BPJS Kesehatan Meluncurkan NADI JKN Pembayaran Iuran Bertahap

Skema penabungan iuran secara bertahap resmi diperkenalkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui peluncuran Program Menabung demi Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (NADI JKN) di Jakarta pada Selasa (4/8/2026). Inovasi tersebut menyasar peserta sektor informal dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) berpenghasilan tidak tetap agar mampu menjaga status kepesertaan aktif tanpa terbebani pembayaran langsung bulanan.

Tercatat sebanyak 54 juta dari total 285 juta peserta BPJS Kesehatan saat ini berstatus tidak aktif akibat kendala penunggakan iuran. Skema penyisihan dana harian maupun mingguan ini dirancang khusus untuk mempermudah kelompok pekerja harian seperti pengemudi ojek daring, petani, hingga nelayan dalam memenuhi kewajiban iuran kelas III sebesar Rp35 ribu per bulan.

"BPJS sekarang anggotanya sudah 285 juta jiwa. Tetapi sayangnya sebesar 54 juta masih belum aktif. Ke depan meningkatkan kepesertaan aktif menjadi sangat penting, termasuk mengumpulkan iuran," beber Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.

Ia menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi para pekerja informal dalam menyisihkan pendapatan bulanan secara sekaligus.

"Kalau kita menghadapi rekan-rekan kita yang bekerja tiap hari mencari penghasilan, contohnya teman-teman ojol, penghasilannya harian. Ini menjadi kesempatan kita membantu mereka membayar iuran dengan cara mencicil, menabung harian," katanya.

Pria yang akrab disapa Pujo tersebut menambahkan penabungan dana secara berkala memberikan jaminan perlindungan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

"Sehingga dia bisa kumpulkan sebesar Rp35 ribu untuk kelas III. Dengan menjadi peserta aktif, mereka mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan sekaligus proteksi finansial ketika jatuh sakit," lanjutnya.

Masalah ketidakaktifan peserta juga dipicu oleh kendala pembayaran menjelang tenggat waktu yang ditentukan.

"Masillh banyak peserta yang sebenarnya memiliki kemauan membayar iuran, tetapi mengalami kesulitan menyiapkan dana secara penuh ketika jatuh tempo, terutama peserta PBPU yang penghasilannya tidak tetap. Karena itu, kami menghadirkan Program NADI JKN agar peserta dapat menyiapkan dana iuran secara bertahap sesuai kemampuan," kata Pujo.

Pengembangan NADI JKN diharapkan dapat memperluas keterjangkauan perlindungan kesehatan secara nasional.

"Kami berharap implementasi NADI JKN berjalan sesuai roadmap yang telah disusun sehingga manfaatnya dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat," ujarnya.

Mekanisme penabungan diselenggarakan melalui dua skema utama, yakni digital-kolektif serta konvensional-perorangan. Pada skema digital, potongan otomatis diterapkan melalui aplikasi mitra seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang telah menaungi 3.147 mitra pengemudi terdaftar. Sementara skema konvensional memanfaatkan jaringan BUMDes, koperasi desa, dan PT Pos Indonesia.

"Kalau yang di GOTO dikasih pilihan mau harian atau delapan kali. Jadi kalau memilih delapan kali, nominalnya sekitar Rp17.500 per setoran. Tapi kalau menabung setiap hari kerja, misalnya dihitung 20 hari, sekitar Rp7.000 per hari," jelas Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto.

Ia memastikan seluruh simpanan peserta disetorkan utuh tanpa pemotongan biaya tambahan.

"Nanti akan kita sasar kelompok nelayan, petani, pekerja gig, pekerja nonformal, atau kelompok wartawan juga kalau memang berkenan," beber David.

Di tingkat regional, Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai wilayah uji coba pertama di Jawa Timur karena memiliki tingkat kepesertaan sebesar 89 persen serta keaktifan 53 persen, terendah di antara 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

"Kalau kita lihat dari 38 kabupaten/kota yang kita miliki, Banyuwangi ini adalah daerah yang cakupan dan keaktifannya paling rendah. Cakupan Banyuwangi ada di angka 89 persen dengan tingkat keaktifan 53 persen," kata Deputi Direksi Wilayah VII BPJS Kesehatan I Made Puja Yasa.

Rendahnya daya bayar masyarakat mandiri menjadi alasan utama pengenalan skema ini di daerah tersebut.

"Hampir sebagian besar peserta yang menunggak pembayaran ini karena ability to pay-nya. Jadi kemampuan bayarnya masih rendah. Program ini dihadirkan agar masyarakat lebih mudah melakukan pembayaran, sehingga mereka tidak harus langsung membayar sekaligus," terangnya.

Sistem akan memotong akumulasi saldo tabungan secara otomatis setelah jumlahnya mencukupi nilai iuran.

"Jadi mereka bisa mencicil secara harian, mingguan, sampai uang yang ditabung itu cukup untuk membayar iuran. Nanti akan ditarik secara otomatis oleh sistem," tambah Made.

Kerja sama operasional di Banyuwangi melibatkan layanan kantor pos serta aplikasi Pospay dengan setoran awal minimal Rp10.000.

"Pada saat saldonya sudah mencukupi, nanti akan didebet otomatis untuk iuran JKN-nya," kata Senior Manager PT Pos Indonesia Wilayah 5 Cecep Priadi Usman.

Dukungan penjangkauan masyarakat pedesaan disuarakan oleh pemerintah pusat guna mendorong penguatan lembaga lokal.

Implementasi tahap awal skema konvensional kini diuji coba di lima kantor cabang BPJS Kesehatan, yaitu Jakarta Selatan, Pangkalpinang, Boyolali, Banyuwangi, dan Parepare.

"Kehadiran NADI JKN merupakan bentuk keseriusan BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, peserta tidak lagi terbebani pembayaran iuran sekaligus," kata Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.