang membutuhkan penanganan gizi intensif.

"Saya tahu informasi bahwa ada sekitar 1.200 peserta yang akan bekerja di Papua. Program ini sangat tepat menempatkan para peserta Tim Ekspedisi Patriot di Papua, sebagaimana Badan Gizi Nasional juga memprioritaskan intervensi di daerah dengan prevalensi stunting dan masalah gizi yang masih tinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (4/8/2026).

Sitti Aida menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan intervensi gizi nasional ini memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen kementerian, instansi pemerintah daerah, dan akademisi.

"Program Makan Bergizi Gratis tidak mungkin terlaksana tanpa kolaborasi, sinergi, dan kerja sama yang baik dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya," ujarnya.

Seluruh proses dari pengadaan bahan baku lokal hingga pembagian makanan dijadikan bahan kajian guna meningkatkan efektivitas kebijakan di masa mendatang.

"Dari awal sampai akhir, semua tahapan dapat menjadi bahan kajian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahlian masing-masing. Badan Gizi Nasional terus menunggu masukan untuk menjadi bahan perbaikan implementasi program," kata Sitti Aida.

Untuk mengawal keberlanjutan program dan menerima aspirasi publik, BGN juga merencanakan pembentukan forum diskusi berkala bersama para pakar, ahli gizi, hingga pelaku industri katering.

"Banyak masukan kami terima, mulai porsi, 3T, keamanan pangan, hingga pelibatan ahli gizi. Diskusi ini memberi banyak insight untuk penyempurnaan Program MBG," kata Sudaryono saat konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.

Grup diskusi tersebut dibentuk agar evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi makanan dapat berjalan berkelanjutan.

"Rencana kami akan membuat semacam grup diskusi agar pembahasannya tidak hanya sekali hari ini. Kami ingin terus mendapatkan input sehingga output-nya adalah perbaikan program yang semakin baik, semakin prima, dan sesuai dengan yang kita harapkan," ujar Sudaryono.

Keterbukaan terhadap saran eksternal dinilai menjadi fondasi utama dalam membenahi seluruh skema penyaluran gizi nasional.

"Saya sebagai Kepala BGN membuka diri untuk mendapatkan masukan dari siapa pun, termasuk para ahli dan pelaku industri katering. Kami ingin memperoleh banyak insight agar bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang memang diperlukan ke depan," ucapnya.

Sudaryono menekankan keberlanjutan sinergi lintas sektor demi menjaga keamanan dan manfaat bantuan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Kolaborasi berkelanjutan menjadi kunci agar pelaksanaan Program MBG semakin berkualitas, aman, dan tepat sasaran. Manfaatnya harus optimal bagi seluruh masyarakat," kata Sudaryono menegaskan.

Di samping keterbukaan masukan, evaluasi ketat tetap diberlakukan pada unit pelaksana yang terbukti melanggar ketentuan operasional.

"Masukan tersebut dapat berasal dari para ahli, chef, hingga pelaku industri katering," ujar Sudaryono di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.

Sanksi tegas telah dijatuhkan berupa penutupan permanen terhadap 833 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai wilayah Indonesia.

"Terdiri atas 98 (SPPG) di wilayah 1 Sumatra, 311 (SPPG) di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3 ada 424 (SPPG) dengan total 833 (SPPG diberhentikan permanen)," ujar Kepala BGN Sudaryono di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.

Penghentian operasional fasilitas yang melanggar ketentuan kali ini dilakukan tanpa skema kompensasi pembayaran dari pemerintah.

"Dapur yang di-suspend kali ini bukan kaya yang lalu kan di-suspend tapi tetap dibayar. Kalau ini di-suspend, tutup, dan gak dibayar," tegas Sudaryono.

Khusus di kawasan Papua Pegunungan, program MBG dikelola melalui 13 unit SPPG yang melayani sekitar 3.500 hingga 7.000 porsi makanan per unit bagi anak sekolah, ibu hamil, serta ibu menyusui.