BI dan ASPI Meluncurkan Kartu Kredit Indonesia Berbasis GPN

Sistem pembayaran domestik kini memiliki instrumen baru setelah Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional (ASPI) resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI), dilansir dari Detik Finance.

Skema pemrosesan menjadi pembeda utama KKI dari penyedia kartu kredit internasional seperti Visa dan Mastercard. Seluruh transaksi KKI diproses di dalam negeri melalui infrastruktur Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sedangkan Visa dan Mastercard masih menggunakan jaringan luar negeri.

Penggunaan skema pemrosesan lokal ini memberikan ruang lebih luas bagi para pelaku usaha untuk bergabung dalam ekosistem digital nasional sekaligus menjadi opsi fasilitas kredit pendukung konsumsi masyarakat.

"Kehadiran instrumen ini memperkuat ekonomi keuangan digital nasional melalui peningkatan efisiensi transaksi, perluasan inklusivitas penyelenggara dan pengguna, serta penguatan daya saing pelaku usaha," tulis BI dalam keterangan di situs resminya, dikutip Rabu (19/8/2026).

Pengguna dapat memanfaatkan KKI untuk kebutuhan harian karena instrumen ini terhubung dengan QRIS, baik menggunakan metode pindai (scan) maupun Tap. Sebaliknya, Visa dan Mastercard belum terintegrasi secara langsung dengan QRIS dan masih mengandalkan mesin EDC fisik.

Data hingga Juni 2026 mencatat pengguna QRIS telah menembus 65,77 juta orang, termasuk 6,23 juta pengguna baru sepanjang periode Januari-Juni 2026. Penetrasi ini didukung oleh 44,86 juta merchant, dengan 96,68% di antaranya merupakan UMKM.

"Komposisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran tidak hanya dimanfaatkan usaha berskala besar, tetapi juga menjangkau pelaku usaha mikro dan kecil secara luas," papar BI.

Saat ini sudah ada delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang menerbitkan KKI, yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Mega, serta BSI untuk opsi pembiayaan syariah.

"Ke depan, Kartu Kredit Indonesia akan terus dikembangkan, baik dari sisi fitur maupun layanan," terang BI.