Pemerintah Lakukan Perampingan BUMN Jadi Sekitar 250 Entitas pada 2026

Pemerintah Indonesia memulai perampingan besar terhadap ekosistem badan usaha milik negara (BUMN) yang saat ini terdiri dari 1.074 perusahaan beserta anak dan cucunya, menjadi sekitar 250 entitas pada akhir 2026, menurut CNBC Indonesia (19/8/2026).

Target ini bertujuan mengurangi sekitar 76,7% jumlah perusahaan BUMN yang dinilai terlalu gemuk dengan duplikasi fungsi dan banyak lapisan direksi serta komisaris. Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah akhir BUMN tidak lebih dari 300 perusahaan.

Danantara Asset Management akan menentukan nasib tiap perusahaan berdasarkan kinerja keuangan, prospek industri, dan kaitannya dengan bisnis inti perusahaan induk, dengan pendekatan konsolidasi yang tidak menghilangkan seluruh kegiatan usaha maupun memutus hubungan kerja secara massal, melainkan memindahkan pegawai ke entitas yang tersisa.

Prabowo menyatakan, "Sebanyak 290 perusahaan telah ditutup atau memasuki proses penataan," dan pemerintah menargetkan lebih dari 750 perusahaan akan ditutup, dilebur, didivestasikan, atau dikonsolidasikan untuk mencapai target maksimal 300 entitas.

Proses perampingan juga telah menghasilkan penghematan biaya operasional sekitar Rp50 triliun per tahun, yang ditargetkan naik menjadi Rp70 triliun hingga akhir 2026, dialihkan untuk investasi, industrialisasi, dan pembangunan fasilitas publik.

Beberapa konsolidasi yang sedang berjalan antara lain di sektor manajemen investasi, hotel, dan logistik. Mandiri Manajemen Investasi, BNI Asset Management, BRI Manajemen Investasi, dan PNM Investment Management akan digabungkan menjadi satu perusahaan dengan dana kelolaan lebih dari Rp170 triliun per Juni 2026.

Di sektor perhotelan, 49 hotel BUMN yang tersebar akan dikonsolidasikan ke Grup PT Hotel Indonesia Natour, dan di sektor logistik, tujuh perusahaan freight forwarding digabungkan menjadi satu perusahaan sementara bernama LogisticCo.

Pemerintah mencatat perbaikan kinerja keuangan BUMN dengan laba yang meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025, serta dividen yang naik sekitar 67% menjadi Rp142,3 triliun, dan diproyeksikan mencapai Rp200 triliun pada 2026.

Prabowo menegaskan pentingnya pembenahan kualitas laporan keuangan dan wacana pembentukan pengadilan ad hoc untuk menyelidiki dugaan penyimpangan pengelolaan BUMN hingga 30 tahun terakhir.

Sejumlah BUMN mencatat pertumbuhan laba tinggi, termasuk PT Timah Tbk yang melonjak 804,7% pada semester I-2026, didukung penertiban tambang ilegal. Laba Semen Indonesia, Pupuk Indonesia, Pertamina, Pegadaian, Pelindo, dan PTPN juga meningkat signifikan.

Pemerintah juga mencatat keberhasilan pengurangan aturan distribusi pupuk yang menurunkan harga sebesar 20% dan meningkatkan volume serta ketersediaan pupuk untuk petani.

Di bidang investasi, Danantara Indonesia sangat selektif dengan kurang dari 1 persen dari lebih 1.000 proposal proyek diterima. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menyatakan investasi dipilih berdasar potensi keuntungan dan manfaat ekonomi nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja bermutu.

Danantara juga mengembangkan kemitraan strategis global, seperti investasi USD 2,5 miliar untuk joint venture pengelolaan operasi JBS di Australia dan Selandia Baru, yang dapat memperkuat ekosistem protein Indonesia melalui transfer pengetahuan dan teknologi.

Pandu menjelaskan, "Kami hanya mau berinvestasi di luar negeri kalau investasi itu membawa transfer of knowledge, transfer of technology, dan transfer of know-how. Itu penting karena kita beli otak, kita membeli IP."

Pengamat ekonomi Satria Aji Imawan menilai transformasi BUMN melalui Danantara dapat mendorong pengelolaan aset negara yang lebih profesional dan produktif serta memperkuat kontribusi ekonomi nasional.

Menurut Satria, "Laba seharusnya ditempatkan sebagai instrumen, bukan tujuan akhir, untuk memperbesar kapasitas negara dalam menggerakkan sektor riil, memperkuat daya saing nasional, dan memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas."

Ia menambahkan, model tata kelola terpusat untuk strategi dan desentralisasi dalam pelaksanaan dapat menjaga keseimbangan antara kebijakan korporasi dan fleksibilitas operasional BUMN.

Transformasi BUMN juga harus diiringi perubahan budaya korporasi, manajemen risiko yang kuat, sistem pengawasan independen, dan standar kinerja yang jelas agar BUMN kompetitif dan tetap mendukung kepentingan nasional, menurut Arief Poyuono dari Batamtoday.

Arief mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik Danantara agar terhindar dari konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan investor.

Selain itu, Danantara harus menjadi bagian dari ekosistem kebijakan ekonomi nasional dengan koordinasi yang baik agar investasi yang dilakukan berdampak positif pada pasar keuangan dan sektor swasta.

Arief menegaskan, "Danantara menghadapi tugas yang lebih besar daripada sekadar mengelola portofolio investasi. Indonesia membutuhkan transformasi ekonomi yang mampu mengubah kekayaan menjadi produktivitas, industrialisasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat."