DPR Soroti Isu Pengadaan Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyoroti dugaan ketidaktransparanan dalam proyek pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Persoalan anggaran belanja berskala besar ini dibahas dalam rapat kerja bersama pemerintah di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/7) dan Kamis (16/7).

Sorotan tajam pertama kali dilayangkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, yang mempertanyakan kejelasan proyek pengadaan tersebut karena dinilai tidak efisien dibandingkan dengan harga pasar elektronik.

"Kami mencari informasi, tapi tidak mendapatkan satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini," kata Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI.

Mufti menambahkan bahwa ia telah membandingkan harga unit alat elektronik tersebut melalui platform belanja digital sebelum melontarkan pertanyaan resmi kepada kementerian terkait.

"Izin ke Bapak Menteri. Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta yang nilainya Rp 1,8 triliun. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tetapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini," ujar Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI.

Ia meminta kejelasan dari jajaran pemerintah karena ketiadaan informasi publik menimbulkan tanda tanya besar mengenai spesifikasi barang yang hendak dibeli.

"Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Nah, maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp 1,8 triliun itu betul tidak, Pak?" tanya Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI.

Penelusuran mandiri pada toko resmi di platform niaga daring menunjukkan kisaran harga per unit standing fan jauh di bawah estimasi pengadaan masif tersebut.

"Lalu kemudian kalau Bapak bisa cek di Shopee, di Tokopedia, harganya lebih murah lagi, Pak, hanya Rp 300.000-an kan. Itu kalau beli satuan. Artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, ratusan, bahkan 1,8 juta begitu, artinya pastinya akan jauh lebih murah dari Rp 300.000 yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia.

Itu kipas angin yang standing loh, Pak. Yang hembusan anginnya bisa mungkin bisa apa? Menghempaskan tikus-tikus di KDMP begitu," jelas Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI.

Selain masalah harga satuan, ketertutupan akses informasi proyek pengadaan ini juga memicu desakan pembentukan sistem transparansi data digital.

"Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini," sebut Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI.

Menurutnya, pembelian dalam kuantitas jutaan unit secara logis seharusnya memberikan potongan harga grosir yang signifikan dari produsen resmi.

"Artinya, kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, bahkan 1,8 juta, pastinya jauh lebih murah dari Rp300 ribu yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia," papar Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI.

Keluhan serupa kembali disuarakan Mufti yang menyayangkan sikap bungkam dari lembaga kementerian dan mitra pelaksana pengadaan barang selama ini.

"Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp 1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga informasi pihak-pihak terkait tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada pak menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp 1,8 triliun betul tidak pak?" ucap Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI.

Ia mencontohkan merek lokal ternama yang di pasaran dijual dengan harga yang sangat terjangkau untuk unit siap pakai.

"Kipas angin cosmos di e-commerce official store milik Cosmos itu harganya Rp 338 ribu. Lalu kemudian cek di Shopee, Tokopedia, harganya lebih murah lagi hanya Rp 300 ribuan. Itu kalau beli satuan.

Artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, bahkan 1,8 juta. Artinya pastinya jauh lebih murah dari Rp 300 ribu yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia. Itu kipas angin standing loh Pak, yang hempasan anginnya bisa mungkin menghempaskan tikus-tikus di KDKMP," tutur Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan uang negara, legislatif meminta sistem pemantauan yang bisa diakses secara terbuka oleh seluruh masyarakat luas.

"Pada kesempatan kali ini kami minta setiap pengadaan untuk Kopdes Merah Putih, kami minta dibikin dashboard, agar rakyat tahu ada pengadaan apa di sana, tujuannya, berapa harganya agar kita semua bisa memantau. Karena setiap satu rupiah yang dikucurkan wajib dipertanggungjawabkan kepada kita," tegas Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI.

Sementara itu, kritik dari sisi pengawasan anggaran belanja negara dipaparkan oleh Komisi XI DPR RI yang menyoroti peran lembaga pengadaan dan badan auditor eksternal.

"Yang kami lihat adalah kasat mata di publik, pengadaan 115 ribu kendaraan pikap untuk KDMP. Apakah LKPP tidak diajak? Kalau tidak diajak, apakah tidak ada inisiatif dari LKPP? Ini harus dilakukan tender secara terbuka," cetus Harris Turino, Anggota Komisi XI DPR RI.

Harris juga menyayangkan akumulasi dana fantastis pada beberapa instansi baru yang terkesan tidak terpantau oleh lembaga kebijakan pengadaan.

"Bahkan lebih lucu lagi, ini kan angkanya Rp20-24 triliun pengadaan (pikap) dan kaos kaki di BGN. Dan yang paling akhir, pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai Rp1,8 triliun. Ini kan pengadaan yang jelas-jelas kasat mata," tukas Harris Turino, Anggota Komisi XI DPR RI.

Efisiensi pengeluaran belanja pemerintah dinilai tidak akan tercapai maksimal jika proyek-proyek strategis dilepas tanpa pengawasan ketat dari LKPP.

"Rasanya di sini peranan LKPP ke depannya akan lebih strategis kalau mampu untuk menangani masalah-masalah yang seperti ini. Jangan hanya laporan keuangan. Berapa besar sih efisiensi yang berhasil diciptakan karena keberadaan LKPP?" kritik Harris Turino, Anggota Komisi XI DPR RI.

Kondisi lapangan serta kendala pembangunan fisik fasilitas gudang koperasi desa dinilai memerlukan audit investigasi komprehensif.

"Apakah BPKP melihat realitas yang ada? Kita tahu BGN pucuk pimpinannya bermasalah, kita tahu di KDKMP banyak masalah yang terjadi di lapangan, di dalam pembangunan gudang-gudangnya. Apakah BPKP sebagai auditor internal pernah merasa terpanggil untuk kemudian melakukan inisiatif pemeriksaan?" tanya Harris Turino, Anggota Komisi XI DPR RI.

Fungsi pengawasan internal dianggap krusial untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran berskala besar pada proyek prioritas nasional.

"Sebagai auditor internal, paling tidak melakukan assurance consulting, evaluasi, review, monitoring, dan internal audit untuk mencegah hal-hal yang ‘lucu-lucu’ tidak terjadi pada proyek-proyek yang menghabiskan dana yang sangat besar," kata Harris Turino, Anggota Komisi XI DPR RI.

Besarnya alokasi anggaran belanja mengharuskan adanya tindakan proaktif dan keberanian dari pihak auditor internal pemerintah.

"Rasanya, ini perlu dijawab. Apakah pernah (inisiatif memeriksa)? Kalau tidak, ini jadi lebih aneh lagi.

Kenapa tidak? Kenapa dilarang? Atau seperti apa?

Kalau masalahnya adalah kegiatan yang lain banyak, ini menyangkut duit yang besar sekali. Sehingga rasanya harus ada inisiatif dari BPKP," pungkas Harris Turino, Anggota Komisi XI DPR RI.

Merespons tudingan parlemen, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa urusan teknis belanja barang tersebut bukan berada di bawah wewenang instansinya.

"Soal kipas angin ini saya nggak tahu. Pengadaannya bukan di kami," dalih Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Ferry memberikan analogi mengenai variasi harga pasar yang bisa melonjak tinggi tergantung pada spesifikasi dan tipe unit industri yang dipilih.

"Soal kipas angin ini saya enggak tahu. Ini kalau pengadaannya bukan kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp 11.465.000. Tapi itu, saya enggak tahu persis," ujar Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Ia menambahkan, pengelolaan keterbukaan informasi publik sedang dibenahi secara bertahap melalui sistem integrasi manajemen terpadu Koperasi Desa.

"Tapi itu saya enggak tahu persis. Itu mengenai dashboard-nya, Pak, memang di situlah pentingnya sistem informasi manajemen Koperasi Desa. Karena nanti itu akan diperlihatkan semuanya dan dashboard-nya bisa diakses siapa pun untuk melihat termasuk juga proses perencanaan pengadaan sampai juga dengan implementasi programnya," imbuh Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Dalam keterangan terpisah, Ferry kembali menegaskan status kewenangan institusinya agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi di ruang publik.

"Kemudian juga soal kipas angin ini saya enggak tahu. Ini kan pengadaannya bukan di kami, Pak," ucap Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Meskipun tidak mengetahui detail realisasinya, ia tetap memberikan gambaran perbandingan harga produk industri e-commerce kelas berat.

"Rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp11.464.000. Tapi itu saya enggak tahu persis," kata Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Kementerian Koperasi sendiri telah mengoperasikan basis data Simkopdes guna memantau distribusi barang subsidi ke setiap wilayah desa.

"Kemudian juga soal kipas angin ini saya nggak tahu, ini kan pengadaannya bukan di kami Pak, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp 11.464.000. Jadi apa namanya, tapi itu saya nggak tahu persis," urai Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Sistem ini dirancang untuk memetakan kepatuhan penerimaan fasilitas oleh pengurus unit koperasi di tingkat kelurahan desa.

"Di Simkopdes kami itu akan juga memperlihatkan, sekarang sudah bisa memperlihatkan dashboardnya berapa jumlah barang-barang subsidi itu yang diterima oleh koperasi desa kelurahan merah putih. Dan kami sudah menyiapkan sistem untuk bisa memperlihatkan berapa besar sebenarnya barang-barang subsidi itu yang sudah diterima oleh koperasi desa kelurahan merah putih atau belum," papar Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengecam cara penyampaian kritik parlemen yang dianggap mengabaikan validitas data riil.

"Sehingga sebetulnya, itu sebetulnya sikap-sikap beliau seperti itu sangat merendahkan dan tidak menjunjung tinggi kehormatan badan Dewan Perwakilan Rakyat," semprot Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Menurut Joao, pejabat publik seharusnya mengutamakan pengumpulan data sahih guna mencegah kepanikan dan kegaduhan di lapisan masyarakat.

"Di mana itu orang-orang yang kita pilih, dipilih oleh rakyat, orang-orang yang terbaik harusnya sebelum mereka bicara, mereka harus mengumpulkan data yang benar-benar sehingga tidak menjadi hanya narasi-narasi kosong yang hanya memprovokasi masyarakat," cetak Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Ia menolak narasi sepihak tersebut dan menantang pihak penuduh membuktikan keaslian dari basis data yang dijadikan dasar argumentasi.

"Kan harus ada ketepatan, harus ada kebenaran, dan harus ada kejujuran daripada data itu. Karena kalau tidak, menjadi satu fitnah yang seolah-olah hanya memprovokasi masyarakat," tuntut Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Tindakan melempar tuduhan tanpa konfirmasi tertulis dipandang sebagai langkah mencari publisitas politik semata yang kurang etis bagi wakil rakyat.

"Hanya sebetulnya mencari panggung yang artinya tidak ini, ya, kurang pantas dan kurang ini sebagai seorang anggota dewan yang dipilih oleh rakyat seharusnya bisa menjaga dan memberikan ketenteraman dalam setiap statement-nya," tutur Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran angka anggaran triliunan rupiah tersebut, Joao memberikan tanggapan singkat mengenai validitas isu yang bergulir.

"Kalau saya bilang bodong, Anda provokasi, tapi sepertinya begitu juga, sih. Enggak apa-apa juga ditulis," seloroh Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Perusahaan menegaskan seluruh spesifikasi unit perlengkapan pendukung operasional telah diunggah secara terbuka melalui kanal media sosial resminya.

"Rincian detailnya nanti mungkin bisa baca di kemarin waktu saya kasih di salah satu media sosial, itu kan saya sempat di-broadcast, itu di situ ada detail harganya satu per satu dan barangnya. Mungkin itu lebih detail daripada saya ngomong di sini, pasti juga tidak lengkap," tutup Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Joao menyayangkan kemunculan perdebatan publik ini di tengah upaya kolaborasi memajukan sektor perekonomian perdesaan nasional.

"Kita perhatiin ya maksudnya melihat bahwa anggota Dewan kita berani bicara di publik tanpa mendapatkan data-data yang prudent sehingga sebetulnya sikap-sikap beliau seperti itu sangat merendahkan dan tidak menjunjung tinggi kehormatan badan Dewan Perwakilan Rakyat," sesal Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Ia menyerahkan pembuktian sepenuhnya kepada politisi yang pertama kali menggulirkan rumor pengadaan barang bernilai fantastis ini.

"Kebenarannya (pengadaannya) tinggal ditanya kepada beliau saja datanya dari mana," ungkap Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Klarifikasi mengenai keabsahan data operasional dirasa penting demi menjaga iklim kondusif jalannya program kemitraan desa.

"Kalau saya bilang bodong, anda provokasi, tapi sepertinya begitu juga (bodong) sih," kata Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Pihak korporasi menyatakan terdapat puluhan macam sarana prasarana yang sedang disiapkan untuk menunjang operasional logistik di lapangan.

"Ada 26 jenis sarana-prasarana yang diadakan di Agrinas. Rincian detailnya nanti mungkin bisa baca di kemarin waktu saya kasih di salah satu media sosial, itu kan saya sempat di-broadcast, itu di situ ada detail," jelas Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Berdasarkan data Simkopdes per Juli 2026, total Koperasi Desa Merah Putih saat ini tercatat sebanyak 83.380 unit, dengan 16.306 unit di antaranya telah menyelesaikan gerai fisik dan membukukan transaksi total senilai Rp56,77 miliar.