BNPB Laporkan 11.925 Rumah Rusak Akibat Gempa di NTT

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada 11.925 rumah rusak akibat gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan kerusakan terparah di Kabupaten Nagekeo, Manggarai Barat, dan Ngada, seperti disampaikan pada 18 Agustus 2026.

Rincian kerusakan rumah menurut data BNPB sebanyak 5.516 unit rusak berat, 1.916 unit rusak sedang, dan 4.493 unit rusak ringan, dilansir dari Detikcom pada 19 Agustus 2026.

Pemerintah menyiapkan bantuan perbaikan rumah bagi yang terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan bahwa rumah rusak ringan mendapat bantuan Rp 15 juta, sedangkan rusak sedang mendapat Rp 30 juta.

"Rusak ringan akan menerima 15 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah," ujar Suharyanto saat meninjau Puskesmas Riung, Ngada.

Untuk rumah rusak berat, pemerintah menawarkan dua opsi: dana tunggu hunian sebesar Rp 600 ribu untuk menyewa rumah, atau tinggal di hunian sementara sebelum pindah ke hunian tetap yang disiapkan.

"Yang rusak berat misal rumahnya hancur akan dibangunkan hunian sementara untuk tempat tinggal sambil menunggu hunian permanen, hunian tetap dibangun atau diberikan dana tunggu hunian," tambah Suharyanto.

Suaharyanto menegaskan bahwa pendataan dan verifikasi kerusakan rumah dilakukan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah, pemerintah daerah, dan BPBD agar bantuan tepat sasaran serta menghindari data ganda.

"Pendataan harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi kerusakan rumahnya. Karena itu, sinergi seluruh unsur di daerah sangat penting agar proses ini berjalan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan akan membangun hunian tetap di lokasi bencana NTT dalam waktu dekat.

"Saya tahu ini masih dalam masa tanggap darurat, tapi kita juga seperti di Sumatera. Saat tanggap darurat, kita juga sudah membangun. Bekerjasama membangun hunian tetap," kata Maruarar.

Maruarar juga menyebut telah melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena untuk percepatan pembangunan hunian tetap.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nusron Wahid menyebut pemerintah akan menyediakan lahan untuk hunian tetap dan hunian sementara di NTT.

"Setiap ada huntap maupun huntara (hunian sementara), pasti kita akan menyediakan lahan yang available di sana. Ya kan karena sekali lagi, hak dasar rakyat, membutuhkan tempat tinggal," ujar Nusron.

Namun, Nusron menegaskan saat ini fokus pemerintah masih pada pencarian korban dan bantuan bagi pengungsi, sementara penyediaan lahan dan pembangunan huntap akan dilakukan dalam dua bulan mendatang.