Danantara Benahi Dana Pensiun BUMN dengan Restrukturisasi Investasi

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melakukan pembenahan tata kelola dana pensiun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kekurangan dana hingga Rp4 triliun di PT Pos Indonesia akibat pengelolaan investasi yang kurang baik, kata COO Danantara Donny Oskaria pada 24 Agustus 2026.

Donny menjelaskan dua jenis dana pensiun BUMN, yaitu skema iuran pasti dan manfaat pasti, di mana masalah utama muncul pada manfaat pasti karena perusahaan harus menanggung kekurangan dana jika investasi tidak optimal.

"Karena itu kan esensinya adalah pengelolaan daripada investasinya. Jika pengelolaan investasinya dilakukan sembarangan, menyebabkan rencana manfaat yang diterima oleh penerima manfaat atau pensiunan itu tidak tercukupi, maka pendiri berkewajiban untuk melakukan top-up. Ini jumlahnya cukup besar," ujar Donny.

Contoh kekurangan dana hampir Rp4 triliun terjadi di PT Pos Indonesia akibat pengelolaan investasi yang tidak baik, yang harus segera ditangani agar tidak menjadi beban perusahaan.

Selain itu, Danantara telah menyelesaikan sekitar 70 persen penataan perusahaan BUMN bermasalah, dengan fokus sisa 30 persen pada sektor karya, logistik, dan dana pensiun, yang membutuhkan biaya restrukturisasi hingga Rp100 triliun, ungkap Donny.

"(30%) Yang kita sedang selesaikan itu kan adalah di karya-karya saya harapkan ini selesai. The rest is relatifly kita sudah bisa kita lakukan. Perusahaan kita sudah dalam kondisi yang cukup sehat," kata Donny.

Ke depan, Danantara mendorong skema pensiun iuran pasti untuk BUMN agar beban biaya pensiun dapat diprediksi dan dikelola lebih baik, serta menetapkan kriteria pengelola dana pensiun dan pembatasan instrumen investasi.

"Tetapi dalam jangka panjang kita sudah berpikir bahwa BUMN ke depannya itu tidak lagi akan mengutamakan manfaat pasti. Kita lebih maunya itu iuran pasti, sehingga kita bisa prediktif, kita bisa tahu berapa cost yang harus kita keluarkan untuk pensiunan," lanjut Donny.

Restrukturisasi juga mencakup penataan jaringan entitas BUMN yang telah menyusut dari ratusan anak dan cucu usaha menjadi 274 entitas terstruktur hingga pertengahan 2026, dengan target 250 perusahaan inti.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Danantara sebagai dana kedaulatan yang harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa dalam jangka panjang.

"Danantara adalah dana kedaulatan kita, Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang," ujar Prabowo.

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menambahkan bahwa investasi strategis harus dilakukan dengan disiplin dan berorientasi jangka panjang untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

"Investasi yang disiplin, terarah, dan berorientasi jangka panjang harus mampu menghasilkan nilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Pandu.

Danantara juga mempercepat pengembangan proyek hilirisasi di berbagai sektor dan memperkuat investasi pariwisata melalui kerja sama dengan Kementerian Pariwisata, bertujuan memperkuat industri nasional dan ekonomi berkelanjutan.