Ratusan Massa AMPB Demo di DPR Desak RUU Perampasan Aset dan Hukum Mati Koruptor

Ratusan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mulai berkumpul di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026) pagi. Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan seperti "Rampas Aset Koruptor, Hukum Mati Koruptor" dan replika keranda mayat dengan pesan serupa.

Massa yang didominasi warga Pati, Jawa Tengah, dan pengemudi ojek online (ojol) tiba sejak dini hari. Lima armada bus dari Kabupaten Pati sudah hadir sekitar pukul 04.00 WIB. Sebagian peserta duduk lesehan di trotoar, sementara yang lain tertidur di atas tikar atau kardus.

Aksi dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB. Pihak Kepolisian mengerahkan 18.504 personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan enam zona, dengan Ring 1 Gedung DPR/MPR RI sebagai titik utama. Rekayasa lalu lintas diterapkan, dan arus kendaraan dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda atau Tol Dalam Kota.

Pimpinan DPR menerima audiensi aktivis AMPB, Supriyono alias Botok, di ruang Abdul Muis. Audiensi dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dengan kehadiran Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

"Iya, semoga aspirasi rakyat Indonesia ini direalisasikan, ya," ujar Botok.

Dalam rapat paripurna, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan perkembangan RUU Perampasan Aset. Ia menegaskan undang-undang tersebut akan disahkan paling lambat Desember 2026.

"Yang pertama saya perlu menyampaikan kedudukan regulasi dan target penyelesaian. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026," ujar Habiburokhman.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengimbau peserta demo menjaga ketertiban. Ia menekankan agar aksi berlangsung kondusif tanpa menimbulkan kericuhan.

"Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR," kata Puan.

Selain AMPB, kelompok lain seperti AMDB, GERAM, dan RMP4 juga ikut dalam aksi. GERAM membawa 10 tuntutan terkait demokrasi, ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan, sementara RMP4 mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Polemik rekening Botok yang sempat diblokir Bank Mandiri juga menarik perhatian. Setelah klarifikasi Polda Metro Jaya, rekening tersebut dipulihkan pada Rabu (26/8/2026). Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imannudin menyatakan langkah penundaan transaksi dilakukan untuk melindungi data pribadi pemilik rekening dan donatur.

"Hal ini kami lakukan tentunya dalam rangka menjaga dan memberikan perlindungan, baik itu kepada pemilik akunnya maupun kepada para donatur," ujar Iman.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan memastikan rekening Botok akan segera diaktifkan kembali. Ia menanggapi permintaan maaf atas polemik tersebut dan menegaskan bank akan terus memberikan pelayanan terbaik.

"Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akan selalu memegang amanah daripada nasabah dan masyarakat dengan baik," kata Riduan.