BPS Jelaskan Desil DTSEN Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bukan ukuran tunggal untuk menilai kondisi ekonomi sebuah keluarga. Desil hanya menunjukkan posisi relatif keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, bukan gambaran mutlak pendapatan atau kondisi ekonomi mereka. Menurut Amalia, keluarga dalam desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran, aset, atau kondisi sosial ekonomi yang identik karena penentuan desil mempertimbangkan banyak indikator sekaligus dengan metode Proxy Means Test (PMT).

"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi," ujar Amalia melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

"Angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," tambahnya.

Desil membagi keluarga ke dalam 10 kelompok, dari yang paling rendah (desil 1) hingga paling tinggi (desil 10) dalam hal kesejahteraan relatif. Penentuan desil tidak hanya berdasarkan penghasilan atau kepemilikan barang, tetapi juga mencakup kondisi rumah, sumber air minum, energi memasak, konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas.

DTSEN yang diperbarui terus hingga 10 Juli 2026 mencakup 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga, yang disinkronkan dari berbagai sumber administrasi, sensus, survei, serta partisipasi masyarakat. Amalia menegaskan bahwa desil berfungsi sebagai alat bantu pemerintah untuk mengidentifikasi posisi relatif masyarakat, bukan daftar otomatis penerima bantuan sosial.

"Penggunaannya selalu perlu dibaca dalam konteks program yang bersangkutan," ujar Amalia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tidak akan menambah jumlah kelompok desil, yang tetap dibagi 10 untuk mencerminkan distribusi populasi.

"Bukan (ditambah desilnya). Desil itu kan selalu sampai 10, sama seperti 0-100%. Gak mungkin 0-120%, desil 12 itu 120% nanti," kata Airlangga pada Jumat (21/8/2026).

Pemerintah masih menunggu hasil Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan BPS hingga 31 Agustus 2026 untuk mengevaluasi kembali penentuan desil dalam DTSEN.

Namun, muncul polemik karena beberapa warga merasa desil yang diberikan tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya, seperti yang diungkapkan melalui media sosial.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai desil tetap relevan untuk melihat posisi relatif masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah.

"Namun, penggunaan desil 9 dan 10 sebagai penanda kelompok masyarakat kaya berpotensi menimbulkan persoalan," kata Yusuf. Menurutnya, penentuan kelompok ekonomi atas seharusnya berdasarkan ambang pengeluaran absolut, bukan hanya posisi relatif dalam distribusi penduduk.

Yusuf mengingatkan risiko salah sasaran jika desil 9 dan 10 dijadikan batasan untuk membatasi akses BBM subsidi Pertalite, karena banyak masyarakat kelas menengah yang masuk kelompok tersebut.

Dia memperkirakan sekitar 42,9 juta orang, sebagian besar kelas menengah, berisiko kehilangan akses, sedangkan kelas atas sebenarnya hanya sekitar 1,19 juta orang. Pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Susilo Nur Aji Cokro Darsono, mengingatkan agar desil tidak dijadikan patokan mutlak kondisi ekonomi rumah tangga karena perubahan ekonomi dapat terjadi cepat.

"Desil sebaiknya tidak dianggap sebagai label mutlak kondisi ekonomi seseorang. Desil dapat menjadi alat untuk melihat posisi sebuah keluarga dalam kelompok masyarakat, tetapi tetap harus dilihat bersama kondisi lainnya. Desil adalah alat bantu penyaringan, bukan vonis," kata Susilo di Yogyakarta, Sabtu (22/8/2026). Susilo juga menekankan pentingnya pembaruan data dan perhatian pada kerentanan serta daya beli agar kebijakan sosial tidak salah sasaran.

Dia menjelaskan bahwa kesejahteraan rumah tangga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kepemilikan aset, jumlah tanggungan, jenis pekerjaan, utang, dan akses layanan dasar, yang tidak selalu tercermin hanya dari satu angka desil. Menurut Susilo, ada tiga aspek penting dalam pemetaan kesejahteraan: perbedaan daya beli antarwilayah, tingkat kerentanan ekonomi rumah tangga, dan penggunaan instrumen pengukuran yang sesuai dengan tujuan kebijakan. DTSEN menjadi basis data tunggal yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial ekonomi untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah dengan pemeringkatan masyarakat ke dalam 10 desil.

Susilo menegaskan angka desil harus menjadi pintu awal penyaringan, bukan dasar tunggal menentukan nasib keluarga karena kondisi ekonomi dapat berubah cepat dalam waktu singkat.