BGN Hentikan MBG ke 1.653 Sekolah dan Prioritaskan Wilayah 3T

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 1.653 sekolah, mayoritas sekolah swasta bertaraf internasional, satuan pendidikan bermitra dengan institusi nasional atau internasional, serta sekolah yang mandiri secara keuangan tanpa bergantung pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk memetakan lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia.

"Mayoritas dari 1.653 yang kami keluarkan dari daftar penerima manfaat adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang bekerjasama dengan institusi internasional maupun nasional, dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansial, tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS," ujar Sudaryono, Jumat (11/9/2026).

Dari total satuan pendidikan, lebih dari 340.000 sudah menerima MBG, sementara sekitar 240.000 lainnya belum terlayani dan akan menjadi bagian dari tahapan perluasan.

"Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan layanan program MBG, artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG," jelas Sudaryono.

BGN akan mengalihkan jatah MBG dari sekolah yang dicoret untuk perluasan layanan ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi. Maluku dan Papua menjadi prioritas, dengan sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut belum terlayani.

"Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali," ujar Sudaryono.

"Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani," tambahnya.

Untuk mendukung perluasan, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap di wilayah prioritas, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah.

"Kami akan segera membuka SPPG di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur," kata Sudaryono.

"Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti bisa berjalan dengan aman, efisien, dan tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi Prof Tjandra Yoga Aditama menanggapi imbauan BGN agar guru mencicipi MBG sebelum diberikan ke siswa. Ia menilai hal tersebut tidak tepat.

"Di Jepang, guru makan bersama murid untuk mengajarkan budaya makan yang sehat. Bukan guru mencicipi dulu sebelum diberikan ke anak," ujar Tjandra.

"Tapi jangan pula gurunya dijadikan orang yang harus mencoba dulu. Nanti kalau kenapa-kenapa, biar gurunya duluan yang kena. Saya kira itu bukan hal yang tepat," tuturnya.

Sudaryono menegaskan, pencicipan MBG tidak hanya dilakukan guru, tetapi juga kepala dapur, pengawas gizi, dan Asisten Lapangan (Aslap) sebelum makanan dibagikan.

"Dari barang itu sudah matang, dicicipi. Disisihkan. Sebelum ini, kepala dapurnya nyicipi.

Pengawas gizi nyicipi. Kemudian aslapnya nyicipi," jelas Sudaryono.

"Setibanya di sekolah, ada PIC sekolah yang juga diminta mencicipi. Setelah itu baru dibagikan kepada siswa dan guru. Tujuannya adalah edukasi," tambahnya.