Partai Demokrat Bantah PDIP Soal Ketidakpuasan AHY terhadap Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat menepis tafsiran PDIP bahwa pidato Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan yang bersifat sementara mencerminkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf menyebut hal tersebut hanya persepsi PDIP.

Menurut Dede Yusuf, ia belum pernah mendengar adanya ketidakpuasan AHY terhadap internal pemerintahan. Ia menekankan bahwa pidato AHY justru menegaskan dukungan penuh Partai Demokrat kepada pemerintahan Prabowo.

"Belum pernah mendengar saya (AHY tidak puas di internal Prabowo). Setahu saya tidak ada, itu kan persepsi Bang Deddy (Ketua DPP PDIP) saja," ujar Dede Yusuf, Senin (9/9/2026).

Dede menambahkan bahwa setiap pihak berhak memiliki sudut pandang masing-masing, tetapi Partai Demokrat tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo. Ia juga menegaskan bahwa pidato AHY tidak berkaitan dengan peta jalan menuju Pemilu Presiden 2029.

"Tidak apa, semua boleh memiliki sudut pandang masing-masing, tapi sudah jelas, dalam pidato Ketum AHY menjelaskan bahwa kita mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Program kerakyatan yang bermanfaat terus kita kawal, yang belum sempurna kita bantu," ucap Dede Yusuf.

"Jadi sudah jelas kita adalah bagian dari pemerintahan Prabowo yang siap memberikan masukan dan solusi bagi kebaikan bangsa. Tidak ada kaitan sama sekali dengan peta 2029," ujarnya.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai pernyataan AHY soal kekuasaan yang tidak selamanya bisa dimaknai secara normatif maupun politik. Menurutnya, pidato AHY bisa menjadi pesan kepada koalisi atau institusi pemerintahan.

"Menurut saya, pernyataan AHY 'bahwa kekuasaan tidak selamanya dan berbatas waktu' bisa ditafsir sebagai sesuatu yang normatif dan biasa saja. Kalau cara pandangnya normatif, tentu tidak ada yang harus dipersoalkan. Tetapi masalahnya adalah bahwa itu adalah pidato politik dan tentu punya konteks dan tujuan politik tertentu pula," kata Deddy kepada wartawan, Rabu (9/9).

Deddy mengatakan pidato AHY bisa ditafsirkan sebagai sinyal ketidakpuasan terhadap situasi internal pemerintahan atau sebagai seruan untuk mempersiapkan Pemilu 2029. Ia juga menyebutkan bahwa peluang AHY untuk maju dalam Pilpres 2029 masih memerlukan kerja keras, mengingat hasil survei yang belum menunjukkan dukungan kuat.

"Dari sudut pandang politik, pernyataan itu sangat mungkin ditafsir sebagai pesan kepada koalisi, institusi, atau lembaga pemerintahan. Kalau ini yang dijadikan sudut pandang, maka patut diduga ada ketidakpuasan yang dirasakan oleh AHY terhadap situasi internal pemerintahan atau institusi/lembaga tertentu," ujar Deddy.

"Tinggal dilihat apakah ada sinyal-sinyal ketidakpuasan atau kekecewaan dari AHY atau partainya terhadap pengelolaan kekuasaan pemerintahan saat ini. Saya tidak berani menebak-nebak. Tinggal dicek seberapa sering AHY sebagai menteri atau ketua umum parpol berkomunikasi atau berinteraksi dengan Presiden," sambungnya.

"Dari sudut pandang kontestasi politik, bisa saja ditafsirkan bahwa pernyataan itu adalah seruan kepada koalisi partai di pemerintahan untuk mulai memikirkan peta jalan baru menuju Pemilu 2029. Atau, bisa juga diinterpretasikan sebagai pesan khusus kepada Presiden agar menghitung AHY/Demokrat dalam kontestasi pemilu yang akan datang," papar Deddy.

"Saat ini kepuasan publik terhadap pemerintah dan Presiden mengalami tren yang menurun. Sangat bisa dipahami jika kemudian AHY/Demokrat menyimpulkan sekarang ini sebagai momentum yang tepat untuk masuk dalam kancah pertarungan politik menuju 2029. Terlebih melihat rilis hasil survei berbagai lembaga yang belum menunjukkan dukungan yang kuat kepada AHY dan Demokrat," jelasnya.

"Bagaimana peluang AHY, saya kurang tahu. Tetapi, kalau melihat survei, beliau perlu kerja sangat keras untuk mengejar ketertinggalan. Terutama untuk mengejar ketertinggalan terhadap berbagai tokoh yang sudah muncul dalam radar survei, seperti KDM dan Prabowo sendiri," lanjut dia.

Deddy menambahkan bahwa partainya saat ini lebih berfokus pada kerja konkret bagi rakyat dan konsolidasi partai, mengingat Pemilu 2029 masih jauh.

"Pemilu masih jauh, kita memilih fokus pada kerja-kerja konkret bagi rakyat dan konsolidasi partai secara berkelanjutan. Menurut kami, terlalu pagi untuk bicara kontestasi pilpres atau pemilu saat usia pemerintahan bahkan belum mencapai setengah periode. Kami juga lebih percaya kekuatan kolektif partai dan dukungan akar rumput dari pada sekadar elektabilitas calon," tuturnya.