BI Perluas Akses Kartu Kredit Indonesia ke Masyarakat Umum

Masyarakat umum dan pelaku usaha korporasi kini dapat memanfaatkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen ritel sebagai alternatif pembayaran deferred payment domestik usai resmi diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Pengembangan instrumen pembayaran ini ditujukan untuk memperluas akses kredit masyarakat sekaligus mendorong efisiensi transaksi di dalam negeri.

"Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk menopang konsumsi masyarakat," kata Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti.

Sebelum diperluas ke segmen ritel individu dan korporasi, KKI hanya diperuntukkan bagi satuan kerja pemerintah pusat serta daerah guna mendukung transaksi belanja negara. Layanan ini tersedia dalam opsi konvensional maupun syariah melalui Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) penerbit.

Proses pengembangan KKI melibatkan BI bersama ASPI dengan dukungan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), PJP penerbit, dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP).

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy, menjelaskan bahwa instrumen ini dihadirkan secara bertahap.

"Pada tahap awal, yaitu hari ini 17 Agustus 2026, Kartu Kredit Indonesia diterbitkan dalam bentuk kartu digital sebagai sumber dana transaksi QRIS. Transaksi bisa dilakukan dengan QRIS Scan ataupun QRIS Tap," kata Rizaldy.

Penggunaan awal KKI digital terhubung langsung dengan ekosistem QRIS, seperti QRIS Merchant Presented Mode (MPM), QRIS Customer Presented Mode (CPM), dan QRIS TAP. Tahap berikutnya akan mencakup fasilitasi transaksi online payment serta penerbitan kartu fisik untuk transaksi offline.

Sebanyak tujuh PJP bertindak sebagai penerbit awal (first mover), yaitu BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, dan Bank Mega, disusul BSI sebagai PJP next mover.

Langkah perluasan ini dirancang sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan visi Asta Cita Pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.