Pemerintah Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tetap Berjalan dan Dievaluasi Menyeluruh

Pemerintah menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan meskipun menghadapi berbagai dinamika dalam pelaksanaannya. Program ini tetap berjalan demi memenuhi kebutuhan gizi generasi muda.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan disetop di Jakarta, Minggu (14/6/2026). Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dinilai penting.

Program MBG difokuskan untuk meningkatkan kesehatan, kecerdasan, hingga menurunkan angka stunting pada generasi muda. Badan Gizi Nasional (BGN) tetap menjalankan program ini sambil terus mengevaluasi dan membenahi tata kelolanya.

“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?” ujar Qodari, Minggu (14/6/2026).

Evaluasi Operasional Satuan Pelayanan Gizi

Pemerintah mengakui adanya tantangan dalam menurunkan gagasan menjadi program operasional di lapangan. Dinamika tersebut dinilai wajar terjadi dalam implementasi kebijakan baru berskala nasional.

“Jadi begini, program apapun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” tutur Qodari, Minggu (14/6/2026).

Kendala operasional yang muncul tidak menjadi alasan untuk menghentikan program. Langkah penataan kini diambil oleh Kepala BGN Nanik S Deyang demi efektivitas program.

“Pada hari ini yang belum operasional itu di-stop dulu. Jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu,” jelas Qodari, Minggu (14/6/2026).

Penataan ini menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi. Langkah tersebut diambil agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran.

Aspek Penataan Tata Kelola MBG

Keberadaan MBG diklaim telah membantu pemenuhan gizi kelompok rentan, termasuk anak sekolah. Kini, evaluasi menyeluruh tengah dilakukan pemerintah yang mencakup berbagai aspek krusial.

“Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi,” papar Qodari, Minggu (14/6/2026).

Evaluasi menyeluruh ini dilakukan untuk merespons dinamika sosial, termasuk tuntutan dari kelompok mahasiswa terkait tata kelola anggaran negara.

Sebelumnya, penghentian program MBG menjadi salah satu fokus tuntutan utama saat BEM Universitas Indonesia (UI) dan sejumlah mahasiswa lainnya menggelar demo di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026) lalu.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan resmi yang ditujukan langsung kepada pemerintah demi perbaikan kebijakan nasional.

• Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
• Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
• Menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
• Menghentikan militerisme di ranah sipil.
• Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.

Pemerintah melalui Istana menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program operasional MBG demi efisiensi anggaran negara ke depan.