Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Agustus 2026, Begini Status Penerima dan Jadwal Pencairannya

Kementerian Sosial merencanakan penyaluran program Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk periode Agustus 2026. Penyaluran bantuan ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Proses pencairan dana bantuan sosial dilakukan secara bertahap melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, serta PT Pos Indonesia. Masyarakat dapat memastikan status kepesertaan dan jadwal pencairan secara mandiri melalui portal resmi yang disediakan oleh Kementerian Sosial tanpa dipungut biaya apapun.

Langkah-langkah pengecekan status penerima bansos dapat dilakukan menggunakan perangkat telepon pintar atau komputer yang terhubung ke jaringan internet. Pengecekan memerlukan data identitas kependudukan yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdaftar.

Untuk mengecek penerima manfaat, masyarakat dapat mengakses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Pengguna diminta memilih wilayah domisili mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan sesuai data kependudukan.

Setelah menentukan lokasi wilayah, masukkan nama lengkap KPM sesuai nama yang tertera di KTP. Pengguna wajib mengetikkan kode huruf acak (captcha) yang muncul pada layar untuk verifikasi keamanan sebelum melanjutkan pencarian.

Klik tombol "Cari Data" untuk memproses pencarian dalam basis data Kementerian Sosial. Sistem akan mencocokkan data yang dimasukkan dengan pangkalan data penerima bantuan sosial di wilayah yang dipilih.

Apabila data terdaftar sebagai penerima, layar akan menampilkan informasi detail mengenai nama penerima, umur, jenis bantuan (PKH atau BPNT), status penyaluran, serta periode bantuan yang disalurkan.

Rincian Besaran Bantuan Sosial PKH Berdasarkan Kategori Penerima

Program Keluarga Harapan memberikan alokasi dana bantuan yang bervariasi sesuai dengan kategori komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dalam keluarga penerima manfaat.

Penyaluran PKH dilaksanakan dalam 4 tahap selama satu tahun anggaran. Penyaluran periode Agustus masuk ke dalam tahap ketiga yang mencakup alokasi bulan Juli, Agustus, dan September.

Sementara itu, bantuan BPNT atau Kartu Sembako disalurkan dengan nilai nominal Rp 200.000 per bulan bagi setiap KPM. Dana ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar harian penerima manfaat.

Skema pencairan BPNT dapat dilakukan secara berkala dua bulan sekali senilai Rp 400.000 melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau tiga bulan sekali senilai Rp 600.000 melalui kantor pos terdekat.

Tanda dan Indikator Bansos PKH serta BPNT Segera Cair

Masyarakat dapat memantau tanda-tanda bahwa dana bansos akan segera dicairkan ke rekening penerima melalui perubahan status pada sistem informasi Kementerian Sosial.

Tanda utama adalah perubahan status pada kolom periode di situs cekbansos.kemensos.go.id menjadi "Agustus 2026" atau "Triwulan III 2026". Hal ini menandakan bahwa dana siap disalurkan.

Tanda kedua adalah update status di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang diakses oleh pendamping desa atau operator kelurahan, di mana status menunjukkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan.

Apabila SP2D berstatus "SI" (Standing Instruction), bank penyalur telah menerima instruksi untuk memindahbukukan dana bantuan ke rekening KKS masing-masing KPM.

Tanda berikutnya adalah munculnya saldo masuk pada rekening KKS saat dilakukan pengecekan melalui mesin ATM atau sarana mobile banking bank penyalur Himbara terkait.

Metode Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemensos

Pemerintah menerapkan dua mekanisme utama dalam menyalurkan dana bantuan sosial PKH dan BPNT ke seluruh wilayah Indonesia.

Bagi penerima manfaat yang pencairannya dialihkan dari PT Pos Indonesia ke Bank Himbara, proses pembukaan rekening kolektif (Burekol) dilakukan oleh bank penyalur yang ditunjuk setempat.

KPM yang diundang dalam proses Burekol wajib membawa dokumen identitas berupa KTP asli dan Kartu Keluarga asli untuk verifikasi serta penerbitan KKS baru.

Masyarakat imbau untuk tidak memberikan informasi rahasia seperti nomor PIN KKS kepada pihak lain guna menghindari tindakan penyalahgunaan dana bantuan sosial oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Apabila terjadi kendala pencairan atau ketidaksesuaian data penerima, KPM dapat berkonsultasi langsung dengan pendamping sosial di wilayah masing-masing atau menghubungi layanan pengaduan resmi Kementerian Sosial.